Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?

Rabu 18 Mei 2016 15:04Administratordibaca 510 kaliSemua Kategori

bisnis 029

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?


Kalangan pengembang tentu punya sejuta jurus untuk melancarkan penjualan meski berbagai tantangan mengadang. Sementara itu, berbagai terobosan yang telah di luncurkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian pun seharusnya telah membangkitkan optimisme pasar untuk berinvestasi. Kenyataannya, pasar masih memilih menjaga sikap menunggu dan melihat sepanjang tahun ini.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengaku heran penjualan residensial masih tertekan. Dia menduga, tarik ulur wacana pengampunan pajak menjadi faktor yang cukup banyak berpe ngaruh terhadap penundaan investasi properti oleh investor.


Banyak investor yang masih me nahan uang mereka sebab kemungkinan dana tersebut belum dilaporkan kepada pemerintah. Pasar masih menanti realisasi kebijakan pengampunan pajak tahun ini untuk memantapkan keputusan pemilik modal berinvestasi.


Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang tumbuh melambat dibandingkan de ngan akhir tahun lalu, masyarakat menjadi semakin hati-hati untuk membelanjakan uangnya.


Ketua Umum DPP Persatuan Pertusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, kalangan pengembang tidak menyangka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan melambat. Dirinya pun tidak dapat memastikan penyebab terhambatnya daya beli masyarakat.


“Sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat kita bukan tidak ada duit, tetapi belum mau membelanjakan uangnya. Mungkin salah satunya karena mereka tunggu soal tax amnestyatau karena isu perpajakan yang lain,” katanya saat dihubungi Senin (16/5).


Meski begitu, REI masih tetap memasang target pertumbuhan penjualan sebesar 10% hingga 12% sepanjang tahun ini. Target ini lebih besar dibandingkan realisasi pertumbuhan penjualan tahun lalu yang baru sekitar 7%. “Kita masih berharap tumbuh sebesar itu karena kita masih punya waktu untuk melihat bagaimana ke depannya,” katanya.


Riset Indonesia Property Watch (IPW) menemukan, pertumbuhan penjualan pasar perumahan nasional sepanjang kuar tal I/2016 justru turun 23,1% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja penjualan bahkan semakin buruk bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni anjlok 55,09%. Lemahnya penjualan juga dipicu oleh pertumbuhan harga pro peri yang semakin tinggi diban dingkan dengan akhir tahun lalu.


Bank Indonesia mencatat per tumbuhan harga sebesar 0,99% secara triwulanan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulanan pada kuartal akhir 2015 yang sebesar 0,73%.


Direktur Riset dan Konsultasi Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan, secara fundamental, permintaan terhadap properti residensial masih sangat tinggi, ditopang oleh tingginya defisit atau backlog perumahan dan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hanya saja, penjualan di sebagian besar segmen masih ber tumpu pada pembeli dari kalangan investor, terutama produk-produk dari perusahaan terbuka. Di sisi lain, kalangan investor cenderung menahan diri bila menimbang prospek jangka pendek industri properti belum cukup menggembirakan.


“Kalau mereka beli sekarang, mereka akan berpikir bisa tidak dapat return 10%—20% untuk setahun ke depan? Sepertinya dalam hitung-hitungan mereka, itu belum bisa karena harganya sudah mentok. Kalau beli sekarang, mungkin tahun depan harganya akan tetap saja seperti sekarang,” katanya.


Oleh karena itu, Anton melihat ada kecenderungan perusahaan publik kini mulai mengembangkan produk yang me nyasar kelas menengah ke bawah atau pengguna akhir.


Hal itu menjadi momentum bagi kalangan pengguna akhir untuk memiliki properti dengan harga lebih terjangkau di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap favorit.

“Mungkin kejadiannya akan sama seperti tahun 2000-an. Seusai krismon , pen jualan sangat lambat. Namun, nanti begitu memasuki tahap rebound, penjualannya langsung melonjak. Potensinya justru di sini,” katanya.


SELURUH SEKTOR

Atas dasar itu, Presiden Direktur Savills Indonesia Jeffrey Hong menilai, pasar properti Indonesia tidak akan kolaps meski penjualannya saat ini terlihat melambat. Perlambatan penjualan saat ini tidak terlepas dari ketidakpastian yang dialami pasar global dan sejatinya memukul hampir seluruh sektor, tidak hanya properti.


Pasar Indonesia saat ini masih menanti efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah, sebab efeknya belum benar-benar optimal. Dia menilai, pengampunan pajak akan membantu pergerakan ekonomi secara keseluruhan sehingga besar harapan pemulihan dapat mulai dirasakan menjelang akhir tahun ini.


Direktur Pemasaran Agung Podomoro Group Indra W. Antono mengatakan, saat ini kalangan pengembang umumnya juga sudah mulai menyiapkan program-program untuk mengantisipasi bila pengampunan pajak diberlakukan tahun ini. Dia meyakini, begitu diluncurkan, efek berganda dari kebijakan tersebut akan langsung terasa. Pasalnya, pasar selama ini sudah cukup lama menunggu dan bersiap memanfaatkan insentif yang diberikan.


“Sekarang seperti balapan kuda, sudah siap-siap berlari be gitu itu dibuka. Saya yakin efek nya akan sangat baik untuk pe ningkatan penjualan asalkan diterapkan sesuai dengan ekspektasi pasar selama ini,” katanya.


Saat ini, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, yang terdiri dari 27 pasal, tengah digodok pemerintah bersama De wan Perwakilan Rakyat. Keseriusan pemerintah cukup jelas terlihat meskipun penundaan pembahasan regulasi ini sempat menimbulkan rasa was-was. Bila regulasi ini benar-benar terealisasi, bukan saja sektor properti yang akan bernapas lega. Realisasi regulasi ini menjadi pertaruhan akankah tahun ini menjadi tahun pemulihan ataukah pasar properti masih akan tenggelam lebih dalam.

Sumber : bisnis.com (18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pelonggaran pajak properti mewah tidak berdampak signfikan ke pasar tahun depanPelonggaran pajak properti mewah tidak berdampak signfikan ke pasar tahun depan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana melonggarkan pajak barang mewah atas properti demi mengurangi beban biaya perusahaan pengembang. Namun, insentif pajak diperkirakan tak serta merta mendorong sektor properti lantaran kondisi yang lesu berkepanjangan saat ini.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Efek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumEfek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti Premium

Salah satu sektor properti yang tengah lesu, yakni hunian mewah, baru saja kembali mendapat dorongan dari pemerintah berupa pelonggaran aturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya



 
TAGS # :