Peraih Medali Terbebas Pajak Bonus

Ahad 21 Ags 2016 08:57Administratordibaca 251 kaliSemua Kategori

republika 119

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan, atlet peraih medali pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil, berikut pelatihnya akan terbebas dari pembayaran pajak bonus. Kemenpora menyatakan, pajak bonus akan ditanggung pemerintah.

"Untuk pajak, semuanya ditanggung negara. Jadi, masing-masing atlet peraih medali akan menerima bonus utuh tanpa dipotong pajak," kata Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (19/8).


Menurut dia, berdasarkan hasil keputusan, peraih medali emas masing-masing akan mendapatkan bonus Rp 5 miliar, sedangkan peraih perak masing-masing mendapatkan bonus Rp 2 miliar. Untuk pelatih, bonus yang akan diberikan tidak lebih dari Rp 1 miliar.


"Perlu dicatat. Bonus diberikan per kepala. Sistemnya sama seperti peraih medali pada Asian Games maupun SEA Games," kata pria yang juga kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu. Gatot menjelaskan, dengan tidak adanya pajak bagi penerima bonus, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih banyak karena harus membayar 25 persen dari jumlah bonus yang diterima peraih medali.


Khusus untuk peraih medali pada Olimpiade 2016, pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, menyiapkan dana kurang lebih Rp 21 miliar. Dana untuk bonus ini semuanya berasal dari APBN.


Jumlah tersebut belum untuk peraih medali pada Paralimpik 2016. "Kami juga akan memberikan yang sama bagi peraih medali pada Paralimpik 2016. Kami optimistis kontingen Paralimpik mampu menyumbang medali. Maka itu, bonus akan kami berikan setelah Paralimpik pada September," kata Gatot.


Namun, Gatot juga tidak melarang jika ada pihak swasta yang akan memberikan bonus kapada peraih medali. Pihaknya akan memberikan kebebasan pada swasta untuk memberikan apresiasi pada atlet Indonesia yang berprestasi, terutama pada Olimpiade 2016.

Atlet peraih medali Olimpiade 2016 memang dipastikan banjir bonus. Selain dari pemerintah, juga akan mendapatkan bonus dari masing-masing pengurus cabang olahraga, dalam hal ini PBSI dan PABBSI.


Khusus untuk Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang mampu menyumbang medali emas, selain mendapatkan bonus dari pemerintah dan PBSI, dipastikan juga mendapatkan bonus dari klubnya. Sedangkan, untuk peraih medali perak dari angkat besi, PABBSI memberikan bonus masing-masing satu rumah.


Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat unjuk gigi di cabang olahraga balap sepeda BMX di Olimpiade. Satu-satunya atlet BMX, Tony Syarifudin, memang gagal menyelesaikan pertandingan, tetapi ekspektasi pembalap sepeda BMX Indonesia sudah tak dipandang sebelah mata.


Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) Raja Sapta Oktohari mengatakan, melihat Olimpiade Rio de Janeiro, pihaknya optimistis mampu menambah atlet di cabang olahraga ini. Oktohari yang juga chef de mission (CDM) kontingen Indonesia pada Olimpiade Rio de Janeiro ini mengatakan, sebenarnya Indonesia sangat berpeluang besar di cabang ini.


Tahun-tahun ke depan, saya akan menambah atlet yang ikut Olimpiade balap sepeda, saya sudah mempelajari trik-triknya di sini (Rio de Janeiro), tutur Okto kepada wartawan, Kamis (18/8).

Dalam pertandingan balap sepeda BMX yang dilakukan di Olympic BMX Center, Deodoro Venue, Tony tidak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera. Dalam balap kedua, Tony terjatuh setelah melintasi tanjakan. Tony yang mendapat cedera akhirnya harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Okto mengatakan, Tony harus mendapat perawatan terlebih dahulu. Semua biaya perawatan dan penyembuhannya sudah ditanggung pihak Olimpiade.


Namun, sangat disayangkan karena pada sesi balap pertama, Tony mampu finis di urutan kelima. Artinya, atlet balap sepeda nasional sebenarnya memiliki potensi besar untuk tampil lebih di kancah internasional. Kita hanya kurang mengadakan kejuaraan saja di Indonesia. Kalau itu bisa, banyak atlet balap sepeda nasional yang bisa turun dalam Olimpiade, ujar dia.


Sehari sebelumnya, Okto mempertanyakan kelayakan sirkuit balap sepeda BMX di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil, yang telah menelan korban cederanya sejumlah atlet saat pertandingan babak perempat final, termasuk Toni. "Kami akan mengirim surat kepada pihak ICU (Persatuan Balap Sepeda Internasional) untuk mempertanyakan soal kelayakan dan keamanan sirkuit di Rio de Janeiro ini," kata Okto yang juga ketua umum PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI).


Ia mengatakan bahwa sirkuit Olympic BMX Center di Rio de Janeiro itu termasuk sirkuit BMX yang ekstrem. Desainnya juga sudah tidak direkomendasikan oleh pembuat-pembuat trek baru untuk merancang trek seperti pada Olimpiade ini.


Selain Toni, sejumlah atlet balap sepeda BMX juga mengalami cedera sehingga tidak dapat melanjutkan lomba, di antaranya, Alfredo Campo dari Ekuador dan Amidou Mir dari Prancis.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 20 Agustus 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke PemprovPajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke Pemprov

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat akan menyampaikan aspirasi para atlet peraih medali PON XIX/2016 kepada Pemerintah Provinsi (Peprov) Jawa Barat, terkait besaran potongan pajak pada bonus PON yang akan diterima oleh mereka. Penyampaian tersebut dilakukan setelah beberapa perwakilan atlet Jabar peraih medali di PON XIX/2016, melakukan dialog dengan pengurus KONI Jabar, di Gedungselengkapnya

Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memberikan bonus sampai empat kali gaji bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bagaimana dengan pegawai pajak yang telah berkontribusi besar dalam rangka menyukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty)?selengkapnya

Sri Mulyani Belum Pastikan Pegawai Pajak Dapat BonusSri Mulyani Belum Pastikan Pegawai Pajak Dapat Bonus

Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun pada 27 September 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai.selengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :