Pengampunan Pajak UMKM

Selasa 19 Jul 2016 19:11Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

sindonews 046

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.

Kesan yang muncul selama ini bahwa tax amnesty hanya diperuntukkan bagi orang kaya yang punya uang di luar negeri. Ternyata itu keliru sebab pemerintah juga menawarkan kesempatan kepada UMKM "menikmati" kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Bagi UMKM, keikutsertaan dalam program tax amnesty akan mendapatkan berbagai manfaat. Sebagaimana selalu dilansir Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bahwa UMKM sebagai salah satu WP masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty, setidaknya UMKM bakal terbebas dari denda sebesar 200% dari pokok pajak.

Selain itu, pengusaha UMKM juga akan lebih tenang berbisnis sebab perbankan dengan mudah bisa memberi pelayanan atas dasar kewajiban pajak terhadap negara sudah dituntaskan. Hanya, pengamat perpajakan Danny Darusslam dari Universitas Indonesia memberikan catatan bahwa besaran tarif tebusan untuk UMKM harus lebih rendah dari non-UMKM.   

Selama ini, seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, tidak sedikit UMKM yang telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sayangnya, administrasi perpajakannya tidak tertata rapi alias disembunyikan karena takut diperiksa yang berimplikasi pada denda.

Kebijakan pengampunan pajak ini sebuah momentum bagi UMKM untuk melaporkan pajaknya secara transparan. "Kalau UMKM ikut program tax amnesty, tak perlu khawatir kena denda karena hartanya sudah terdaftar," tegas Bambang Brojonegoro kemarin saat membeberkan pentingnya UMKM jadi peserta tax amnesty.      

Meminjam istilah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah "pintu rahmat" bagi pengusaha untuk membersihkan aset dari kelalaian membayar pajak. Karena itu, pengusaha muda tersebut mengimbau agar para pengusaha tak menyia-siakan kesempatan langka itu yang hanya berlangsung selama sembilan bulan untuk membersihkan aset. Di sisi lain, Bahlil menilai pentingnya pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang harusnya melakukan repatriasi dana ke dalam negeri, namun dilalaikan.

Sejauh mana kesiapan Ditjen Pajak dalam mengimplementasikan program tax amnesty itu? Berdasarkan publikasi lembaga penarik pajak tersebut, mengawali pekan ini pihaknya sudah membuka pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP). Sekitar 60% pegawai di KPP dikonsentrasikan sebagai petugas helpdesk tax amnesty.

Untuk menjaga kerahasiaan data milik wajib pajak yang terdaftar sebagai peserta pengampunan pajak, setiap petugas pajak dilarang membawa alat komunikasi saat bertugas. Bila ada petugas membocorkan data WP, ancamannya pidana penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Tax Amnesty.   

Untuk pintu masuk dana repatriasi tax amnesty, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan tiga kategori yakni bank umum, manajer investasi, dan perusahaan pedagang efek. Tujuh bank umum yang siap berpartisipasi, terdiri atas empat bank milik negara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan tiga bank swasta (BCA, Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional).

Tujuh perbankan tersebut telah menyiapkan produk maupun instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi. Sejumlah pengamat ekonomi memprediksi dana repatriasi tahap awal bakal membanjiri perbankan. Alasannya, perbankan dianggap memiliki kepastian return dan risiko yang rendah dibandingkan instrumen lain yang ditawarkan pemerintah.

Bagaimana dengan kabar yang berembus kencang bahwa Pemerintah Singapura berupaya keras menggagalkan kebijakan tax amnesty? Kabarnya, pemerintah negeri jiran tersebut menawarkan berbagai kemudahan bagi warga negara Indonesia yang memiliki dana di Singapura di antaranya pembebasan pajak dan kompensasi uang tebusan asal tidak menarik dananya masuk ke Indonesia.

Menkeu Bambang Brodjonegoro tidak bernafsu menanggapi kabar tersebut. Dia hanya berharap semua pihak fokus menyukseskan pengampunan pajak. Dan, tak kalah penting bagaimana menangkal gugatan uji materiil terhadap UU Tax Amnesty yang segera bergulir di Mahkamah Konstitusi. Justru tantangan dari dalam negeri di depan mata.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 19 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax AmnestyFITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty

Tidak hanya para taipan yang memiliki gudang uang, kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak juga menyasar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan ancaman sanksi yang sama.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinPajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah Mungkin

Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih Rendah

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnesti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 BulanPajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.selengkapnya

Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

Kata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMFKata Sri Mulyani atas rekomendasi pajak dari IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan reformasi perpajakan yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani juga bilang, pemerintah pemerintah malah telah melaksanakan rekomendasi tersebut.selengkapnya

Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 Juta

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

Peserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani IniPeserta Tax Amnesty Sulit Dapat SKB, Ikuti Saran Sri Mulyani Ini

Para pembayar pajak, khususnya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat keterangan bebas (SKB), diminta segera menyampaikan keluhannya agar bisa ditangani dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal tersebut seraya menyebutkan sejumlah saluran yang bisa dipakai untuk menyampaikan keluhan para wajib pajak.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya

Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya



 
TAGS # :