Peraih Medali Terbebas Pajak Bonus

Ahad 21 Ags 2016 08:57Administratordibaca 1699 kaliSemua Kategori

republika 119

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan, atlet peraih medali pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil, berikut pelatihnya akan terbebas dari pembayaran pajak bonus. Kemenpora menyatakan, pajak bonus akan ditanggung pemerintah.

"Untuk pajak, semuanya ditanggung negara. Jadi, masing-masing atlet peraih medali akan menerima bonus utuh tanpa dipotong pajak," kata Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (19/8).


Menurut dia, berdasarkan hasil keputusan, peraih medali emas masing-masing akan mendapatkan bonus Rp 5 miliar, sedangkan peraih perak masing-masing mendapatkan bonus Rp 2 miliar. Untuk pelatih, bonus yang akan diberikan tidak lebih dari Rp 1 miliar.


"Perlu dicatat. Bonus diberikan per kepala. Sistemnya sama seperti peraih medali pada Asian Games maupun SEA Games," kata pria yang juga kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu. Gatot menjelaskan, dengan tidak adanya pajak bagi penerima bonus, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih banyak karena harus membayar 25 persen dari jumlah bonus yang diterima peraih medali.


Khusus untuk peraih medali pada Olimpiade 2016, pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, menyiapkan dana kurang lebih Rp 21 miliar. Dana untuk bonus ini semuanya berasal dari APBN.


Jumlah tersebut belum untuk peraih medali pada Paralimpik 2016. "Kami juga akan memberikan yang sama bagi peraih medali pada Paralimpik 2016. Kami optimistis kontingen Paralimpik mampu menyumbang medali. Maka itu, bonus akan kami berikan setelah Paralimpik pada September," kata Gatot.


Namun, Gatot juga tidak melarang jika ada pihak swasta yang akan memberikan bonus kapada peraih medali. Pihaknya akan memberikan kebebasan pada swasta untuk memberikan apresiasi pada atlet Indonesia yang berprestasi, terutama pada Olimpiade 2016.

Atlet peraih medali Olimpiade 2016 memang dipastikan banjir bonus. Selain dari pemerintah, juga akan mendapatkan bonus dari masing-masing pengurus cabang olahraga, dalam hal ini PBSI dan PABBSI.


Khusus untuk Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang mampu menyumbang medali emas, selain mendapatkan bonus dari pemerintah dan PBSI, dipastikan juga mendapatkan bonus dari klubnya. Sedangkan, untuk peraih medali perak dari angkat besi, PABBSI memberikan bonus masing-masing satu rumah.


Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat unjuk gigi di cabang olahraga balap sepeda BMX di Olimpiade. Satu-satunya atlet BMX, Tony Syarifudin, memang gagal menyelesaikan pertandingan, tetapi ekspektasi pembalap sepeda BMX Indonesia sudah tak dipandang sebelah mata.


Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) Raja Sapta Oktohari mengatakan, melihat Olimpiade Rio de Janeiro, pihaknya optimistis mampu menambah atlet di cabang olahraga ini. Oktohari yang juga chef de mission (CDM) kontingen Indonesia pada Olimpiade Rio de Janeiro ini mengatakan, sebenarnya Indonesia sangat berpeluang besar di cabang ini.


Tahun-tahun ke depan, saya akan menambah atlet yang ikut Olimpiade balap sepeda, saya sudah mempelajari trik-triknya di sini (Rio de Janeiro), tutur Okto kepada wartawan, Kamis (18/8).

Dalam pertandingan balap sepeda BMX yang dilakukan di Olympic BMX Center, Deodoro Venue, Tony tidak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera. Dalam balap kedua, Tony terjatuh setelah melintasi tanjakan. Tony yang mendapat cedera akhirnya harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Okto mengatakan, Tony harus mendapat perawatan terlebih dahulu. Semua biaya perawatan dan penyembuhannya sudah ditanggung pihak Olimpiade.


Namun, sangat disayangkan karena pada sesi balap pertama, Tony mampu finis di urutan kelima. Artinya, atlet balap sepeda nasional sebenarnya memiliki potensi besar untuk tampil lebih di kancah internasional. Kita hanya kurang mengadakan kejuaraan saja di Indonesia. Kalau itu bisa, banyak atlet balap sepeda nasional yang bisa turun dalam Olimpiade, ujar dia.


Sehari sebelumnya, Okto mempertanyakan kelayakan sirkuit balap sepeda BMX di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil, yang telah menelan korban cederanya sejumlah atlet saat pertandingan babak perempat final, termasuk Toni. "Kami akan mengirim surat kepada pihak ICU (Persatuan Balap Sepeda Internasional) untuk mempertanyakan soal kelayakan dan keamanan sirkuit di Rio de Janeiro ini," kata Okto yang juga ketua umum PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI).


Ia mengatakan bahwa sirkuit Olympic BMX Center di Rio de Janeiro itu termasuk sirkuit BMX yang ekstrem. Desainnya juga sudah tidak direkomendasikan oleh pembuat-pembuat trek baru untuk merancang trek seperti pada Olimpiade ini.


Selain Toni, sejumlah atlet balap sepeda BMX juga mengalami cedera sehingga tidak dapat melanjutkan lomba, di antaranya, Alfredo Campo dari Ekuador dan Amidou Mir dari Prancis.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 20 Agustus 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

Pajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke PemprovPajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke Pemprov

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat akan menyampaikan aspirasi para atlet peraih medali PON XIX/2016 kepada Pemerintah Provinsi (Peprov) Jawa Barat, terkait besaran potongan pajak pada bonus PON yang akan diterima oleh mereka. Penyampaian tersebut dilakukan setelah beberapa perwakilan atlet Jabar peraih medali di PON XIX/2016, melakukan dialog dengan pengurus KONI Jabar, di Gedungselengkapnya

Siap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari PemerintahSiap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari Pemerintah

Skema pajak kendaraan yang baru akan segera disahkan oleh pemerintah. Dalam aturan itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM tidak lagi ditentukan oleh jenis dari kendaraan, namun juga emisi yang dihasilkan dan sumber penggeraknya.selengkapnya

Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?Pegawai Bea Cukai Dapat Bonus, Bagaimana dengan Pajak?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memberikan bonus sampai empat kali gaji bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bagaimana dengan pegawai pajak yang telah berkontribusi besar dalam rangka menyukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty)?selengkapnya

Sri Mulyani Belum Pastikan Pegawai Pajak Dapat BonusSri Mulyani Belum Pastikan Pegawai Pajak Dapat Bonus

Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun pada 27 September 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai.selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :