Rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.
"Para pengembang selalu gembira saat mengetahui terjadi penurunan tarif pajak. Terlebih lagi di saat sekarang, kami sedang kesulitan berjualan properti," kata Direktur PT Metropolitan Land Tbk yang juga Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estat (REI) DKI Jakarta Amran Nukman, Rabu (23/3/2016), di Jakarta.
Kementerian Koordinator Perekonomian berencana menurunkan PPh final sektor properti dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Demikian pula dengan BPHTB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diusulkan untuk diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, prinsipnya sudah disetujui. Demikian juga draf peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya sudah disiapkan.
Menurut Amran, pengurangan pajak PPh dan BPHTB tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pembeli properti. Sebab, harga properti yang mesti dibayarkan beserta pajaknya dapat berkurang. "Seharusnya rekan-rekan pengembang segera merevisi perhitungannya sesuai tarif baru yang diberlakukan," kata Amran.
Menunggu realisasi
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP REI Hari Raharta Sudradjat juga menyambut positif rencana penurunan PPh final dan BPHTB. "Menurut saya, ini upaya dari pemerintah setelah melihat situasi properti saat ini yang di luar dugaan agar perekonomian tumbuh. Kalau kondisi normal, tentu tidak ada kebijakan ini," kata Hari.
Kini, kata Hari, yang perlu dinantikan adalah realisasi rencana peraturan tersebut. Sebab, dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong sektor properti, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, belum didukung dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.
Menurut Hari, pemerintah mulai menyadari industri properti sangat penting untuk mendorong perekonomian Indonesia. Sebab, industri properti memiliki dampak langsung ataupun tak langsung bagi 174 industri lainnya, seperti industri besi hingga industri lampu. Namun, dampak langsung pada harga properti akan bersifat terbatas.
"Tentu berkurangnya pajak itu akan berpengaruh dengan adanya koreksi harga properti, terutama produk properti yang lama. Namun, untuk produk baru dengan harga bahan bakunya, yakni tanah, sudah mahal, maka tidak akan berpengaruh besar. Tetapi ini akan memacu," kata Hari.
Sumber : kompas.com (Jakarta, 23 Maret 2016)
Foto : kompas.com
PPh Final Pengalihan Hak Tanah Dorong Industri PropertiPersatuan Realestat Indonesia (REI) memberikan apresiasi atas kebijakan-kebijakan lanjutan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong industri propertiselengkapnya
Amnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri PropertiIndustri properti di Yogyakarta mulai merasakan dampak adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah. Para pengembang mengaku mulai merasakan adanya peningkatan transaksi dari perumahan-perumahan yang mereka bangun di beberapa wilayah di Yogyakarta. Meski belum signifikan tetapi ada peningkatan.selengkapnya
Tarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiPengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lima persen menjadi 2,5 persen dari nilai transaksi yang diterima penjual.selengkapnya
Euforia Tax Amnesty Gairahkan Investasi dan Industri PropertiPucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah tertunda sejak akhir 2015, para pengusha menyambut dengan antusias kebijakan pengampunan pajak yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Jumat pekan lalu. Mereka meyakini langkah yang dikenal dengan tax amnesty ini akan mendorong pertumbuhan investasi swasta, termasuk di sektor properti.selengkapnya
Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifSofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya
Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya
Pungutan pajak orang kaya belum optimalPemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya
Pemerintah pantau terus penerimaan pajakRealisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya
SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya
DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya
BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliInflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya
Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya
Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya
DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaKomisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya
