Kinerja penerimaan pajak di tahun ini menunjukkan tren yang positif. Bisa dilihat dari pertumbuhan pajak hingga akhir November yang mencapai Rp 1.136,6 triliun, tumbuh 15,4% secara year on year (yoy).
Pengamat Perpajakan DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, dengan tidak adanya terobosan-terobosan besar yang dilakukan di tahun ini, pertumbuhan penerimaan pajak ini tergolong baik. Dia melihat, ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan penerimaan pajak masih positif.
Pertama, perbaikan ekonomi khususnya pada tiga kontributor penyumbang pajak terbesar yakni manufaktur, pertambangan dan perdagangan, dimana pertumbuhannya cukup tinggi. “Tiga sektor itu relatif lebih mudah dipajaki. Tax gap-nya kecil. Dia juga memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja yang besar. Ini memberi efek multiplier yang baik,” ujar Bawono, Kamis (13/12).
Sementara, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga November 2018, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap penerimaan pajak.
Penerimaan pajak dari industri pengolahan juga meningkat sebesar 12,74% secara yoy menjadi Rp 315,73 triliun. Meski tumbuh, namun pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan masih menunjukkan tren yang melambat, dimana tahun lalu pertumbuhannya mencapai 18,39% yoy.
Pajak dari sektor perdagangan menyumbang 18,8% terhadap penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak dari sektor perdagangan meningkat 26,64% secara yoy atau Rp 208,52 triliun. Lalu, pajak dari sektor pertambangan tumbuh 54,93% secara yoy menjadi Rp 64,56 triliun. Kontribusinya mencapai 6,8%.
Tak hanya perbaikan tiga sektor ini, berbagai kebijakan pajak yang berpihak pada wajib pajak serta sistem pajak yang stabil turut mendorong penerimaan pajak. “Tahun ini relatif tidak ada suatu terobosan yang besar. Tetapi menariknya, pemerintah memperlihatkan tone keberpihakan pada wajib pajak. Ini malah justru meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Bawono.
Meski menunjukkan tren yang positif, DDTC memperkirakan penerimaan pajak tahun ini belum akan mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2018.
DDTC memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun berkisar Rp 1.291,7 triliun hingga Rp 1.322,5 triliun atau 90,71%-92,87% dari target Rp 1.424 triliun. Angka yang diproyeksi DDTC juga masih di bawah outlook penerimaan DJP yang diperkirakan mencapai Rp 1.350,9 triliun di tahun ini.
Dengan penerimaan yang berkisar 90,71%-92,87%, maka pertumbuhan nominal penerimaan pajak berkisar 12,2%-14,9%. Dengan begitu kinerja tax buoyancy 2018 akan membaik atau mencapai dua kali lipat. Lalu, tax ratio juga terdampak positif, dimana ada peningkatan di 2018 dan tahun berikutnya.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 13 Desember 2018)
Foto : Kontan
Penerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari targetTahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak bisa mencapai 95% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 1.424 triliun.selengkapnya
Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebut pada 2018, usaha tambang masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di Bumi Etam ini sebesar 33%.selengkapnya
Penerimaan Pajak di Sumut Mencapai Rp10,75 Triliun pada Semester I/2018Sepanjang enam bulan pertama 2018, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp10,75 triliun.selengkapnya
DDTC perkirakan penerimaan pajak tahun ini maksimal hanya 92,9% dari targetDirektorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun sebesar 94,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak di tahun ini akan sekitar Rp 1.350,9 triliunselengkapnya
Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya
Penerimaan Pajak Semester I/2018, Menkeu Sebut Ada Dinamika Ekonomi yang PositifMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut adanya dinamika ekonomi yang positif setelah melihat penerimaan perpajakan pada semester I/2018.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
