Pengusaha Murdaya Poo Bakal Daftar Tax Amnesty Hari Ini

Senin 19 Sep 2016 19:28Administratordibaca 199 kaliSemua Kategori

liputan6 002

Seperti telah diprediksi sebelumnya, pada September ini banyak pengusaha besar yang akan ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satu pengusaha yang akan turut serta berpartisipasi dalam program ini adalah Murdaya Poo.

Pria dengan nama asli Poo tjie Gwan ini dijadwalkan ikut tax amnesty dan melaporkan hartanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.


Murdaya Poo merupakan salah satu pengusaha Tanah Air yang masuk jajaran orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dengan kekayaan mencapai US$ 2,1 miliar.‎


Salah satu perusahaan miliknya yang membawa pundi-pundi kekayaan yaitu PT Central Cipta Murdaya (CCM) yang berhasil mengantongi lisensi untuk produk sepatu Nike di Indonesia. Selain itu, CCM juga merupakan agen pemasaran untuk produk-produk seperti IBM, HP, Hitachi dan lain-lain.

Murdaya juga berhasil melebarkan lini bisnis ke berbagai bidang, seperti kelistrikan, perdagangan, properti, ‎infrastruktur, manufaktur, agrobisnis,engineering, teknologi informasi dan kehutanan.


Selain CCM, Murdaya sukses mengelola sejumlah perusahaan bersama sang istri, Sri Hartati Tjakra Murdaya. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain ‎PT Berca Indonesia Kentjana Sakti, PT Altrak, PT Karunia Berca, ‎PT Handaya Aneka Shoes, PT Berca Hardayaperkasa, PT Yamatake Berca Indonesia, PT Bina Balantak Raya dan lain-lain.


Sebelum Murdaya Poo, sejumlah nama pengusaha ternama di Indonesia juga telah ikut program tax amnesty, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi, Bos Lippo James Riady, ‎kakak beradik Boy Thohir dan Erick Thohir hingga anak dari Presiden Indonesia yang kedua yaitu Tommy Soeharto.

Diberitakan sebelumnya, Garibaldi Thohir mengajak seluruh pengusaha nasional yang belum melaporkan semua aset dan hartanya untuk ikut dalam program tax amnesty. Menurut pria yang akrab dipanggil Boy Thohir ini, keikutsertaan pengusaha dalam program tersebut sangat penting untuk memperbaiki struktur perpajakan dan ikut memajukan negara.


Boy mengungkapkan, sebenarnya tidak perlu ada keraguan dari para pengusaha untuk ikut dalam program tax amnesty ini. Pasalnya, pemerintah telah memberikan beragam kemudahan kepada para wajib pajak ini untuk melaporkan harta dan asetnya.


"Saya pikir ini kan memang, istilahnya pertama tentu dalam hitung perlu waktu. Saya mengalami perlu di cek satu-satu. Saya himbau pada pengusaha nasional lain tidak perlu menunggu. Ini ada kesempatan ke-1, ke-2, ke-3. Kalau tidak minggu ini, ya minggu depan. Sehingga berikan motivasi ke yang lain, tdk perlu tunggu. Nanti toh kurang lebihnya ada kesempatan kedua," ujar Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Jakarta.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 19 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Murdaya Poo Mengaku LegaIkut Tax Amnesty, Pengusaha Murdaya Poo Mengaku Lega

Salah satu pengusaha nasional, Murdaya Poo ikut ambil bagian dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan oleh pemerintah sejak awal Juli lalu. Murdaya mendaftar dan melaporkan hartanya di Kantor Pusat Direktor Jenderal Pajak (DJP), Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Senin (19/9/2016).selengkapnya

Murdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakMurdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti Pajak

Pengusaha Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

Murdaya Poo Ikut Tax Amnesty Demi Anak CucuMurdaya Poo Ikut Tax Amnesty Demi Anak Cucu

Salah satu orang terkaya di Indonesia, Murdaya Widyawimarta Poo mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senin (19/9). Jelas, kedatangan Murdaya untuk ikut pengampunan pajak.selengkapnya

Giliran Murdaya Poo ikut Tax AmnestyGiliran Murdaya Poo ikut Tax Amnesty

Para taipan Indonesia masih terus berdatangan untuk melaporkan harta kekayaannya melaui program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Kali ini giliran Murdaya Widyawimarta Poo alias Murdaya poo.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Boy dan Erick Thohir Ajak Pengusaha Ikut Amnesti PajakBoy dan Erick Thohir Ajak Pengusaha Ikut Amnesti Pajak

Pengusaha Garibaldi Thohir dan Erick Thohir mengikuti amnesti pajak di kantor DJP WP Besar di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (14/9). Langkah dua bersaudara ini menambah deret konglomerat yang akhirnya melaporkan hartanya yang belum tercatat, baik di luar atau dalam negeri, setelah sebelumnya ada Sofyan Wanandi dan James Riady yang juga melaporkan hartanya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :