Kenaikan tarif meterai menjadi Rp 10.000 pada tahun depan diprediksi akan mendongkrak pos penerimaan pajak lainnya. Asal tahu saja, pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021.
“RUU Bea Meterai secara keseluruhan bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (29/9).
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, potensi penerimaan pajak dari tarif materai yang baru bisa mencapai Rp 12,1 triliun di tahun depan. Namun, Suryo belum bisa memastikan berapa persis potensi penerimaan bea meterai.
Yang jelas Rp 12,1 triliun merupakan target penerimaan pajak lainnya yang didominasi penerimaan bea meterai.
Adapun postur penerimaan tersebut tertuang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang telah disahkan oleh DPR RI, Selasa (29/9).
“Di dalamnya memang ada bea meterai. Berapa potensinya, sebenarnya bea meterai untuk keseimbangan dan juga kepastian fairness. Besarnya seperti apa ya tergambar dari jenis pajak lain karena groupingnya di sana. Ekspektasi penerimaan bea meterai dekat dekat, meski ada penerimaan pajak lain. Tapi mostly dari penerimaan bea meterai,” kata Suryo dalam Konferensi Pers, Rabu (30/9).
Suryo menyampaikan, dalam waktu tiga bulan ke depan pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur bea meterai baru. Baik untuk meterai tempel, meterai elektronik, maupun meterai lainnya.
Kata Suryo, yang terpenting untuk saat ini adalah pengadaan meterai tarif Rp 10.000. Barulah saat meterai tersedia, DJP akan mengatur distribusi meterai khususnya meterai elektronik agar mudah sampai ke tangan masyarakat.
“Mekanismenya dalam tiga bulan ini kita bangun dulu infrastrukturnya kemudian channeling seperti apa. Ibarat kata kami sediakan meterai, konsumen di ujung sana manfaatkan atau beli meterai. Ini perlu didesain rantainya. Yang penting, meterai tersedia dan kita dapat awasi meterai bersangkutan,” ujar Suryo.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif bea meterai dianggap wajar, karena sudah hampir 20 tahun tarif meterai masih Rp 3.000 dan Rp 6.000. Padahal dalam kurun waktu tersebut, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia naik.
Kata Prastowo dibandingkan dengan negara lain, struktur tarif bea meterai kita relatif lebih sederhana dan ringan. Korea Selatan misalnya, jika dikonversi ke rupiah tarif bea meterainya mencapai sekitar Rp 130.000 sampai Rp 4,5 juta.
“Kalau dibandingkan dengan nilai transaksi nominal terendah Rp 5.000 itu berarti 0,2%. Ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Singapura yang memberlakukan stamp duties, itu dari rentang 1%-2%,” kata Prastowo.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 01 Oktober 2020)
Foto : Kontan
Tarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunPemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan atas UU Bea Meterai tahun 1985, beleid ini sudah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).selengkapnya
Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaUndang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya
Ditjen Pajak dan Peruri akan desain ulang meterai tempelAdanya kasus penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online membuat pemerintah berniat untuk mendesain ulang benda meterai. Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membahas rencana tersebut dengan PT Peruri.selengkapnya
Ditjen Pajak: Meterai Palsu Rugikan Negara Rp6,1 MiliarDirektorat Jenderal Pajak mengapresiasi kerja Tim Satuan Tugas Fismondev Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap tindak pidana penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online, yang merugikan negara Rp6,1 miliar.selengkapnya
Kemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebutkan, cara membayar bea meterai untuk transaksi dan dokumen digital pada tahun depan bisa dilakukan dengan mudah seperti membayar pulsa.selengkapnya
DJP, Perum Peruri dan PT Pos Indonesia Sosialisasi Bea MeteraiMelanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Perum Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero) hari ini kembali menggelar sosialisasi tentang Bea Meterai di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Acara sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 Wajib Pajak besar yang bergerak di bidang perdagangan, toko emas, bengkel, dan rumah sakselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
