PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa Intimidasi

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.

UU Pengampunan Pajak pertama kali diajukan pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR RI, dan disepakati menjadi salah satu aturan yang ada di program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.

Perdebatan panjang mengenai teknis pelaksanaan pengampunan pajak itu memang membuat pembahasan UU itu tidak berjalan mulus. Akibatnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasannya pada 2016.

Bahkan hingga April 2016, pembahasan UU Tax Amnesty masih stagnan hingga akhirnya Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah persoalan di kedua lembaga, termasuk pembahasan beleid itu.

Munculnya laporan hasil investigasi yang kemudian beken dengan sebutan Panama Paper menjadi tong gak dari percepatan pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Laporan dengan isi data perusahaan offshore yang dibantu oleh firma hukum Mossack Fonseca itu dijadikan data pembanding oleh pemerintah dalam menilai aset wajib pajak di luar negeri.

Panama Paper sendiri berisi daftar perusahaan offshore yang diduga digunakan untuk menghindari pajak dengan total 11,5 juta dokumen. Di dalamnya juga terdapat sekitar 2.000 nama orang dan perusahaan di Indonesia yang diduga menyembunyikan asetnya di wilayah bebas pajak.

Kemunculan Panama Paper itu juga kemudian meningkatkan keyakinan pemerintah bahwa UU Tax Amnesty merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merepatriasi aset wajib pajak yang ada di luar negeri.

Dalam pembahasannya, setidaknya ada tiga isu krusial yang menjadi ganjalan pengesahan UU Pengampunan Pajak. Pertama, reformasi pajak harus dilakukan.

Kedua, tarif tebusan yang dinilai terlalu rendah sehingga akan mencederai rasa keadilan dan menghilangkan potensi penerimaan negara. Ketiga, kerahasiaan data dan informasi harta para peserta amnesti pajak.

Setelah melalui proses yang dinamis, UU Tax Amnesty pun akhirnya disepakati dan disahkan menjadi salah satu hukum positif di Indonesia pada pertengahan 28 Juni 2016. UU ini pun akan berlaku hingga 31 Maret 2017, agar tidak ada gugatan perpajakan yang diajukan selama proses pengampunan.

Kementerian Keuangan pun langsung mengoperasikan kantor pelayanan pajak sebagai tempat melaksanakan tax amnesty. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 118/2016, Kementerian Keuangan menjelaskan prosedur dan tata cara pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan menghentikan seluruh pemeriksaan pajak, agar tax amnesty yang dilaksanakan pemerintah berjalan sukses. Pasalnya, banyak wajib pajak yang menyatakan akan menjadi peserta amnesti pajak saat akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Bagi kami ini sebenarnya dilema, tetapi tidak apa-apa. Untuk menyukseskan tax amnesty, kami setop semua pemeriksaan,” katanya saat melakukan sosialisasi UU Pengampunan Pajak, Senin (1/8).

Meski mengakui ada potensi kehilangan penerimaan rutin dari non-tax amnesty, Sri Mulyani menyebut cara itu adalah jalan terbaik bagi Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan uang negara tanpa melakukan intimidasi.

Pemerintah, tegasnya, selalu berupaya untuk tidak melakukan intimidasi dalam melaksanakan tax amnesty. Wajib pajak pun dapat melaporkan petugas Ditjen Pajak yang diduga melakukan intimidasi, meskipun sudah menjadi peserta amnesti pajak.

Pada perkembangannya, euforia pengampunan pajak menyebar ke seluruh sudut Indonesia. Gencarnya sosialisasi dan tingginya komitmen pemerintah terhadap kebijakan itu memunculkan optimisme terhadap perbaikan perekonomian.

ANTUSIASME TINGGI

Besarnya ekspektasi repatriasi dana dari tax amnesty memang menggiurkan. Selain dapat membuka ruang moneter yang lebih longgar, dana repatriasi juga diharapkan mampu menggenjot perekonomian nasional melalui investasi di berbagai sektor.

Dalam sepekan penerapannya, penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak telah mencapai Rp23,7 miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari deklarasi aset dengan total mencapai Rp989 miliar melalui 82 surat pernyataan harta.

Dari Rp989 miliar aset yang dideklarasikan, Rp735 miliar di antaranya berasal dari dalam negeri, sedangkan Rp253 miliar sisanya dari luar negeri.

Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty memang cukup menggiurkan dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai sejumlah persoalan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Enny menyebut, persoalan pertama yang harus diwaspadai pemerintah adalah, tidak semua aset yang disimpan di luar negeri likuid.

Enny menuturkan, aset tidak likuid yang ada di luar negeri memang memerlukan perlakuan khusus.

Pasalnya, untuk mendeklarasikannya pun membutuhkan waktu, karena calon peserta tax amnesty harus melakukan valuasi terhadap aset tidak likuidnya tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga harus menyiapkan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil tinggi dengan keamanan yang terjamin. Iklim investasi yang baik pun mutlak diperlukan, agar dana masuk yang diinvestasikan dapat berkembang dengan baik.

Dia juga memastikan penempatan dana repatriasi di perbankan tidak akan membuat peserta tax amnesty nyaman.

Meski UU Tax Amnesty menyebut akan menjaga kerahasiaan datanya, tetapi masih ada UU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memungkinkan penelusuran aliran dana, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, reformasi perpajakan juga harus dilakukan, agar dana yang masuk ke negara dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui perluasan basis pajak hasil tax amnesty.

Eric Alexander Sugande, Direktur Riset Kenta Institute juga menyoroti aliran dananya ke bank persepsi. Bank penampung dana repatriasi harus segera menyalurkannya ke instrumen yang ada.

Jika tidak segera disalurkan, maka dana tersebut akan berbalik menjadi beban perbankan. Perbankan dapat menyalurkan dana repatriasi dalam bentuk kredit, atau menempatkannya di surat berharga, sehingga mendapatkan interest income.

Juda Agung, Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengatakan ada sejumlah risiko yang muncul, jika dana repatriasi tidak dapat dikelola dengan baik. Pasalnya, program tax amnesty mengharuskan dana repatriasi mengendap dan diinvestasikan di Indonesia setidaknya selama 3 tahun.

Dana repatriasi harus dipastikan terserap ke sektor riil dan pembangunan infrastruktur, agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Apabila dana tersebut tidak terserap, maka berisiko menimbulkan aset bubble, karena dana yang masuk menubruk secondary market di properti dan sektor keuangan lainnya.

Risiko lain yang dapat muncul dari pengelolaan dana repatriasi yang tidak tepat adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan, agar dana repatriasi terserap ke berbagai produk pembiayaan ekonomi, seperti obligasi korporasi valuta asing, obligasi infrastruktur, dan dana investasi real estate (DIRE).

Bank Indonesia juga perlu memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa, strategi pengelolaan operasi moneter, menambah hedging instrumment, menambah variasi outlet investasi di pasar keuangan, dan kebijakan mikro pru den sial untuk mendorong kredit, serta mengelolanya agar tidak terjadi bubble.

Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan wajib mempermudah dan mempercepat proses penerbitan instrumen keuangan untuk me nampung dana hasil tax amnesty. Jangan sampai saat ledakan dana terjadi, ‘kolam-kolam’ justru tak siap.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com