Pengusaha Yakin Rayuan Singapura Jegal Tax Amnesty Bakal Gagal

Jumat 22 Jul 2016 09:28Administratordibaca 529 kaliSemua Kategori

liputan6 106

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia optimistis upaya Singapura menjegal pengampunan pajak (tax amnesty) akan gagal. Lantaran pengusaha sudah sejak lama menunggu kebijakan tersebut.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P Roeslani mengaku tidak ambil pusing dengan langkah Singapura menghalangi proses repatriasi dana WNI ke Indonesia. Hal itu wajar mengingat jumlah uang WNI di Singapura sangat besar.

"Mereka mau berusaha, ya biarin saja, sah-sah saja. Itu tandanya memang ada dana signifikan di sana, jika tidak, Singapura tidak akan memberi insentif ke pengusaha besar," ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Rosan mengatakan, KADIN Indonesia telah bertemu dengan KADIN Singapura untuk mendiskusikan hal tersebut. Akan tetapi, dia bilang, respons pengusaha Singapura tetap membela negaranya dengan dalih apapun.


"Kita sudah ketemu dengan Ketua KADIN Singapura, dan mereka belain negaranya. Saya juga dong bela negara kita dengan sepenuh hati. Saya bilang tax amnesty jadi insentif kita bangun negara karena sekarang saat nya duit WNI di Singapura balik ke Indonesia," kata dia.

Dirinya menampik jika program tax amnesty terbuka bagi konglomerat atau pengusaha kelas kakap saja. Sebaliknya, program ini diharapkan membawa keterbukaan perpajakan dari seluruh kalangan masyarakat.

"Program ini tidak hanya untuk konglomerat, tapi juga untuk masyarakat di kalangan menengah karena dana tax amnesty akan dimasukkan untuk pembangunan negara kita supaya ekonomi bertumbuh, nilai tukar rupiah menguat, dan memperkokoh fundamental ekonomi," papar Rosan.

Rosan mengakui, KADIN Indonesia ikut membantu pemerintah menggelar sosialisasi program Tax Amnesty di  Semarang, Surabaya, Medan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. Rosan menegaskan program amnesti pajak harus berjalan.

"Sosialisasi bisa jadi kunci keberhasilan tax amnesty. Saya optimistis Wajib Pajak (WP) akan tertarik mendaftar tax amnesty di periode pertama. Lebih cepat pengusaha melaporkan hartanya akan semakin baik," kata Rosan.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sejak 12 tahun lalu, APINDO sudah berjuang supaya pemerintah meluncurkan kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan benar.

"Tapi tidak tepat juga kalau tax amnesty dianggap memberikan karpet merah bagi pengemplang pajak dan memberi ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang taat. Karena tax amnesty berlaku buat seluruh WNI," ujar Hariyadi.

Dia menuturkan, program pengampunan pajak didukung semua pihak. Hanya segelintir orang yang menggugat UU Pengampunan Pajak, tapi bukan menolak. Dalam hal ini, pengusaha akan membantu pemerintah untuk melawan gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak ada yang menolak tax amnesty, hanya menggugat tapi kita akan dukung pemerintah di MK," tambahnya.

Hariyadi bilang, APINDO sibuk menjawab pertanyaan dari pelaku usaha soal tata cara ikut tax amnesty, sehingga hal ini bisa menunjukkan  pengusaha memiliki kesadaran tinggi untuk membawa uangnya kembali ke Tanah Air.

"Nasionalisme pengusaha Indonesia sangat kuat, jadi kami optimis jumlah uang repatriasi besar dan upaya penjegalan tax amnesty dari luar negeri akan gagal. Sebab inilah momentum yang tepat untuk ikut tax amnesty dengan tarif rendah," dia menerangkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menambahkan, repatriasi dana akan menambah likuiditas dan arus modal masuk ke Indonesia sangat besar. Manfaatnya bukan saja untuk pembangunan saja, tapi ekonomi secara keseluruhan.

"Kita butuh investasi Rp 5.500 triliun selama 5 tahun ke depan untuk membangun infrastruktur. Kita bisa peroleh, salah satunya lewat tax amnesty karena jumlah total aset WNI yang disimpan di luar negeri setara dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Rp 11.500 triliun)," kata dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 21 Juli 2016)

Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Kadin Temui Pengusaha Singapura Terkait Program Pengampunan PajakKadin Temui Pengusaha Singapura Terkait Program Pengampunan Pajak

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha Singapura untuk menanyakan ihwal niatan negara tetangga tersebut untuk menggagalkan program pengampunan pajak Indonesia.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyApindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

Apindo: Masih Banyak Pengusaha Kakap Akan Ikut Tax AmnestyApindo: Masih Banyak Pengusaha Kakap Akan Ikut Tax Amnesty

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita, mengatakan bahwa potensi wajib pajak (WP) besar untuk ikut serta dalam program tax amnesty cukup besar. Pasalnya, terdapat beberapa WP Besar yang masih belum lengkap melaporkan asetnya sepanjang periode pertama lalu.selengkapnya

Menkeu Bilang Pengusaha Akan Dihantui Ketakutan Jika Tak Ikut Tax AmnestyMenkeu Bilang Pengusaha Akan Dihantui Ketakutan Jika Tak Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengimbau wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri segera mengikuti program tax amnesty, agar ke depan dapat berbisnis dengan tenang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :