Penerimaan pajak sampai Mei melesat

Selasa 26 Jun 2018 15:49Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

KONTAN 1541



Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan negara hingga Mei 2018. Dua sektor itu membuat penerimaan negara tumbuh lebih tinggi.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi penerimaan negara hingga 31 Mei 2018 mencapai Rp 685,09 triliun. Jumlah itu sama dengan 36,16% target APBN 2018. Dibandingkan periode sama 2017, jumlah itu tumbuh 15,33% year on year (yoy).

Pertumbuhan penerimaan negara Mei 2018 juga lebih besar dibandingkan April 2018 yang hanya 13,29%. Semua sektor penerimaan negara tumbuh dobel digit (lihat tabel). Di sisi pajak, hingga Mei 2018 realisasinya Rp 484,5 triliun, tumbuh 14,13% yoy. Angka ini sama dengan 34,02% dari targetnya APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan positif penerimaan pajak ditopang pertumbuhan PPh non migas sebesar 14,25% dan PPN yang tumbuh 16%. Pertumbuhan penerimaan PPh non migas didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 25/29 OP.

Ketiga komponen PPh non migas itu masing-masing tumbuh 30,27%, 26,97%, dan 20,51% secara tahunan pada Januari-Mei 2018. "Pertumbuhan penerimaan pajak masih ditopang jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi," kata Menkeu.

Sementara penerimaan PPh migas hingga akhir Mei 2018 mencatat tumbuh 3% secara tahunan. Itu sama dengan 66,62% target APBN 2018. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ini terutama ditopang oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Lalu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), hingga akhir Mei 2018 tercatat tumbuh 16% YoY. Penerimaan PPN dan PPnBM terus naik didorong pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor.

Walau realisasi penerimaan negara membaik, namun tantangan fiskal belum usai. Ke depan pemerintah harus lebih optimal mengumpulkan penerimaan pajak. Sebab biasanya di semester II, belanja negara semakin kencang.

Hingga akhir Mei 2018, belanja tercatat sebesar Rp 779,51 triliun atau 35,1% dari APBN. Sehingga defisit anggaran mencapai Rp 94,43 triliun, naik dari April 2018 yang sebesar Rp 55,1 triliun. Dengan belanja yang lebih kencang, Menkeu yakin pertumbuan ekonomi triwulan II-2018 akan terdorong hingga mencapai 5,2%.

Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi juga bilang, pertumbuhan pajak menandakan gerak ekonomi lebih cepat. Dengan begitu laju ekonomi kuartal II-2018 diprediksi naik sebesar 5,2%.

Realisasi APBN 2018

(Dalam Triliun Rupiah

APBN

Realisasi

s.d 31 Mei

A.  Pendapatan Negara

1.894,70

685,09

     I.   Pendapatan Dalam Negeri

1.893,50

683,67

          1.  Penerimaan Perpajakan

1.618,10

538,66

          2.  Penerimaan Negara Bukan Pajak

275,40

145,01

B.  Belanja Negara

2.220,70

779,51

     I.   Belanja Pemerintah Pusat

1.454,50

458

          1.  Belanja Kementerian/Lembaga

847,40

231,47

          2.  Belanja Non Kementerian/Lembaga

607,10

226,53

     II.  Transfer ke Daerah dan Dana Desa

766,20

321,51

          1.  Transfer ke Daerah

706,20

300,85

          2.  Dana Desa

60,00

20,66

C.  Keseimbangan Primer

-87,30

18,05

D.  Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)

-325,90

-94,43

     % Surplus (Defisit) Anggaran terhadap PDB

-2,19

-0,64

E.  Pembiayaan Anggaran

325,90

169,92

Sumber: Kemkeu




Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 26 Juni 2018)
Foto : Kontan

 




BERITA TERKAIT
 

Laba HM Sampoerna (HMSP) Tumbuh 5,26 Persen, Margin MelebarLaba HM Sampoerna (HMSP) Tumbuh 5,26 Persen, Margin Melebar

PT HM Sampoerna Tbk. mampu mencetak pertumbuhan laba 5,26 persen secara tahunan hingga kuartal III/2019, meski volume penjualannya turun 3,2% di periode yang sama.selengkapnya

Margin Emiten Bisa TerkerekMargin Emiten Bisa Terkerek

Sejumlah emiten memprediksi tingkat margin penjualan akan mengalami kenaikan menyusul pemotongan pajak penghasilan atas penjualan properti sebesar 50%.selengkapnya

Pajak Impor 1.147 Barang Naik, Pemerintah Waspada `Black Market`Pajak Impor 1.147 Barang Naik, Pemerintah Waspada `Black Market`

Pemerintah resmi naikkan tarif PPh pasal 22 untuk 1.147 item komoditas, upaya ini dinilai positif oleh pengamat. Di sisi lain, pemerintah diingatkan potensi kenaikan aktivitas pasar gelap, karena pengalihan jalur barang tersebut.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh melambat hingga September 2018Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh melambat hingga September 2018

Hingga pengujung kuartal ketiga tahun ini, penerimaan pajak pemerintah bertumbuh positif, yakni 16,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.selengkapnya

Penerimaan Pajak Impor Hingga Oktober 2018 Tumbuh 28%Penerimaan Pajak Impor Hingga Oktober 2018 Tumbuh 28%

Penerimaan pajak impor sampai dengan akhir Oktober 2018 masih terjaga pada level 27%-28%. Kendati memberikan efek positif ke penerimaan, pertumbuhan pajak impor yang masih tinggi menunjukkan kebijakan pengendalian impor yang dijalankan pemerintah belum berlangsung optimal.selengkapnya

Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :