Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?

Rabu 18 Mei 2016 15:04Administratordibaca 116 kaliSemua Kategori

bisnis 029

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?


Kalangan pengembang tentu punya sejuta jurus untuk melancarkan penjualan meski berbagai tantangan mengadang. Sementara itu, berbagai terobosan yang telah di luncurkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian pun seharusnya telah membangkitkan optimisme pasar untuk berinvestasi. Kenyataannya, pasar masih memilih menjaga sikap menunggu dan melihat sepanjang tahun ini.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengaku heran penjualan residensial masih tertekan. Dia menduga, tarik ulur wacana pengampunan pajak menjadi faktor yang cukup banyak berpe ngaruh terhadap penundaan investasi properti oleh investor.


Banyak investor yang masih me nahan uang mereka sebab kemungkinan dana tersebut belum dilaporkan kepada pemerintah. Pasar masih menanti realisasi kebijakan pengampunan pajak tahun ini untuk memantapkan keputusan pemilik modal berinvestasi.


Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang tumbuh melambat dibandingkan de ngan akhir tahun lalu, masyarakat menjadi semakin hati-hati untuk membelanjakan uangnya.


Ketua Umum DPP Persatuan Pertusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, kalangan pengembang tidak menyangka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan melambat. Dirinya pun tidak dapat memastikan penyebab terhambatnya daya beli masyarakat.


“Sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat kita bukan tidak ada duit, tetapi belum mau membelanjakan uangnya. Mungkin salah satunya karena mereka tunggu soal tax amnestyatau karena isu perpajakan yang lain,” katanya saat dihubungi Senin (16/5).


Meski begitu, REI masih tetap memasang target pertumbuhan penjualan sebesar 10% hingga 12% sepanjang tahun ini. Target ini lebih besar dibandingkan realisasi pertumbuhan penjualan tahun lalu yang baru sekitar 7%. “Kita masih berharap tumbuh sebesar itu karena kita masih punya waktu untuk melihat bagaimana ke depannya,” katanya.


Riset Indonesia Property Watch (IPW) menemukan, pertumbuhan penjualan pasar perumahan nasional sepanjang kuar tal I/2016 justru turun 23,1% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja penjualan bahkan semakin buruk bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni anjlok 55,09%. Lemahnya penjualan juga dipicu oleh pertumbuhan harga pro peri yang semakin tinggi diban dingkan dengan akhir tahun lalu.


Bank Indonesia mencatat per tumbuhan harga sebesar 0,99% secara triwulanan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulanan pada kuartal akhir 2015 yang sebesar 0,73%.


Direktur Riset dan Konsultasi Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan, secara fundamental, permintaan terhadap properti residensial masih sangat tinggi, ditopang oleh tingginya defisit atau backlog perumahan dan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hanya saja, penjualan di sebagian besar segmen masih ber tumpu pada pembeli dari kalangan investor, terutama produk-produk dari perusahaan terbuka. Di sisi lain, kalangan investor cenderung menahan diri bila menimbang prospek jangka pendek industri properti belum cukup menggembirakan.


“Kalau mereka beli sekarang, mereka akan berpikir bisa tidak dapat return 10%—20% untuk setahun ke depan? Sepertinya dalam hitung-hitungan mereka, itu belum bisa karena harganya sudah mentok. Kalau beli sekarang, mungkin tahun depan harganya akan tetap saja seperti sekarang,” katanya.


Oleh karena itu, Anton melihat ada kecenderungan perusahaan publik kini mulai mengembangkan produk yang me nyasar kelas menengah ke bawah atau pengguna akhir.


Hal itu menjadi momentum bagi kalangan pengguna akhir untuk memiliki properti dengan harga lebih terjangkau di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap favorit.

“Mungkin kejadiannya akan sama seperti tahun 2000-an. Seusai krismon , pen jualan sangat lambat. Namun, nanti begitu memasuki tahap rebound, penjualannya langsung melonjak. Potensinya justru di sini,” katanya.


SELURUH SEKTOR

Atas dasar itu, Presiden Direktur Savills Indonesia Jeffrey Hong menilai, pasar properti Indonesia tidak akan kolaps meski penjualannya saat ini terlihat melambat. Perlambatan penjualan saat ini tidak terlepas dari ketidakpastian yang dialami pasar global dan sejatinya memukul hampir seluruh sektor, tidak hanya properti.


Pasar Indonesia saat ini masih menanti efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah, sebab efeknya belum benar-benar optimal. Dia menilai, pengampunan pajak akan membantu pergerakan ekonomi secara keseluruhan sehingga besar harapan pemulihan dapat mulai dirasakan menjelang akhir tahun ini.


Direktur Pemasaran Agung Podomoro Group Indra W. Antono mengatakan, saat ini kalangan pengembang umumnya juga sudah mulai menyiapkan program-program untuk mengantisipasi bila pengampunan pajak diberlakukan tahun ini. Dia meyakini, begitu diluncurkan, efek berganda dari kebijakan tersebut akan langsung terasa. Pasalnya, pasar selama ini sudah cukup lama menunggu dan bersiap memanfaatkan insentif yang diberikan.


“Sekarang seperti balapan kuda, sudah siap-siap berlari be gitu itu dibuka. Saya yakin efek nya akan sangat baik untuk pe ningkatan penjualan asalkan diterapkan sesuai dengan ekspektasi pasar selama ini,” katanya.


Saat ini, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, yang terdiri dari 27 pasal, tengah digodok pemerintah bersama De wan Perwakilan Rakyat. Keseriusan pemerintah cukup jelas terlihat meskipun penundaan pembahasan regulasi ini sempat menimbulkan rasa was-was. Bila regulasi ini benar-benar terealisasi, bukan saja sektor properti yang akan bernapas lega. Realisasi regulasi ini menjadi pertaruhan akankah tahun ini menjadi tahun pemulihan ataukah pasar properti masih akan tenggelam lebih dalam.

Sumber : bisnis.com (18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Akhir Tahun, Penjualan Bakal KencangAkhir Tahun, Penjualan Bakal Kencang

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan. Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riilselengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniTax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun Ini

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :