Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian.
Berdasarkan data sementara, penerimaan pajak dari industri pengolahan sebesar Rp 363,6 triliun atau tumbuh 11,12% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 2017 yang sebesar 18,28%. Begitu juga dari industri perdagangan sebesar Rp 234,46 triliun, naik 23,72% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 2017 yang sebesar 25,09%.
Kemudian, penerimaan pajak dari industri konstruksi dan real estat sebesar Rp 83,51 triliun, tumbuh 6,62% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 2017 yang sebesar 7,61%. Terakhir, dari industri pertanian sebesar Rp 20,69 triliun, tumbuh 21,03% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 2017 yang mencapai 28,75%.
Sementara itu, penerimaan dari dua sektor utama lainnya yaitu industri pertambangan serta jasa keuangan dan asuransi tercatat membaik. Penerimaan dari industri pertambangan tercatat sebesar Rp 80,55 triliun, tumbuh 51,15% secara tahunan, lebih baik dibandingkan 2017 yang sebesar 40,83%.
Sedangkan penerimaan pajak dari industri jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 162,15 triliun, tumbuh 11,91% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 217 yang sebesar 8,57%.
Adapun dengan perkembangan ini, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92,4% dari target sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, terjadi kekurangan penerimaan pajak atau shortfal Rp 108,1 triliun, lebih besar dari proyeksi sebelumnya yaitu Rp 73,1 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, turunnya pertumbuhan penerimaan pajak di beberapa sektor utama ini imbas kinerja bisnis yang turun.
Industri pengolahan loyo lantaran harga bahan baku impor meningkat seiring pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), permintaan yang tidak tumbuh signifikan terutama yang berorientasi ekspor, dan pengaruh dari perang dagang.
“Dan FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) manufaktur anjlok,” kata dia kepada katadata.co.id, Kamis (3/1).
Sementara itu, industri perdagangan mendapat hantaman dari perlambatan konsumsi rumah tangga. “Bisnis penjualan motor dan mobil tahun 2018 masih suram,” ujarnya.
Di sektor konstruksi dan real estat, pembangunan hunian residensial kelas atas, apartemen, pusat perbelanjaan dan hotel melambat. Ini di antaranya karena kelas menengah atas menahan belanja lantaran khawatir dengan pelemahan kurs rupiah dan Pemilu. “Sementara properti komersil kena perlambatan ekonomi,” kata dia.
Untuk sektor pertanian, ia menjelaskan, kinerjanya terdampak oleh harga komoditas perkebunan khususnya sawit dan karet anjlok di 2018.
Melihat perkembangan tersebut, ia pun pesimistis target penerimaan pajak bisa tercapai pada 2019. Adapun pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan -- pajak dan bea cukai -- sebesar Rp 1.781 triliun tahun ini alias naik 17% dari realisasi sementara 2018 yang sebesar Rp 1.521 triliun.
“Tahun 2018 masih tertolong sama sektor migas dan batu bara. Di 2019, harga dua komoditi itu bisa turun. Jadi penerimaan perpajakan target growth 17% agak mimpi di siang bolong,” ujarnya.
Sumber : katadata.co.id (03 Januari 2019)
Foto : Katadata
Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh melambat hingga September 2018Hingga pengujung kuartal ketiga tahun ini, penerimaan pajak pemerintah bertumbuh positif, yakni 16,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.selengkapnya
Target penerimaan cukai hasil tembakau tahun depan sebesar Rp 158,8 triliunTahun mendatang, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 158,8 triliun dari total target penerimaan cukai dalam APBN 2019 yang sebesar Rp Rp 165,5 triliun.selengkapnya
Penerimaan pajak tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.861,8 triliunPemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebanyak Rp 1.861,8 triliun di akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi daripada outlook penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.643,1triliun.selengkapnya
Efek amnesti pajak usai, LPS prediksi DPK tumbuh lebih rendah dari kredit di 2018Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi tahun ini pertumbuhan kredit masih akan lebih kencang dibanding pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). LPS menyatakan tahun ini pertumbuhan DPK akan ada di kisaran 8%.selengkapnya
Penerimaan Pajak Sektor Jasa Tumbuh Lebih BaikAsian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun sebesar 5,1 persen. Dalam menjaga pertumbuhan lebih tinggi, ADB menyoroti sektor jasa.selengkapnya
Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetPenerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
