Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?

Rabu 18 Mei 2016 15:04Administratordibaca 140 kaliSemua Kategori

bisnis 029

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?


Kalangan pengembang tentu punya sejuta jurus untuk melancarkan penjualan meski berbagai tantangan mengadang. Sementara itu, berbagai terobosan yang telah di luncurkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian pun seharusnya telah membangkitkan optimisme pasar untuk berinvestasi. Kenyataannya, pasar masih memilih menjaga sikap menunggu dan melihat sepanjang tahun ini.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengaku heran penjualan residensial masih tertekan. Dia menduga, tarik ulur wacana pengampunan pajak menjadi faktor yang cukup banyak berpe ngaruh terhadap penundaan investasi properti oleh investor.


Banyak investor yang masih me nahan uang mereka sebab kemungkinan dana tersebut belum dilaporkan kepada pemerintah. Pasar masih menanti realisasi kebijakan pengampunan pajak tahun ini untuk memantapkan keputusan pemilik modal berinvestasi.


Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang tumbuh melambat dibandingkan de ngan akhir tahun lalu, masyarakat menjadi semakin hati-hati untuk membelanjakan uangnya.


Ketua Umum DPP Persatuan Pertusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, kalangan pengembang tidak menyangka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan melambat. Dirinya pun tidak dapat memastikan penyebab terhambatnya daya beli masyarakat.


“Sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat kita bukan tidak ada duit, tetapi belum mau membelanjakan uangnya. Mungkin salah satunya karena mereka tunggu soal tax amnestyatau karena isu perpajakan yang lain,” katanya saat dihubungi Senin (16/5).


Meski begitu, REI masih tetap memasang target pertumbuhan penjualan sebesar 10% hingga 12% sepanjang tahun ini. Target ini lebih besar dibandingkan realisasi pertumbuhan penjualan tahun lalu yang baru sekitar 7%. “Kita masih berharap tumbuh sebesar itu karena kita masih punya waktu untuk melihat bagaimana ke depannya,” katanya.


Riset Indonesia Property Watch (IPW) menemukan, pertumbuhan penjualan pasar perumahan nasional sepanjang kuar tal I/2016 justru turun 23,1% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja penjualan bahkan semakin buruk bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni anjlok 55,09%. Lemahnya penjualan juga dipicu oleh pertumbuhan harga pro peri yang semakin tinggi diban dingkan dengan akhir tahun lalu.


Bank Indonesia mencatat per tumbuhan harga sebesar 0,99% secara triwulanan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulanan pada kuartal akhir 2015 yang sebesar 0,73%.


Direktur Riset dan Konsultasi Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan, secara fundamental, permintaan terhadap properti residensial masih sangat tinggi, ditopang oleh tingginya defisit atau backlog perumahan dan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hanya saja, penjualan di sebagian besar segmen masih ber tumpu pada pembeli dari kalangan investor, terutama produk-produk dari perusahaan terbuka. Di sisi lain, kalangan investor cenderung menahan diri bila menimbang prospek jangka pendek industri properti belum cukup menggembirakan.


“Kalau mereka beli sekarang, mereka akan berpikir bisa tidak dapat return 10%—20% untuk setahun ke depan? Sepertinya dalam hitung-hitungan mereka, itu belum bisa karena harganya sudah mentok. Kalau beli sekarang, mungkin tahun depan harganya akan tetap saja seperti sekarang,” katanya.


Oleh karena itu, Anton melihat ada kecenderungan perusahaan publik kini mulai mengembangkan produk yang me nyasar kelas menengah ke bawah atau pengguna akhir.


Hal itu menjadi momentum bagi kalangan pengguna akhir untuk memiliki properti dengan harga lebih terjangkau di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap favorit.

“Mungkin kejadiannya akan sama seperti tahun 2000-an. Seusai krismon , pen jualan sangat lambat. Namun, nanti begitu memasuki tahap rebound, penjualannya langsung melonjak. Potensinya justru di sini,” katanya.


SELURUH SEKTOR

Atas dasar itu, Presiden Direktur Savills Indonesia Jeffrey Hong menilai, pasar properti Indonesia tidak akan kolaps meski penjualannya saat ini terlihat melambat. Perlambatan penjualan saat ini tidak terlepas dari ketidakpastian yang dialami pasar global dan sejatinya memukul hampir seluruh sektor, tidak hanya properti.


Pasar Indonesia saat ini masih menanti efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah, sebab efeknya belum benar-benar optimal. Dia menilai, pengampunan pajak akan membantu pergerakan ekonomi secara keseluruhan sehingga besar harapan pemulihan dapat mulai dirasakan menjelang akhir tahun ini.


Direktur Pemasaran Agung Podomoro Group Indra W. Antono mengatakan, saat ini kalangan pengembang umumnya juga sudah mulai menyiapkan program-program untuk mengantisipasi bila pengampunan pajak diberlakukan tahun ini. Dia meyakini, begitu diluncurkan, efek berganda dari kebijakan tersebut akan langsung terasa. Pasalnya, pasar selama ini sudah cukup lama menunggu dan bersiap memanfaatkan insentif yang diberikan.


“Sekarang seperti balapan kuda, sudah siap-siap berlari be gitu itu dibuka. Saya yakin efek nya akan sangat baik untuk pe ningkatan penjualan asalkan diterapkan sesuai dengan ekspektasi pasar selama ini,” katanya.


Saat ini, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, yang terdiri dari 27 pasal, tengah digodok pemerintah bersama De wan Perwakilan Rakyat. Keseriusan pemerintah cukup jelas terlihat meskipun penundaan pembahasan regulasi ini sempat menimbulkan rasa was-was. Bila regulasi ini benar-benar terealisasi, bukan saja sektor properti yang akan bernapas lega. Realisasi regulasi ini menjadi pertaruhan akankah tahun ini menjadi tahun pemulihan ataukah pasar properti masih akan tenggelam lebih dalam.

Sumber : bisnis.com (18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Akhir Tahun, Penjualan Bakal KencangAkhir Tahun, Penjualan Bakal Kencang

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan. Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riilselengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniTax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun Ini

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :