Pengampunan Pajak UMKM

Selasa 19 Jul 2016 19:11Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

sindonews 046

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.

Kesan yang muncul selama ini bahwa tax amnesty hanya diperuntukkan bagi orang kaya yang punya uang di luar negeri. Ternyata itu keliru sebab pemerintah juga menawarkan kesempatan kepada UMKM "menikmati" kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Bagi UMKM, keikutsertaan dalam program tax amnesty akan mendapatkan berbagai manfaat. Sebagaimana selalu dilansir Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahwa UMKM sebagai salah satu WP masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty, setidaknya UMKM bakal terbebas dari denda sebesar 200% dari pokok pajak.

Selain itu, pengusaha UMKM juga akan lebih tenang berbisnis sebab perbankan dengan mudah bisa memberi pelayanan atas dasar kewajiban pajak terhadap negara sudah dituntaskan. Hanya, pengamat perpajakan Danny Darusslam dari Universitas Indonesia memberikan catatan bahwa besaran tarif tebusan untuk UMKM harus lebih rendah dari non-UMKM.   

Selama ini, seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, tidak sedikit UMKM yang telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sayangnya, administrasi perpajakannya tidak tertata rapi alias disembunyikan karena takut diperiksa yang berimplikasi pada denda.

Kebijakan pengampunan pajak ini sebuah momentum bagi UMKM untuk melaporkan pajaknya secara transparan. "Kalau UMKM ikut program tax amnesty, tak perlu khawatir kena denda karena hartanya sudah terdaftar," tegas Bambang Brojonegoro kemarin saat membeberkan pentingnya UMKM jadi peserta tax amnesty.      

Meminjam istilah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah "pintu rahmat" bagi pengusaha untuk membersihkan aset dari kelalaian membayar pajak. Karena itu, pengusaha muda tersebut mengimbau agar para pengusaha tak menyia-siakan kesempatan langka itu yang hanya berlangsung selama sembilan bulan untuk membersihkan aset. Di sisi lain, Bahlil menilai pentingnya pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang harusnya melakukan repatriasi dana ke dalam negeri, namun dilalaikan.

Sejauh mana kesiapan Ditjen Pajak dalam mengimplementasikan program tax amnesty itu? Berdasarkan publikasi lembaga penarik pajak tersebut, mengawali pekan ini pihaknya sudah membuka pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP). Sekitar 60% pegawai di KPP dikonsentrasikan sebagai petugas helpdesk tax amnesty.

Untuk menjaga kerahasiaan data milik wajib pajak yang terdaftar sebagai peserta pengampunan pajak, setiap petugas pajak dilarang membawa alat komunikasi saat bertugas. Bila ada petugas membocorkan data WP, ancamannya pidana penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Tax Amnesty.   

Untuk pintu masuk dana repatriasi tax amnesty, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan tiga kategori yakni bank umum, manajer investasi, dan perusahaan pedagang efek. Tujuh bank umum yang siap berpartisipasi, terdiri atas empat bank milik negara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan tiga bank swasta (BCA, Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional).

Tujuh perbankan tersebut telah menyiapkan produk maupun instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi. Sejumlah pengamat ekonomi memprediksi dana repatriasi tahap awal bakal membanjiri perbankan. Alasannya, perbankan dianggap memiliki kepastian return dan risiko yang rendah dibandingkan instrumen lain yang ditawarkan pemerintah.

Bagaimana dengan kabar yang berembus kencang bahwa Pemerintah Singapura berupaya keras menggagalkan kebijakan tax amnesty? Kabarnya, pemerintah negeri jiran tersebut menawarkan berbagai kemudahan bagi warga negara Indonesia yang memiliki dana di Singapura di antaranya pembebasan pajak dan kompensasi uang tebusan asal tidak menarik dananya masuk ke Indonesia.

Menkeu Bambang Brodjonegoro tidak bernafsu menanggapi kabar tersebut. Dia hanya berharap semua pihak fokus menyukseskan pengampunan pajak. Dan, tak kalah penting bagaimana menangkal gugatan uji materiil terhadap UU Tax Amnesty yang segera bergulir di Mahkamah Konstitusi. Justru tantangan dari dalam negeri di depan mata.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 19 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax AmnestyFITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty

Tidak hanya para taipan yang memiliki gudang uang, kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak juga menyasar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan ancaman sanksi yang sama.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih Rendah

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Dirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di SingapuraDirjen Pajak Ungkap Ada UMKM yang Miliki Aset di Singapura

UMKM kini menjadi bidikan selanjutnya bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sektor ini sengaja disasar mengingat besarnya potensi yang diperoleh oleh pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :