PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa Intimidasi

Rabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 183 kaliSemua Kategori

bisnis 118

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.


UU Pengampunan Pajak pertama kali diajukan pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR RI, dan disepakati menjadi salah satu aturan yang ada di program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.


Perdebatan panjang mengenai teknis pelaksanaan pengampunan pajak itu memang membuat pembahasan UU itu tidak berjalan mulus. Akibatnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasannya pada 2016.


Bahkan hingga April 2016, pembahasan UU Tax Amnesty masih stagnan hingga akhirnya Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah persoalan di kedua lembaga, termasuk pembahasan beleid itu.


Munculnya laporan hasil investigasi yang kemudian beken dengan sebutan Panama Paper menjadi tong gak dari percepatan pengesahan UU Pengampunan Pajak.


Laporan dengan isi data perusahaan offshore yang dibantu oleh firma hukum Mossack Fonseca itu dijadikan data pembanding oleh pemerintah dalam menilai aset wajib pajak di luar negeri.


Panama Paper sendiri berisi daftar perusahaan offshore yang diduga digunakan untuk menghindari pajak dengan total 11,5 juta dokumen. Di dalamnya juga terdapat sekitar 2.000 nama orang dan perusahaan di Indonesia yang diduga menyembunyikan asetnya di wilayah bebas pajak.


Kemunculan Panama Paper itu juga kemudian meningkatkan keyakinan pemerintah bahwa UU Tax Amnesty merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merepatriasi aset wajib pajak yang ada di luar negeri.


Dalam pembahasannya, setidaknya ada tiga isu krusial yang menjadi ganjalan pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pertama, reformasi pajak harus dilakukan.


Kedua, tarif tebusan yang dinilai terlalu rendah sehingga akan mencederai rasa keadilan dan menghilangkan potensi penerimaan negara. Ketiga, kerahasiaan data dan informasi harta para peserta amnesti pajak.


Setelah melalui proses yang dinamis, UU Tax Amnesty pun akhirnya disepakati dan disahkan menjadi salah satu hukum positif di Indonesia pada pertengahan 28 Juni 2016. UU ini pun akan berlaku hingga 31 Maret 2017, agar tidak ada gugatan perpajakan yang diajukan selama proses pengampunan.


Kementerian Keuangan pun langsung mengoperasikan kantor pelayanan pajak sebagai tempat melaksanakan tax amnesty. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 118/2016, Kementerian Keuangan menjelaskan prosedur dan tata cara pengampunan pajak.


Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menghentikan seluruh pemeriksaan pajak, agar tax amnesty yang dilaksanakan pemerintah berjalan sukses. Pasalnya, banyak wajib pajak yang menyatakan akan menjadi peserta amnesti pajak saat akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.


“Bagi kami ini sebenarnya dilema, tetapi tidak apa-apa. Untuk menyukseskan tax amnesty, kami setop semua pemeriksaan,” katanya saat melakukan sosialisasi UU Pengampunan Pajak, Senin (1/8).


Meski mengakui ada potensi kehilangan penerimaan rutin dari non-tax amnesty, Sri Mulyani menyebut cara itu adalah jalan terbaik bagi Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan uang negara tanpa melakukan intimidasi.


Pemerintah, tegasnya, selalu berupaya untuk tidak melakukan intimidasi dalam melaksanakan tax amnesty. Wajib pajak pun dapat melaporkan petugas Ditjen Pajak yang diduga melakukan intimidasi, meskipun sudah menjadi peserta amnesti pajak.

Pada perkembangannya, euforia pengampunan pajak menyebar ke seluruh sudut Indonesia. Gencarnya sosialisasi dan tingginya komitmen pemerintah terhadap kebijakan itu memunculkan optimisme terhadap perbaikan perekonomian.


ANTUSIASME TINGGI

Besarnya ekspektasi repatriasi dana dari tax amnesty memang menggiurkan. Selain dapat membuka ruang moneter yang lebih longgar, dana repatriasi juga diharapkan mampu menggenjot perekonomian nasional melalui investasi di berbagai sektor.


Dalam sepekan penerapannya, penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak telah mencapai Rp23,7 miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari deklarasi aset dengan total mencapai Rp989 miliar melalui 82 surat pernyataan harta.


Dari Rp989 miliar aset yang dideklarasikan, Rp735 miliar di antaranya berasal dari dalam negeri, sedangkan Rp253 miliar sisanya dari luar negeri.


Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty memang cukup menggiurkan dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai sejumlah persoalan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Enny menyebut, persoalan pertama yang harus diwaspadai pemerintah adalah, tidak semua aset yang disimpan di luar negeri likuid.


Enny menuturkan, aset tidak likuid yang ada di luar negeri memang memerlukan perlakuan khusus.


Pasalnya, untuk mendeklarasikannya pun membutuhkan waktu, karena calon peserta tax amnesty harus melakukan valuasi terhadap aset tidak likuidnya tersebut.


Menurutnya, pemerintah juga harus menyiapkan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil tinggi dengan keamanan yang terjamin. Iklim investasi yang baik pun mutlak diperlukan, agar dana masuk yang diinvestasikan dapat berkembang dengan baik.


Dia juga memastikan penempatan dana repatriasi di perbankan tidak akan membuat peserta tax amnesty nyaman.


Meski UU Tax Amnesty menyebut akan menjaga kerahasiaan datanya, tetapi masih ada UU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memungkinkan penelusuran aliran dana, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.


Selain itu, reformasi perpajakan juga harus dilakukan, agar dana yang masuk ke negara dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui perluasan basis pajak hasil tax amnesty.


Eric Alexander Sugande, Direktur Riset Kenta Institute juga menyoroti aliran dananya ke bank persepsi. Bank penampung dana repatriasi harus segera menyalurkannya ke instrumen yang ada.


Jika tidak segera disalurkan, maka dana tersebut akan berbalik menjadi beban perbankan. Perbankan dapat menyalurkan dana repatriasi dalam bentuk kredit, atau menempatkannya di surat berharga, sehingga mendapatkan interest income.


Juda Agung, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengatakan ada sejumlah risiko yang muncul, jika dana repatriasi tidak dapat dikelola dengan baik. Pasalnya, program tax amnesty mengharuskan dana repatriasi mengendap dan diinvestasikan di Indonesia setidaknya selama 3 tahun.


Dana repatriasi harus dipastikan terserap ke sektor riil dan pembangunan infrastruktur, agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Apabila dana tersebut tidak terserap, maka berisiko menimbulkan aset bubble, karena dana yang masuk menubruk secondary market di properti dan sektor keuangan lainnya.


Risiko lain yang dapat muncul dari pengelolaan dana repatriasi yang tidak tepat adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan, agar dana repatriasi terserap ke berbagai produk pembiayaan ekonomi, seperti obligasi korporasi valuta asing, obligasi infrastruktur, dan dana investasi real estate (DIRE).


Bank Indonesia juga perlu memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa, strategi pengelolaan operasi moneter, menambah hedging instrumment, menambah variasi outlet investasi di pasar keuangan, dan kebijakan mikro pru den sial untuk mendorong kredit, serta mengelolanya agar tidak terjadi bubble.


Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan wajib mempermudah dan mempercepat proses penerbitan instrumen keuangan untuk me nampung dana hasil tax amnesty. Jangan sampai saat ledakan dana terjadi, ‘kolam-kolam’ justru tak siap.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :