Pengusaha Di Depok Komitmen Dukung Amnesti Pajak

Selasa 20 Sep 2016 10:30Administratordibaca 113 kaliSemua Kategori

tax amnesty 019

Kalangan pelaku usaha di Depok berkomitmen mendukung program pengampunan pajak yang dicanangkan pemerintah.

Katua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Miftah Sunandar meyakini pelaku usaha di Depok yang masuk dalam kriteria wajib pajak akan melaporkan kekayaannya sesuai aturan yang berlaku.

"Hanya saja saat ini tingkat pemahaman tentang pengampunan pajak kurang komprehensif, jadi butuh waktu dan sosialisasi dengan baik," ujarnya pada Bisnis,  Senin (19/9/2016).

Dia mengklaim, sejak disahkan aturan pengampunan pajak, pengusaha di Depok terutama perorangan telah ikut pengampunan pajak. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membantu pelaku usaha yang belum sepenuhnya pahak aturan tersebut untuk sama-sama terlibat dalam pengampunan pajak.

Saat ini, sambungnya, terdapat sekitar 85.000 pengusaha yang ada di Kota Depok mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Adapun, pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi mencapai sekitar 500.

"Sekarang kalau dihitung rerata omzet pelaku usaha khususnya anggota Kadin mencapai Rp5 miliar, kan lumayan 20% masuk ke negara untuk pengampunan pajak," katanya.

Dia menyatakan, secara keseluruhan anggota Kadin Kota Depok tertarik dengan aturan pengampunan pajak tersebut, karena dinilai akan meningkatkan performa dan kredibilitas perusahaan.

Menurutnya, jika seluruh anggota Kadin Depok sudah ikut dalam program tersebut, pihaknya meyakini Depok akan menyumbang setoran pengampunan pajak yang cukup tinggi.

"Intinya tinggal kami bantu sosialisasi saja, karena mereka mendukung pengampunan pajak. Nantinya, jika sudah ikut perusahaan mereka akan dipercaya," paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok Inu Kertapati mengatakan pihaknya mendukung penuh program tax amnesty, karena, sambungnya, Apindo merupakan salah satu pihak yang terlibat atas kebijakan tersebut.

Namun, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa besaran dana yang akan dilaporkan dari kalangan Apindo di Depok.

"Kami sudah komunikasikan dengan anggota. Mereka juga mendukung," katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat perpajakan Eddy Faisal mengatakan potensi penerimaan dana pengampunan pajak di Depok mencapai Rp2,2 triliun atau hampir sama dengan APBD Kota Depok pada 2015.

Menurutnya, potensi penerimaan tersebut bisa diperoleh dari berbagai sektor usaha di Depok antara lain sektor niaga, jasa, properti, industri hingga pendidikan.


"Depok ini cukup seksi. Kebetulan saya warga Depok yang penerimaannya bisa didapat dari berbagai sektor," ujarnya.

Sumber : bisnis.com (Depok, 19 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty: Orang Kaya Hingga Pelaku UMKM Di Depok Siap DibidikTax Amnesty: Orang Kaya Hingga Pelaku UMKM Di Depok Siap Dibidik

Wilayah Kota Depok yang berada dalam kawasan penyangga Jakarta dinilai potensial dalam pelaksnaan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah. Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Kota Depok Nuryadi mengatakan tak sedikit orang kaya yang menetap di Depok sehingga berpotensi untuk dilibatkan dalam program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

TAX AMNESTY: Potensi Penerimaan Pajak Di Depok TinggiTAX AMNESTY: Potensi Penerimaan Pajak Di Depok Tinggi

Kalangan pengusaha di Depok didesak mengikuti program pengampunan pajak yang tengah digalakkan pemerintah.selengkapnya

Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar Pajak

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

UMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikUMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih Baik

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menguntungkan. Sebab akan berpengaruh langsung kepada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.selengkapnya

Apindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax AmnestyApindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi. Apindo menilai kebijakan perpajakan ini sangat diperlukan oleh wajib pajak (WP), terutama untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan mencantumkanselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat Karya

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya



 
TAGS # :