Penuhi Janji ke Jokowi, Pendiri Sriwijaya Air Ikut Tax Amnesty

Senin 26 Sep 2016 15:30Administratordibaca 317 kaliSemua Kategori

liputan6 208

Jelang berakhirnya periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) dan tak ingin ketinggalan memanfaatkan tarif tebusan termurah 2 persen, duo pendiri Sriwijaya Air ikut tax amnesty. Mereka adalah Chandra Lie dan Hendry Lie yang rencananya minta pengampunan pajak pada Senin  (26/9/2016).

Dari agenda yang diperoleh, Chandra Lie dan Hendry Lie yang membangun kerajaan bisnis Sriwijaya Air akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka tax amnesty, siang ini sekitar pukul 14.00 WIB. Pelaporan SPH kakak beradik tersebut berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV, Gedung Sudirman Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak).

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama bakal menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak di saat yang sama, usai penyampaian SPH.

Untuk diketahui, Chandra Lie berjanji akan ikut tax amnesty pada Senin ini. Pernyataan tersebut disampaikannya usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana dalam rangka tax amnesty bersama pengusaha besar lain, Kamis malam 22/9/2016.

"Mungkin Senin saya akan serahkan (SPH) ke kantor pajak. Saya ikut keduanya (deklarasi dan repatriasi)," ujar Chandra.
 
Sebagai informasi, ‎Chandra Lie merupakan CEO Sriwijaya Air Group. Saat ini, ia memegang tampuk kepemimpinan PT Sriwijaya Air sebagai Presiden Direktur. Selain Chandra Lie, kerajaan bisnis penerbangan ini dibangun oleh anggota keluarganya, yakni Hendry Lie, Johanes Bundjamin, dan Andy Halim.

‎Keluarga Lie memberanikan diri mendirikan perusahaan Sriwijaya Air dengan modal satu pesawat B737-200 pada 10 November 2003. Pada penerbangan perdananya, pesawat ini melayani rute Jakarta, Pangkal Pinang, Palembang, dan Pontianak. Sekarang ini, Sriwijaya Air merupakan maskapai penerbangan terbesar ketiga di Indonesia dengan total puluhan armada.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 26 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Grup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax AmnestyGrup Sriwijaya Air Jadi Maskapai Pertama Ikut Tax Amnesty

Setelah kemarin, Chandra Lie menyerahkan bukti dirinya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty‎ secara pribadi, kini dirinya menyerahkan bukti perusahaannya grup Sriwijaya Air untuk mengikuti program yang sama.selengkapnya

Maskapai Sriwijaya Air Akui 99 Persen Hartanya Ada di Luar NegeriMaskapai Sriwijaya Air Akui 99 Persen Hartanya Ada di Luar Negeri

Maskapai Sriwijaya Air telah melaporkan hartanya untuk program pengampunan pajak.selengkapnya

Tingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air AsiaTingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air Asia

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

Dana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada SeptemberDana Repatriasi Diprediksi Masuk Tanah Air Pada September

Aliran dana repatriasi diprediksi baru akan secara masif masuk ke Tanah Air pada September 2016. Wajib pajak masih terus menggali lebih detil perihal tax amnesty.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Jokowi: Dengan Tax Amnesty Kita Ajak Dana Kembali ke Tanah AirJokowi: Dengan Tax Amnesty Kita Ajak Dana Kembali ke Tanah Air

Pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan memastikan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Langkah sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ke negara.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

MISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceMISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidence

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang salah satunya berisi tentang pengampunan pajak. Pengampunan pajak kedua ini ditujukan pada peserta tax amnesty yang masih belum melaporkan hartanya.selengkapnya



 
TAGS # :