Pengusaha Kakap Mulai Ikut Tax Amnesty, Ada Dorongan dari Pemerintah?

Ahad 18 Sep 2016 10:55Administratordibaca 406 kaliSemua Kategori

tax amnesty 018

Pengusaha kelas kakap mulai merapatkan barisan ke kantor pajak. Mereka terang-terangan mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty.


Staf Ahli Pengawasan Perpajakan Kemenkeu Pusputa Wulandari mengakui, suksesnya tax amnesty menjaring pengusaha kelas kakap tidak lepas dari adanya peran pemerintah.


"Ya pemerintah tentu mendorong karena salah satu tujuannya (tax amnesty) repatriasi, dana dari luar ke dalam supaya bisa menggerakkan ekonomi Indonesia," kata dia kepada Okezone.


Dia mengatakan, pemerntah terus medorong masyarakat untuk memanfaatkan program tax amnesty. Meskipun begitu, dia menegaskan tidak ada paksaan karena tax amnesty merupakan hak bagi seluruh masyarakat.


"Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan tax amnesty, ta ini adalah hak berlaku untuk semua orang, siapa pun silakan memanfaatkan tax amnesty," tukas dia.


Seperti diketahui, belum lama ini Boss Lippo James Riady mendaftarkan dirinya dalam program tax amnesty. Tak perlu menunggu waktu lama, pengusaha kakap lainnya Boy Tohir dan Erick Tohir juga ikut program tax amnesty. Nama pengusaha kakap pun terus bertambah setelah Tommy Soeharto menyatakan bersedia ikut tax amnesty.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Penyebab Pengusaha Kelas Kakap Enggan Ikut Tax AmnestyIni Penyebab Pengusaha Kelas Kakap Enggan Ikut Tax Amnesty

Kabar negatif terkait program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang sedang hangat terjadi belakangan ini, disinyalir membuat masyarakat ragu mengikuti program tersebut. Hal itu dikaitkan dengan minat dari para pengusaha kakap yang saat ini, masih minim untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

Tax Amnesty Pecah Telur, Pengusaha Kakap Mulai BerdatanganTax Amnesty Pecah Telur, Pengusaha Kakap Mulai Berdatangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, hari ini program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai pecah telur. Para pengusaha kakap dalam negeri yang menjadi sasaran utama amnesti pajak mulai mendaftarkan diri mengikuti program tersebut.selengkapnya

Pengusaha Kakap Mulai Sadar Tax Amnesty, Dirjen Pajak GirangPengusaha Kakap Mulai Sadar Tax Amnesty, Dirjen Pajak Girang

Pengusaha kelas kakap satu per satu sudah mulai berpartisipasi melaporkan harta mereka melalui program pengampunan pajak alias tax amnesty sejak kemarin. Mulai dari pengusaha James Riady, Sofjan Wanandi, Erick Thohir dan Boy Thohir.selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Kakap Janji Repatriasi HartanyaIkut Tax Amnesty, Pengusaha Kakap Janji Repatriasi Hartanya

Hari ini adalah hari yang dijanjikan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama-sama mendaftar program pengampunan pajak (tax amnesty). Mereka menepati janjinya.selengkapnya

Wajib Pajak Kelas Kakap Belum Mau Ikut Tax AmnestyWajib Pajak Kelas Kakap Belum Mau Ikut Tax Amnesty

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data wajib pajak kelas kakap yang ada di Indonesia maupun wajib pajak yang ad di luar. Ken pun mengakui sejauh ini belum ada wajib pajak kelas kakap yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

Apindo: 120 Pengusaha Kakap Janji Ikut Tax AmnestyApindo: 120 Pengusaha Kakap Janji Ikut Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih tetap yakin program pengampunan pajak alias tax amnesty akan sukses. Sebab, para pengusaha sebenarnya sudah menunjukkan komitmennya untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :