Perbankan & LK Diminta Jemput Bola

Selasa 16 Ags 2016 09:54Administratordibaca 185 kaliSemua Kategori

bisnis 058

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.


Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Jahja B. Soenarjo menilai keberhasilan program amnesti pajak tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan sosialisasi yang diupayakan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) bersama kementerian terkait, Kanwil DJP di daerah, ataupun lembaga pemerintah lainnya.


Dia mengatakan perbankan maupun lembaga keuangan, berbekal database nasabah yang dimilikinya, perlu lebih aktif mengajak pengusaha di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan kebijakan amnesti pajak.


“Harusnya berani jemput bola, jangan menunggu. Yang punya database itu kan perbankan dan lembaga keuangan. Ayo ajak masuk ke Indonesia. Mereka yang bantu kelancaran prosesnya,” katanya seperti dikutip Bisnis, Senin (15/8).


Menurut dia, perbankan perlu bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan manajer investasi untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam menyosialisasikan amnesti pajak sekaligus menawarkan investasi yang dapat dipilih pemilik dana.


“Kalau berani, oke daripada ribet, saya bayarkan dulu 2%-nya, nanti berhitung dengan investasinya, misalnya dicicil 2% dibagi tiga tahun. Singapura saja bisa menahan, kenapa kita tidak lakukan itu? Kita harus aktif,” tuturnya.


Lebih lanjut, dia menerangkan para pemilik dana asal Indonesia yang menginvestasikan hartanya di sektor-sektor strategis di Singapura, sudah mulai merasakan upaya pemerintah di negeri ujung semenanjung Malaka itu mencegah dana repatriasi masuk ke Tanah Air.


Pihaknya mewakili Apindo Jabar akan menjumpai para pengusaha di Singapura, untuk kemudian mengawal proses amnesti pajak mereka hingga akhir bulan ini dengan turut mencoba menggandeng perbankan dan perusahaan investasi.


“Singapura terasa banget mencegahnya karena portofolio investasi orang Indonesia kuatbanget di sana. Kalau ditarik kan bingung. Kalau harus meng-goal-kan amnesti ini agar sukses, maka tidak bisa sekedar seminar,” ujarnya.


Per 8 Agustus 2016, dana repatriasi dari luar negeri yang tercatat dalam data di Kanwil DJP Jabar I mencapai Rp458,61 miliar. Adapun aset di luar negeri yang dideklarasikan wajib pajak asal Jabar sebesar Rp101,8 miliar dan jika ditotalkan dengan harta di dalam negeri yang dideklarasikan mencapai Rp1,406 triliun.


“Kemungkinan mulai akhir Agustus sampai pertengahan September akan semakin ramai. Masih banyak, tinggal tunggu saja, mereka masih urus pelaporannya. Karena asetnya banyak, pengisiannya bisa dua minggu dan tebal sekali,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo.


Sebagai informasi, dana tebusan dari amnesti pajak di Jabar pada 8 Agustus 2016 mencapai Rp29,46 miliar dan pada tiga hari kemudian, pembayaran uang tebusan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp36 miliar pada 11 Agustus 2016.


Yoyok meyakini pengusaha-pengusaha asal Jabar di dalam negeri yang telah dijumpainya memegang komitmen untuk segera mengikuti program amnesti pajak. “Ini masih banyak. Ada kemungkinan pengusaha yang uang tebusannya itu sampai Rp20 miliar.”


DATA ASET


Di Padang, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno meminta pengusaha daerah dan masyarakat setempat melaporkan harta kekayaan yang tidak tercatat dalam pelaporan pajak guna menyukseskan program tax amnesty.


Menurutnya, kesuksesan program tersebut tergantung kemauan masyarakat untuk mendeklarasikan harta, sehingga tidak ada lagi aset yang tidak terdata dan pajaknya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.


“Kami minta pengusaha juga masyarakat untuk melaporkan hartanya sampai Maret 2017, karena setelah itu tidak ada lagi pengampunan, kalau ketahuan, masuknya penggelapan,” ujarnya Senin (15/8).


Irwan mengatakan selain mendorong pengusaha asal Sumbar yang memarkir dana di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri melalui program pengampunan pajak itu, dia meyakini juga banyak harta di dalam negeri yang belum terdata.


Dia menyebutkan dana repatriasi dan pajak yang dihasilkan dari program tersebut dapat mempercepat pembangunan di daerah.


Bahkan, untuk memuluskan masuknya dana repatriasi ke dalam negeri, pemprov Sumbar menjanjikan fasilitasi investasi di daerah itu, terutama di sektor pariwisata, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur.


Selain itu, Irwan juga meminta perbankan jemput bola kepada wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas perbankan dalam program tax amnesty. Apalagi, pemerintah sudah menunjuk sejumlah bank dan menyiapkan model investasi untuk menyambut dana repatriasi.


Teguh Budiharto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar Jambi mengatakan sudah banyak pengusaha yang melakukan konsultasi untuk melaporkan harta yang dimiliki.


“Yang konsultasi sudah banyak, baik melalui DJP, KPP, maupun melalui KP2KP kami. Kalau yang melaporkan masih rahasia, kami masih data,” katanya.


Menurutnya, masyarakat bisa melaporkan harta yang dimiliki melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang ada di setiap daerah, kabupaten dan kota maupun melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 9 kota di dua provinsi tersebut.


Pemprov Sumbar bersama DJP Sumbar Jambi dan OJK Sumbar menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat setempat soal mekanisme dan pentingnya program tax amnestyuntuk menyukseskan pembangunan daerah itu.  


Di Denpasar, akuntan publik di Bali menyatakan program amnesti pajak mendapat tanggapan positif dari sejumlah wajib pajak yang memanfaatkan jasa mereka.


Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali Kadek Semadi memaparkan dari total sekitar 5.000 klien yang ditanganinya, 75% memutuskan ikut program pengampunan tersebut.


"Amnesti kami sepakat pengampunan pajak. Dari situ opsi sudah jelas menguntungkan, kalau tidak ikut jelas salah. Program ini sesungguhnya sangat menguntungkan di lapangan," jelasnya dalam sosialisasi Tax Amnesty, Senin (15/8).


Diakuinya, masih ada sejumlah kendala yang diungkapkan klien seperti permasalahan status aset warisan. Namun, kondisi tersebut bukan persoalan besar karena program ini bertujuan untuk membantu negara.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 6 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Perbankan & Perusahaan Investasi Harus Lebih Aktif Jemput BolaAMNESTI PAJAK: Perbankan & Perusahaan Investasi Harus Lebih Aktif Jemput Bola

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :