Pengampunan Pajak Perbaiki Pasar Apartemen

Ahad 10 Jul 2016 11:18Administratordibaca 697 kaliSemua Kategori

istimewa 003

Pasar penjualan apartemen di kawasan DKI Jakarta yang saat ini penjualannya sedang stagnan diprediksi bakal membaik dengan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak dan penurunan suku bunga yang telah dilakukan Bank Indonesia.

"Pasar aparteman akan menunjukkan perbaikan bertahap pada kuartal berikutnya karena fundamental ekonomi menunjukkan tanda stabilitas, inflasi rendah, dan antisipasi dampak UU Pengampunan Pajak," kata Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (5/7/2016).


Selain itu, ujar dia, langkah Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga hingga 6,5 persen dan ditunjang dengan penetapan kebijakan ekonomi makro lainnya seperti pelonggaran terkait persyaratan kredit pemilikan rumah juga dinilai bakal berdampak positif.


Namun, lanjutnya, banyaknya pembangunan apartemen baru dinilai juga masih menjadi faktor tantangan dalam pasar penjualan apartemen sehingga dalam hal stagnasi diperkirakan tidak bakal berubah dalam jangka pendek.


Ia memprediksi bahwa pasar apartemen akan membutuhkan periode waktu yang cukup lama untuk dapat stabil kembali dan menemukan ekuilibrium baru sebelum melesat kembali dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan.


Sebagaimana diwartakan, pasokan untuk pasar apartemen pada kuartal II tahun 2016 ini dominan terletak di kawasan di sekitar wilayah DKI Jakarta antara lain di Tangerang dan Bekasi, yang menunjukkan hunian vertikal semakin diterima di kawasan Jabodetabek.


Berdasarkan data yang dihimpun konsultan properti internasional lainnya, Cushman & Wakefield, pasokan terbangun berdasarkan wilayah di kawasan Jabodetabek pada kuartal II-2016 yang terbesar adalah di Tangerang sebanyak 27,4 persen, dan disusul oleh Bekasi 18,1 persen.

Kemudian, daerah Jakarta Barat (10,9 persen), Jakarta Selatan (9,6 persen), Jakarta Utara (9,2 persen), Bogor (9,2 persen), Depok (7,0 persen), Jakarta Pusat (5,6 persen), dan terakhir Jakarta Timur (3,0 persen).


Pada kuartal ini pula, tercatat total pasokan kumulatif kondominium atau apartemen di Jakarta tercatat sebanyak 181.005 unit, atau naik 4,8 persen per kuartal dan 21,3 persen per tahun.


Sedangkan masih pada periode yang sama, sebanyak 16 proyek baru akan diluncurkan ke pasar dan proyek-proyek itu diperkirakan bakal menambah total pasokan kondominium mendatang di Jabodetabek menjadi 203.442 unit.


Sebelumnya, perusahaan global asal China, China Communication Costruction Group (CCCG) melalui anak usaha China Harbour Indonesia berencana membangun apartemen di kawasan Jakarta Barat dengan target pasar dari kalangan menengah.


"Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur serta sudah 20 tahun berkiprah di Indonesia dengan karya Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Jakarta International Container Terminal (JITC), dan jalan tol Medan - Kualanamu," kata Presiden China Harbour Indonesia, Shen Chao.

CCCG sendiri merupakan perusahaan hasil merger dari dua perusahaan China yakni China Harbour Engineering Company dan China Road and Bridge Corporation. Perusahaan ini juga sudah listing di tiga negara yakni Shanghai, Singapura, dan Hongkong.


Shen mengatakan CCCG saat ini memiliki 400 proyek tersebar di 90 kota di dunia dengan total areal lahan 20 juta meter persegi.


"Kami melihat Indonesia sebagai sebuah tempat investasi dan bisnis yang penting selain dikarenakan usaha pemerintah Indonesia yang tak pernah berhenti untuk menciptakan sebuah atmosfir bisnis yang kondusif, juga sebuah pasar yang menarik karena jumlah populasinya yang besar," kata Shen


Sumber : inilah.com (Jakarta, 6 Juli 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Target pajak Jakarta Timur baru tercapai 67 persenTarget pajak Jakarta Timur baru tercapai 67 persen

Hingga November 2018, target penerimaan pajak Kota Administratif Jakarta Timur tahun anggaran 2018 baru tercapai 67 persen.selengkapnya

Apartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongApartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong Kong

Hong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya

Kantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 PersenKantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 Persen

Realisasi penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga 11 September 2018 baru mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp38,12 triliun.selengkapnya

Tidak Jadi 0 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Relaksasi PPh DINFRA, DIRE, dan KIK-IBE yang Hanya 5 PersenTidak Jadi 0 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Relaksasi PPh DINFRA, DIRE, dan KIK-IBE yang Hanya 5 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah bahwa sebelumnya sempat ada wacana pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar 0% untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).selengkapnya

Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan global

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak OptimalKPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak Optimal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Saat ini, hanya 5 dari 295 tiang reklame di Jakarta yang berizin. Hal ini menyebabkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :