PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa Intimidasi

Rabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 149 kaliSemua Kategori

bisnis 118

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.


UU Pengampunan Pajak pertama kali diajukan pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR RI, dan disepakati menjadi salah satu aturan yang ada di program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.


Perdebatan panjang mengenai teknis pelaksanaan pengampunan pajak itu memang membuat pembahasan UU itu tidak berjalan mulus. Akibatnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasannya pada 2016.


Bahkan hingga April 2016, pembahasan UU Tax Amnesty masih stagnan hingga akhirnya Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah persoalan di kedua lembaga, termasuk pembahasan beleid itu.


Munculnya laporan hasil investigasi yang kemudian beken dengan sebutan Panama Paper menjadi tong gak dari percepatan pengesahan UU Pengampunan Pajak.


Laporan dengan isi data perusahaan offshore yang dibantu oleh firma hukum Mossack Fonseca itu dijadikan data pembanding oleh pemerintah dalam menilai aset wajib pajak di luar negeri.


Panama Paper sendiri berisi daftar perusahaan offshore yang diduga digunakan untuk menghindari pajak dengan total 11,5 juta dokumen. Di dalamnya juga terdapat sekitar 2.000 nama orang dan perusahaan di Indonesia yang diduga menyembunyikan asetnya di wilayah bebas pajak.


Kemunculan Panama Paper itu juga kemudian meningkatkan keyakinan pemerintah bahwa UU Tax Amnesty merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merepatriasi aset wajib pajak yang ada di luar negeri.


Dalam pembahasannya, setidaknya ada tiga isu krusial yang menjadi ganjalan pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pertama, reformasi pajak harus dilakukan.


Kedua, tarif tebusan yang dinilai terlalu rendah sehingga akan mencederai rasa keadilan dan menghilangkan potensi penerimaan negara. Ketiga, kerahasiaan data dan informasi harta para peserta amnesti pajak.


Setelah melalui proses yang dinamis, UU Tax Amnesty pun akhirnya disepakati dan disahkan menjadi salah satu hukum positif di Indonesia pada pertengahan 28 Juni 2016. UU ini pun akan berlaku hingga 31 Maret 2017, agar tidak ada gugatan perpajakan yang diajukan selama proses pengampunan.


Kementerian Keuangan pun langsung mengoperasikan kantor pelayanan pajak sebagai tempat melaksanakan tax amnesty. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 118/2016, Kementerian Keuangan menjelaskan prosedur dan tata cara pengampunan pajak.


Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menghentikan seluruh pemeriksaan pajak, agar tax amnesty yang dilaksanakan pemerintah berjalan sukses. Pasalnya, banyak wajib pajak yang menyatakan akan menjadi peserta amnesti pajak saat akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.


“Bagi kami ini sebenarnya dilema, tetapi tidak apa-apa. Untuk menyukseskan tax amnesty, kami setop semua pemeriksaan,” katanya saat melakukan sosialisasi UU Pengampunan Pajak, Senin (1/8).


Meski mengakui ada potensi kehilangan penerimaan rutin dari non-tax amnesty, Sri Mulyani menyebut cara itu adalah jalan terbaik bagi Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan uang negara tanpa melakukan intimidasi.


Pemerintah, tegasnya, selalu berupaya untuk tidak melakukan intimidasi dalam melaksanakan tax amnesty. Wajib pajak pun dapat melaporkan petugas Ditjen Pajak yang diduga melakukan intimidasi, meskipun sudah menjadi peserta amnesti pajak.

Pada perkembangannya, euforia pengampunan pajak menyebar ke seluruh sudut Indonesia. Gencarnya sosialisasi dan tingginya komitmen pemerintah terhadap kebijakan itu memunculkan optimisme terhadap perbaikan perekonomian.


ANTUSIASME TINGGI

Besarnya ekspektasi repatriasi dana dari tax amnesty memang menggiurkan. Selain dapat membuka ruang moneter yang lebih longgar, dana repatriasi juga diharapkan mampu menggenjot perekonomian nasional melalui investasi di berbagai sektor.


Dalam sepekan penerapannya, penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak telah mencapai Rp23,7 miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari deklarasi aset dengan total mencapai Rp989 miliar melalui 82 surat pernyataan harta.


Dari Rp989 miliar aset yang dideklarasikan, Rp735 miliar di antaranya berasal dari dalam negeri, sedangkan Rp253 miliar sisanya dari luar negeri.


Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty memang cukup menggiurkan dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai sejumlah persoalan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Enny menyebut, persoalan pertama yang harus diwaspadai pemerintah adalah, tidak semua aset yang disimpan di luar negeri likuid.


Enny menuturkan, aset tidak likuid yang ada di luar negeri memang memerlukan perlakuan khusus.


Pasalnya, untuk mendeklarasikannya pun membutuhkan waktu, karena calon peserta tax amnesty harus melakukan valuasi terhadap aset tidak likuidnya tersebut.


Menurutnya, pemerintah juga harus menyiapkan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil tinggi dengan keamanan yang terjamin. Iklim investasi yang baik pun mutlak diperlukan, agar dana masuk yang diinvestasikan dapat berkembang dengan baik.


Dia juga memastikan penempatan dana repatriasi di perbankan tidak akan membuat peserta tax amnesty nyaman.


Meski UU Tax Amnesty menyebut akan menjaga kerahasiaan datanya, tetapi masih ada UU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memungkinkan penelusuran aliran dana, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.


Selain itu, reformasi perpajakan juga harus dilakukan, agar dana yang masuk ke negara dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui perluasan basis pajak hasil tax amnesty.


Eric Alexander Sugande, Direktur Riset Kenta Institute juga menyoroti aliran dananya ke bank persepsi. Bank penampung dana repatriasi harus segera menyalurkannya ke instrumen yang ada.


Jika tidak segera disalurkan, maka dana tersebut akan berbalik menjadi beban perbankan. Perbankan dapat menyalurkan dana repatriasi dalam bentuk kredit, atau menempatkannya di surat berharga, sehingga mendapatkan interest income.


Juda Agung, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengatakan ada sejumlah risiko yang muncul, jika dana repatriasi tidak dapat dikelola dengan baik. Pasalnya, program tax amnesty mengharuskan dana repatriasi mengendap dan diinvestasikan di Indonesia setidaknya selama 3 tahun.


Dana repatriasi harus dipastikan terserap ke sektor riil dan pembangunan infrastruktur, agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Apabila dana tersebut tidak terserap, maka berisiko menimbulkan aset bubble, karena dana yang masuk menubruk secondary market di properti dan sektor keuangan lainnya.


Risiko lain yang dapat muncul dari pengelolaan dana repatriasi yang tidak tepat adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan, agar dana repatriasi terserap ke berbagai produk pembiayaan ekonomi, seperti obligasi korporasi valuta asing, obligasi infrastruktur, dan dana investasi real estate (DIRE).


Bank Indonesia juga perlu memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa, strategi pengelolaan operasi moneter, menambah hedging instrumment, menambah variasi outlet investasi di pasar keuangan, dan kebijakan mikro pru den sial untuk mendorong kredit, serta mengelolanya agar tidak terjadi bubble.


Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan wajib mempermudah dan mempercepat proses penerbitan instrumen keuangan untuk me nampung dana hasil tax amnesty. Jangan sampai saat ledakan dana terjadi, ‘kolam-kolam’ justru tak siap.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :