Pengurangan PPh Final dan BPHTB Properti Disambut Positif

Kamis 24 Mar 2016 06:59Administratordibaca 3876 kaliSemua Kategori

kompas 003

Rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.

"Para pengembang selalu gembira saat mengetahui terjadi penurunan tarif pajak. Terlebih lagi di saat sekarang, kami sedang kesulitan berjualan properti," kata Direktur PT Metropolitan Land Tbk yang juga Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estat (REI) DKI Jakarta Amran Nukman, Rabu (23/3/2016), di Jakarta.

Kementerian Koordinator Perekonomian berencana menurunkan PPh final sektor properti dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Demikian pula dengan BPHTB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diusulkan untuk diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, prinsipnya sudah disetujui. Demikian juga draf peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya sudah disiapkan.


Menurut Amran, pengurangan pajak PPh dan BPHTB tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pembeli properti. Sebab, harga properti yang mesti dibayarkan beserta pajaknya dapat berkurang. "Seharusnya rekan-rekan pengembang segera merevisi perhitungannya sesuai tarif baru yang diberlakukan," kata Amran.


Menunggu realisasi


Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP REI Hari Raharta Sudradjat juga menyambut positif rencana penurunan PPh final dan BPHTB. "Menurut saya, ini upaya dari pemerintah setelah melihat situasi properti saat ini yang di luar dugaan agar perekonomian tumbuh. Kalau kondisi normal, tentu tidak ada kebijakan ini," kata Hari.


Kini, kata Hari, yang perlu dinantikan adalah realisasi rencana peraturan tersebut. Sebab, dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong sektor properti, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, belum didukung dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.


Menurut Hari, pemerintah mulai menyadari industri properti sangat penting untuk mendorong perekonomian Indonesia. Sebab, industri properti memiliki dampak langsung ataupun tak langsung bagi 174 industri lainnya, seperti industri besi hingga industri lampu. Namun, dampak langsung pada harga properti akan bersifat terbatas.


"Tentu berkurangnya pajak itu akan berpengaruh dengan adanya koreksi harga properti, terutama produk properti yang lama. Namun, untuk produk baru dengan harga bahan bakunya, yakni tanah, sudah mahal, maka tidak akan berpengaruh besar. Tetapi ini akan memacu," kata Hari.

Sumber : kompas.com (Jakarta, 23 Maret 2016)
Foto : kompas.com




BERITA TERKAIT
 

PPh Final Pengalihan Hak Tanah Dorong Industri PropertiPPh Final Pengalihan Hak Tanah Dorong Industri Properti

Persatuan Realestat Indonesia (REI) memberikan apresiasi atas kebijakan-kebijakan lanjutan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong industri propertiselengkapnya

Amnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri PropertiAmnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri Properti

Industri properti di Yogyakarta mulai merasakan dampak adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah. Para pengembang mengaku mulai merasakan adanya peningkatan transaksi dari perumahan-perumahan yang mereka bangun di beberapa wilayah di Yogyakarta. Meski belum signifikan tetapi ada peningkatan.selengkapnya

Tarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiTarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor Properti

Pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan pemerintah ‎yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lima persen menjadi 2,5 persen dari nilai transaksi yang diterima penjual.selengkapnya

Euforia Tax Amnesty Gairahkan Investasi dan Industri PropertiEuforia Tax Amnesty Gairahkan Investasi dan Industri Properti

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah tertunda sejak akhir 2015, para pengusha menyambut dengan antusias kebijakan pengampunan pajak yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Jumat pekan lalu. Mereka meyakini langkah yang dikenal dengan tax amnesty ini akan mendorong pertumbuhan investasi swasta, termasuk di sektor properti.selengkapnya

Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifTabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak Progresif

Sofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya

Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan Properti

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :