Perbankan & LK Diminta Jemput Bola

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.

Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Jahja B. Soenarjo menilai keberhasilan program amnesti pajak tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan sosialisasi yang diupayakan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) bersama kementerian terkait, Kanwil DJP di daerah, ataupun lembaga pemerintah lainnya.

Dia mengatakan perbankan maupun lembaga keuangan, berbekal database nasabah yang dimilikinya, perlu lebih aktif mengajak pengusaha di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan kebijakan amnesti pajak.

“Harusnya berani jemput bola, jangan menunggu. Yang punya database itu kan perbankan dan lembaga keuangan. Ayo ajak masuk ke Indonesia. Mereka yang bantu kelancaran prosesnya,” katanya seperti dikutip Bisnis, Senin (15/8).

Menurut dia, perbankan perlu bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan manajer investasi untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam menyosialisasikan amnesti pajak sekaligus menawarkan investasi yang dapat dipilih pemilik dana.

“Kalau berani, oke daripada ribet, saya bayarkan dulu 2%-nya, nanti berhitung dengan investasinya, misalnya dicicil 2% dibagi tiga tahun. Singapura saja bisa menahan, kenapa kita tidak lakukan itu? Kita harus aktif,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan para pemilik dana asal Indonesia yang menginvestasikan hartanya di sektor-sektor strategis di Singapura, sudah mulai merasakan upaya pemerintah di negeri ujung semenanjung Malaka itu mencegah dana repatriasi masuk ke Tanah Air.

Pihaknya mewakili Apindo Jabar akan menjumpai para pengusaha di Singapura, untuk kemudian mengawal proses amnesti pajak mereka hingga akhir bulan ini dengan turut mencoba menggandeng perbankan dan perusahaan investasi.

“Singapura terasa banget mencegahnya karena portofolio investasi orang Indonesia kuatbanget di sana. Kalau ditarik kan bingung. Kalau harus meng-goal-kan amnesti ini agar sukses, maka tidak bisa sekedar seminar,” ujarnya.

Per 8 Agustus 2016, dana repatriasi dari luar negeri yang tercatat dalam data di Kanwil DJP Jabar I mencapai Rp458,61 miliar. Adapun aset di luar negeri yang dideklarasikan wajib pajak asal Jabar sebesar Rp101,8 miliar dan jika ditotalkan dengan harta di dalam negeri yang dideklarasikan mencapai Rp1,406 triliun.

“Kemungkinan mulai akhir Agustus sampai pertengahan September akan semakin ramai. Masih banyak, tinggal tunggu saja, mereka masih urus pelaporannya. Karena asetnya banyak, pengisiannya bisa dua minggu dan tebal sekali,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo.

Sebagai informasi, dana tebusan dari amnesti pajak di Jabar pada 8 Agustus 2016 mencapai Rp29,46 miliar dan pada tiga hari kemudian, pembayaran uang tebusan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp36 miliar pada 11 Agustus 2016.

Yoyok meyakini pengusaha-pengusaha asal Jabar di dalam negeri yang telah dijumpainya memegang komitmen untuk segera mengikuti program amnesti pajak. “Ini masih banyak. Ada kemungkinan pengusaha yang uang tebusannya itu sampai Rp20 miliar.”

DATA ASET

Di Padang, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno meminta pengusaha daerah dan masyarakat setempat melaporkan harta kekayaan yang tidak tercatat dalam pelaporan pajak guna menyukseskan program tax amnesty.

Menurutnya, kesuksesan program tersebut tergantung kemauan masyarakat untuk mendeklarasikan harta, sehingga tidak ada lagi aset yang tidak terdata dan pajaknya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Kami minta pengusaha juga masyarakat untuk melaporkan hartanya sampai Maret 2017, karena setelah itu tidak ada lagi pengampunan, kalau ketahuan, masuknya penggelapan,” ujarnya Senin (15/8).

Irwan mengatakan selain mendorong pengusaha asal Sumbar yang memarkir dana di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri melalui program pengampunan pajak itu, dia meyakini juga banyak harta di dalam negeri yang belum terdata.

Dia menyebutkan dana repatriasi dan pajak yang dihasilkan dari program tersebut dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Bahkan, untuk memuluskan masuknya dana repatriasi ke dalam negeri, pemprov Sumbar menjanjikan fasilitasi investasi di daerah itu, terutama di sektor pariwisata, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur.

Selain itu, Irwan juga meminta perbankan jemput bola kepada wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas perbankan dalam program tax amnesty. Apalagi, pemerintah sudah menunjuk sejumlah bank dan menyiapkan model investasi untuk menyambut dana repatriasi.

Teguh Budiharto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar Jambi mengatakan sudah banyak pengusaha yang melakukan konsultasi untuk melaporkan harta yang dimiliki.

“Yang konsultasi sudah banyak, baik melalui DJP, KPP, maupun melalui KP2KP kami. Kalau yang melaporkan masih rahasia, kami masih data,” katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa melaporkan harta yang dimiliki melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang ada di setiap daerah, kabupaten dan kota maupun melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 9 kota di dua provinsi tersebut.

Pemprov Sumbar bersama DJP Sumbar Jambi dan OJK Sumbar menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat setempat soal mekanisme dan pentingnya program tax amnestyuntuk menyukseskan pembangunan daerah itu.  

Di Denpasar, akuntan publik di Bali menyatakan program amnesti pajak mendapat tanggapan positif dari sejumlah wajib pajak yang memanfaatkan jasa mereka.

‎
Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali Kadek Semadi memaparkan dari total sekitar 5.000 klien yang ditanganinya, 75% memutuskan ikut program pengampunan tersebut.

"Amnesti kami sepakat pengampunan pajak. Dari situ opsi sudah jelas menguntungkan, kalau tidak ikut jelas salah. Program ini sesungguhnya sangat menguntungkan di lapangan," jelasnya dalam sosialisasi Tax Amnesty, Senin (15/8).

Diakuinya, masih ada sejumlah kendala yang diungkapkan klien seperti permasalahan status aset warisan. Namun, kondisi tersebut bukan persoalan besar karena program ini bertujuan untuk membantu negara.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 6 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com