Pengampunan Pajak Sang Pendongkrak?

Rabu 18 Mei 2016 15:04Administratordibaca 281 kaliSemua Kategori

bisnis 029

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?


Kalangan pengembang tentu punya sejuta jurus untuk melancarkan penjualan meski berbagai tantangan mengadang. Sementara itu, berbagai terobosan yang telah di luncurkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian pun seharusnya telah membangkitkan optimisme pasar untuk berinvestasi. Kenyataannya, pasar masih memilih menjaga sikap menunggu dan melihat sepanjang tahun ini.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengaku heran penjualan residensial masih tertekan. Dia menduga, tarik ulur wacana pengampunan pajak menjadi faktor yang cukup banyak berpe ngaruh terhadap penundaan investasi properti oleh investor.


Banyak investor yang masih me nahan uang mereka sebab kemungkinan dana tersebut belum dilaporkan kepada pemerintah. Pasar masih menanti realisasi kebijakan pengampunan pajak tahun ini untuk memantapkan keputusan pemilik modal berinvestasi.


Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang tumbuh melambat dibandingkan de ngan akhir tahun lalu, masyarakat menjadi semakin hati-hati untuk membelanjakan uangnya.


Ketua Umum DPP Persatuan Pertusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, kalangan pengembang tidak menyangka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan melambat. Dirinya pun tidak dapat memastikan penyebab terhambatnya daya beli masyarakat.


“Sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat kita bukan tidak ada duit, tetapi belum mau membelanjakan uangnya. Mungkin salah satunya karena mereka tunggu soal tax amnestyatau karena isu perpajakan yang lain,” katanya saat dihubungi Senin (16/5).


Meski begitu, REI masih tetap memasang target pertumbuhan penjualan sebesar 10% hingga 12% sepanjang tahun ini. Target ini lebih besar dibandingkan realisasi pertumbuhan penjualan tahun lalu yang baru sekitar 7%. “Kita masih berharap tumbuh sebesar itu karena kita masih punya waktu untuk melihat bagaimana ke depannya,” katanya.


Riset Indonesia Property Watch (IPW) menemukan, pertumbuhan penjualan pasar perumahan nasional sepanjang kuar tal I/2016 justru turun 23,1% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kinerja penjualan bahkan semakin buruk bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni anjlok 55,09%. Lemahnya penjualan juga dipicu oleh pertumbuhan harga pro peri yang semakin tinggi diban dingkan dengan akhir tahun lalu.


Bank Indonesia mencatat per tumbuhan harga sebesar 0,99% secara triwulanan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulanan pada kuartal akhir 2015 yang sebesar 0,73%.


Direktur Riset dan Konsultasi Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan, secara fundamental, permintaan terhadap properti residensial masih sangat tinggi, ditopang oleh tingginya defisit atau backlog perumahan dan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hanya saja, penjualan di sebagian besar segmen masih ber tumpu pada pembeli dari kalangan investor, terutama produk-produk dari perusahaan terbuka. Di sisi lain, kalangan investor cenderung menahan diri bila menimbang prospek jangka pendek industri properti belum cukup menggembirakan.


“Kalau mereka beli sekarang, mereka akan berpikir bisa tidak dapat return 10%—20% untuk setahun ke depan? Sepertinya dalam hitung-hitungan mereka, itu belum bisa karena harganya sudah mentok. Kalau beli sekarang, mungkin tahun depan harganya akan tetap saja seperti sekarang,” katanya.


Oleh karena itu, Anton melihat ada kecenderungan perusahaan publik kini mulai mengembangkan produk yang me nyasar kelas menengah ke bawah atau pengguna akhir.


Hal itu menjadi momentum bagi kalangan pengguna akhir untuk memiliki properti dengan harga lebih terjangkau di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap favorit.

“Mungkin kejadiannya akan sama seperti tahun 2000-an. Seusai krismon , pen jualan sangat lambat. Namun, nanti begitu memasuki tahap rebound, penjualannya langsung melonjak. Potensinya justru di sini,” katanya.


SELURUH SEKTOR

Atas dasar itu, Presiden Direktur Savills Indonesia Jeffrey Hong menilai, pasar properti Indonesia tidak akan kolaps meski penjualannya saat ini terlihat melambat. Perlambatan penjualan saat ini tidak terlepas dari ketidakpastian yang dialami pasar global dan sejatinya memukul hampir seluruh sektor, tidak hanya properti.


Pasar Indonesia saat ini masih menanti efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah, sebab efeknya belum benar-benar optimal. Dia menilai, pengampunan pajak akan membantu pergerakan ekonomi secara keseluruhan sehingga besar harapan pemulihan dapat mulai dirasakan menjelang akhir tahun ini.


Direktur Pemasaran Agung Podomoro Group Indra W. Antono mengatakan, saat ini kalangan pengembang umumnya juga sudah mulai menyiapkan program-program untuk mengantisipasi bila pengampunan pajak diberlakukan tahun ini. Dia meyakini, begitu diluncurkan, efek berganda dari kebijakan tersebut akan langsung terasa. Pasalnya, pasar selama ini sudah cukup lama menunggu dan bersiap memanfaatkan insentif yang diberikan.


“Sekarang seperti balapan kuda, sudah siap-siap berlari be gitu itu dibuka. Saya yakin efek nya akan sangat baik untuk pe ningkatan penjualan asalkan diterapkan sesuai dengan ekspektasi pasar selama ini,” katanya.


Saat ini, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, yang terdiri dari 27 pasal, tengah digodok pemerintah bersama De wan Perwakilan Rakyat. Keseriusan pemerintah cukup jelas terlihat meskipun penundaan pembahasan regulasi ini sempat menimbulkan rasa was-was. Bila regulasi ini benar-benar terealisasi, bukan saja sektor properti yang akan bernapas lega. Realisasi regulasi ini menjadi pertaruhan akankah tahun ini menjadi tahun pemulihan ataukah pasar properti masih akan tenggelam lebih dalam.

Sumber : bisnis.com (18 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun Ini

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Masih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaMasih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnya

Pemerintah ingin menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mengevaluasi fasilitas tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih ShortfallPenerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih Shortfall

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah melampaui target tahun ini. Kelebihannya Rp 2 triliun dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Akhir Tahun, Penjualan Bakal KencangAkhir Tahun, Penjualan Bakal Kencang

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan. Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riilselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :