Penurunan pajak yang diberlakukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing UMKM.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengungkapkan pemerintah melakukan banyak cara untuk mendukung iklim investasi. Selain melalui kebijakan moneter berupa kelonggaran suku bunga kredit untuk modal UMKM, pemerintah melakukan terobosan dari sisi fiskal melalui fasilitas perpajakan.
Langkah pemerintah untuk menurunkan pajak bagi pelaku usaha UMKM dari 1% menjadi 0,5% merupakan salah satu insentif untuk meningkatkan daya saing usaha sehingga mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
“UMKM merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Sektor ini berkontribusi lebih dari 50% untuk GDP Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sumber penyerapan tenaga kerja terbesar,” jelas Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Di beberapa wilayah, masih ditemui kendala seputar sistem pelaporan. Maka dari itu, selain kompetitif dalam hal besaran pajak, pemerintah diharapkan mempermudah proses pelaporan untuk bisnis UMKM. Hal ini diperlukan agar dampak kebijakan perpajakan dapat lebih komprehensif.
UMKM merupakan sektor yang paling tahan menghadapi krisis ekonomi karena barang dan jasa yang dijual tergolong kebutuhan sehari-hari. UMKM juga cenderung memanfaatkan bahan baku lokal yang tidak mengandalkan barang impor sehingga berpengaruh kecil dengan kondisi ekonomi dunia.
Mayoritas UMKM, lanjut Noviani, mengandalkan pendanaan pribadi. Inilah salah satu penyebab UMKM tidak terpengaruh secara signifikan terhadap fluktuasi suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan lain sebagainya.
Salah satu kunci pertahanan perekonomian dari krisis ekonomi global adalah dengan mendukung perkembangnya bisnis UMKM. Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM tersebut melalui penguatan sistem dan basis perpajakan nasional yang merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing bisnis.
“Pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan persentase pajak penghasilan UMKM untuk meningkatkan daya saing merupakan langkah yang tepat. Kebijakan ini tidak akan merugikan pemerintah dengan pengurangan potensi penerimaan negara karena idealnya tarif pajak penghasilan berbanding terbalik dengan jumlah investasi. Jadi, semakin rendahnya tarif pajak akan meningkatkan jumlah investasi,” urai Novani.
Dampak positif lain dari kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM dan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara pun akan meningkat.
Sumber : wartaekonomi.co.id (Jakarta, 13 Maret 2018)
Foto : Warta Ekonomi
Pajak PPh Final 0,5% Bakal Tingkatkan Daya Saing UMKMMenteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita menyakini kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5% bakal mampu meningkat sektor industri. Pasalnya bakal banyak UMKM yang meningkatkan kualitas produknya.selengkapnya
Pemerintah Klaim Butuh Pembukuan UMKM Agar Tak Salah KebijakanPelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengaku kurang gembira, meski adanya pemotongan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5 persen. Sebab, pemerintah juga mewajibkan pembukuan setelah habis masa skema PPh final tersebut selesai.selengkapnya
Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinDewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain.selengkapnya
Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Pemerintah masih melakukan kajian mengenai rencana penurunan tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentuselengkapnya
PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlinePemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya
PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlinePemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
