Walau rekor, penerimaan pajak 2015 masih tekor

Senin 11 Jan 2016 11:41Administratordibaca 2290 kaliSemua Kategori

Kanpus_DJP


Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 Desember 2015 sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Walau angka itu dianggap sebagai rekor realisasi pajak oleh menteri keuangan, tetapi masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015.Penerimaan pajak hingga di atas Rp 1.000 triliun terjadi ditopang oleh penerimaan pajak periode 1-25 Desember 2015. Pemerintah bisa mengumpulkan pajak sekitar Rp 123 triliun selama 25 hari.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, tambahan penerimaan pajak Rp 123 triliun mencakup penerimaan pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Bambang mengklaim penerimaan pajak selama Desember itu juga merupakan hasil upaya Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang menemui 50 wajib pajak besar beberapa waktu lalu.

"Pokoknya itu semuanya," kata Bambang, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (28/12).

Seperti diketahui selain melakukan pendekatan personal kepada 50 wajib pajak besar, termasuk ke sejumlah taipan. Mereka diminta untuk membayar pajak dan mengikuti sejumlah program pajak tahun ini seperti penghapusan sanksi pajak atau reinventing policy dan revaluasi aset.

Jauh dari target

Realisasi penerimaan pajak di atas Rp 1.000 triliun memang rekor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Melongok lima tahun ke belakang, pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 565,77 triliun atau 97,99% dari pagu dalam APBN-P 2009. Lalu tahun 2010, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 649,042 triliun atau 98,1% pagu dalam APBN-P 2010. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak Rp 634,93 triliun atau 83,14% dari pagu APBN-P 2011. Sementara pada 2012, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 835,26 triliun atau 94,38% pagu APBN-P 2012. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 916,3 triliun atau 92,07% pagu APBN-P 2013. Dan pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak Rp 985,1 triliun atau 91,86% pagu APBN-P 2014.

Pada tahun ini, target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,3 triliun. Bambang yakin, penerimaan pajak tahun ini mencapai 84,9% dari target atau sebesar Rp 1.098,5 triliun. Bambang menargetkan pada Desember ini, penerimaan pajak di luar PPh migas sebesar Rp 218,3 triliun. Target itu juga untuk menjaga shortfall tidak melebihi Rp 195,8 triliun. Dengan target ini, berarti dalam kurun waktu enam hari terakhir ini, pemerintah harus menambah penerimaan pajak lagi sekitar Rp 98 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menghitung, secara alamiah tanpa upaya ekstra pemerintah, penerimaan pajak pada akhir tahun ini mencapai 76% dari target atau Rp 983,67 triliun. Prastowo bilang, tidak ada yang istimewa dari realisasi pajak Rp 1.000 triliun karena angka itu masih jauh dari target. "Pencapaian ini bukan karena strategi yang tepat sejak awal, tetapi lebih karena kinerja yang berbeda di Desember ini," katanya. Menurutnya gaya kepemimpinan Dirjen Pajak baru, Ken Dwijugiasteadi, turut mempengaruhi pencapaian pajak menjelang akhir tahun. Prastowo memproyeksikan penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya 82% dari target. Realisasi 85% dari pagu APBN-P 2015 bisa tercapai jika pendekatan ke wajib pajak besar membuahkan hasil.

Sumber : Kontan.co.id (Jakarta, Selasa - 29 Desember 2015).




BERITA TERKAIT
 

Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetWalau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari Target

Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 TriliunRealisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun, setara 53,5% dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), atau 49% dari target.selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih ShortfallPenerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih Shortfall

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah melampaui target tahun ini. Kelebihannya Rp 2 triliun dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Capai 85,93% Target Tahun IniPenerimaan Bea Cukai Capai 85,93% Target Tahun Ini

Kinerja penerimaan Bea dan Cukai hingga 24 Desember 2017 mencapai Rp162,3 triliun atau 85,93% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya

Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari Target

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :