Pengakuan James Riady Usai Ikut Tax Amnesty

Sabtu 3 Sep 2016 10:42Administratordibaca 503 kaliSemua Kategori

liputan6 178

Konglomerat Indonesia yang menjabat sebagai Deputy Chairman Lippo Group, James Riady telah ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan partisipasi ini, ia mengaku seperti merdeka karena telah masuk dalam sistem pengampunan pajak.

Pada Jumat (2/9/2016) ini, James Riady mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru I untuk melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) atas nama pribadi sebagai syarat mendapatkan pengampunan pajak.


"Tadi saya ikut tax amnesty untuk pribadi. Saya kombinasi deklarasi maupun repatriasi aset, sedangkan yang perusahaan terus berlanjut dengan beberapa tahapan terus berjalan," terangnya saat berbincang dengan wartawan di KPP Pratama Kebayoran Baru, Jakarta, sore ini.


Namun James Riady enggan membocorkan berapa total aset yang diungkap dan di repatriasi. Alasannya, karena tidak ingin menciptakan ketakutan terhadap orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam tax amnesty.


"Saya ingin sekali menceritakan angka, tapi jika saya sebut akan menimbulkan suatu spirit persaingan tidak sehat. Juga menakuti orang lain seolah-olah semua harus mendeklarasikan secara umum berapa yang dilaporkan," terangnya.


Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai penempatan dana repatriasi, James Riady mengarahkan investasi ke sektor riil.


"Kelompok Lippo kan di sini satu bidang saja, yakni jasa. Jadi membangun infrastruktur untuk mendorong pembangunan bangsa melalui pembangunan manusia di pendidikan, kesehatan, logistik, ritel, perumahan dan lainnya. Jadi masuk ke sana," tutur dia.

Untuk itu ia mengimbau agar pengusaha lain ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak supaya merdeka. Ia mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan profesional, cepat, dan efisien.


"Pengalaman saya pribadi hari ini menunjukkan apa yang memang dijanjikan (pemerintah). Jadi secepatnya datang untuk menyelesaikan proses ini, bisa masuk ke sistem dan bisa dimerdekakan," pungkas James Riady.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 2 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Konglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti DirinyaKonglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti Dirinya

Seorang konglomerat besar di Indonesia, James Riady mengimbau seluruh pengusaha untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

James Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan ASJames Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan AS

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady mengungkapkan alasannya melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) karena surga investasi saat ini ada di Indonesia dan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

James Riady: Tak Perlu Takut Ikut Tax Amnesty, Ini KesempatanJames Riady: Tak Perlu Takut Ikut Tax Amnesty, Ini Kesempatan

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady menyatakan program pengampunan pajak (tax amnesty) dianggap sebagai momentum tepat bagi pengusaha untuk memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.selengkapnya

Bisnis Menggurita, James Riady Tak Cukup Sekali Ikut Tax AmnestyBisnis Menggurita, James Riady Tak Cukup Sekali Ikut Tax Amnesty

Chairman Lippo Group James Riady mengaku, tidak cukup bagi dirinya untuk sekali saja ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Untuk saat ini, baru aset pribadi miliknya yang dideklarasi dan repatriasi lewat program amnesti pajak.selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, James Riady Begadang Siapkan BerkasIkut Tax Amnesty, James Riady Begadang Siapkan Berkas

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady sedang menyelesaikan proses administrasi untuk pengampunan pajak Lippo Group sebagai Wajib Pajak (WP) Badan Usaha. Saking besarnya, ia meyakini bahwa tidak cukup hanya mengikuti tax amnesty di periode pertama.selengkapnya

TAX AMNESTI: James Riady & Tahir IkutTAX AMNESTI: James Riady & Tahir Ikut

Duo taipan Indonesia, James Riady dan Tahir mengikuti pengampunan pajak alias tax amnesty yang tengah digulirkan pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :