Pengampunan Pajak UMKM

Selasa 19 Jul 2016 19:11Administratordibaca 715 kaliSemua Kategori

sindonews 046

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.

Kesan yang muncul selama ini bahwa tax amnesty hanya diperuntukkan bagi orang kaya yang punya uang di luar negeri. Ternyata itu keliru sebab pemerintah juga menawarkan kesempatan kepada UMKM "menikmati" kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Bagi UMKM, keikutsertaan dalam program tax amnesty akan mendapatkan berbagai manfaat. Sebagaimana selalu dilansir Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahwa UMKM sebagai salah satu WP masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty, setidaknya UMKM bakal terbebas dari denda sebesar 200% dari pokok pajak.

Selain itu, pengusaha UMKM juga akan lebih tenang berbisnis sebab perbankan dengan mudah bisa memberi pelayanan atas dasar kewajiban pajak terhadap negara sudah dituntaskan. Hanya, pengamat perpajakan Danny Darusslam dari Universitas Indonesia memberikan catatan bahwa besaran tarif tebusan untuk UMKM harus lebih rendah dari non-UMKM.   

Selama ini, seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, tidak sedikit UMKM yang telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sayangnya, administrasi perpajakannya tidak tertata rapi alias disembunyikan karena takut diperiksa yang berimplikasi pada denda.

Kebijakan pengampunan pajak ini sebuah momentum bagi UMKM untuk melaporkan pajaknya secara transparan. "Kalau UMKM ikut program tax amnesty, tak perlu khawatir kena denda karena hartanya sudah terdaftar," tegas Bambang Brojonegoro kemarin saat membeberkan pentingnya UMKM jadi peserta tax amnesty.      

Meminjam istilah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah "pintu rahmat" bagi pengusaha untuk membersihkan aset dari kelalaian membayar pajak. Karena itu, pengusaha muda tersebut mengimbau agar para pengusaha tak menyia-siakan kesempatan langka itu yang hanya berlangsung selama sembilan bulan untuk membersihkan aset. Di sisi lain, Bahlil menilai pentingnya pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang harusnya melakukan repatriasi dana ke dalam negeri, namun dilalaikan.

Sejauh mana kesiapan Ditjen Pajak dalam mengimplementasikan program tax amnesty itu? Berdasarkan publikasi lembaga penarik pajak tersebut, mengawali pekan ini pihaknya sudah membuka pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP). Sekitar 60% pegawai di KPP dikonsentrasikan sebagai petugas helpdesk tax amnesty.

Untuk menjaga kerahasiaan data milik wajib pajak yang terdaftar sebagai peserta pengampunan pajak, setiap petugas pajak dilarang membawa alat komunikasi saat bertugas. Bila ada petugas membocorkan data WP, ancamannya pidana penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Tax Amnesty.   

Untuk pintu masuk dana repatriasi tax amnesty, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan tiga kategori yakni bank umum, manajer investasi, dan perusahaan pedagang efek. Tujuh bank umum yang siap berpartisipasi, terdiri atas empat bank milik negara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan tiga bank swasta (BCA, Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional).

Tujuh perbankan tersebut telah menyiapkan produk maupun instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi. Sejumlah pengamat ekonomi memprediksi dana repatriasi tahap awal bakal membanjiri perbankan. Alasannya, perbankan dianggap memiliki kepastian return dan risiko yang rendah dibandingkan instrumen lain yang ditawarkan pemerintah.

Bagaimana dengan kabar yang berembus kencang bahwa Pemerintah Singapura berupaya keras menggagalkan kebijakan tax amnesty? Kabarnya, pemerintah negeri jiran tersebut menawarkan berbagai kemudahan bagi warga negara Indonesia yang memiliki dana di Singapura di antaranya pembebasan pajak dan kompensasi uang tebusan asal tidak menarik dananya masuk ke Indonesia.

Menkeu Bambang Brodjonegoro tidak bernafsu menanggapi kabar tersebut. Dia hanya berharap semua pihak fokus menyukseskan pengampunan pajak. Dan, tak kalah penting bagaimana menangkal gugatan uji materiil terhadap UU Tax Amnesty yang segera bergulir di Mahkamah Konstitusi. Justru tantangan dari dalam negeri di depan mata.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 19 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax AmnestyFITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty

Tidak hanya para taipan yang memiliki gudang uang, kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak juga menyasar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan ancaman sanksi yang sama.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih Rendah

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Dirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di SingapuraDirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di Singapura

UMKM kini menjadi bidikan selanjutnya bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sektor ini sengaja disasar mengingat besarnya potensi yang diperoleh oleh pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib Pajak

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Ini Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMNIni Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMN

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

Menkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMNMenkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMN

Hal tersebut dikatakan oleh Menkeu Sri saat acara sosialisasi tax amnesty bagi jajaran direksi dan komisaris BUMN, di Gedung Pertamina Jakarta Rabu (30/11/2016).selengkapnya

Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax Amnesty

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :