PENERIMAAN PAJAK: Kontraksi Jadi Peringatan

Selasa 17 Mei 2016 12:32Administratordibaca 572 kaliSemua Kategori

bisnis 028

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016.

Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sekitar Rp296 triliun.


Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp171,3 triliun, lebih rendah sekitar Rp10,4 triliun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Rp181,7 triliun. Pos penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pun turun sekitar Rp14 triliun. (lihat tabel).


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berdalih sekaligus menegaskan penerimaan pajak yang masih rendah dikarenakan pemerintah masih menunggu kepastian rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.


Pasalnya, dalam masa menunggu kepastian rencana kebijakan tersebut, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak tidak bisa melakukan pemeriksaan secara masif. Apalagi dalam tax amnesty, ada penghentian pemeriksaan bagi wajib pajak (WP) ikut.


“Kami juga sifatnya menunggu. Saya sudah perintahkan ke Dirjen Pajak mulai Juni tancap gas untuk penerimaan pajak. Jadi kalau perlu pemeriksaan, pemeriksaan,” katanya ketika ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Senin (16/5).


Jalan atau tidaknya kebijakan tax amnesty, tegasnya, DJP akan tancap gas untuk mengamankan target penerimaan. Pemeriksaan penanaman modal asing (PMA) yang selama ini tidak membayar pajak maupun WP orang pribadi serta ekstensifikasi akan jalan.


Jika tax amnesty dilakukan, penghentian pemeriksaan akan dilakukan bagi WP yang memohon dan mendapat persetujuan dari pemerintah.


Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, tidak semua WP yang menyatakan keikutsertaan langsung disetujui. Bagi yang sudah keluar surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajaknya (SKP/STP), WP tersebut juga tetap harus membayar tunggakannya.


Hingga saat ini, dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memberi sinyal tetap akan mempertahankan penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.318,8 triliun. Target itu tumbuh hingga 30,4% dari realisasi tahun lalu Rp1.011,2 triliun.


BUTUH KEPASTIAN

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat memang tax amnesty menciptakan kegamangan bagi fiskus maupun WP. Oleh karena itu, kepastian lanjut atau tidaknya harus segara dibuat.


Seperti diketahui, pada masa sidang DPR yang dimulai hari ini (17/5), pemerintah dan legislatif akan kembali membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak.


Kendati demikian, lagi-lagi dia mengimbau agar pemerintah merevisi target dalam APBN 2016. Ada atau tidaknya kebijakan tax amnesty tidak akan membuat penerimaan pajak melesat signifikan.


“Pemeriksaan mulai Juni dengan jangka waktu 6 bulan dan potensi dispute, tidak banyak menolong cashflow pada 2016,” katanya.


Apalagi, pada saat yang bersamaan, realisasi PPN juga turun.  Turunnya impor, lanjutnya, menjadi cerminan daya beli masyarakat dan dampaknya ke input industri rendah. Output-nya pun juga rendah.


Dalam konteks politik sebagai sebuah kontrak, harapan sekaligus bencana bagi publik tercermin dalam APBN. Oleh karena itu, menurutnya, APBN merupakan cermin yang paling jelas untuk menilai dan menguji apakah harapan rakyat dipenuhi atau sebaliknya, justru berpotensi dikecewakan.


“APBN yang realistis penting karena itu akan mencerminkan kesungguhan membuat proyeksi jangka panjang sekaligus meletakkan dasar yang baik. Kalau sampai dua tahun situasinya enggak berubah, menurut saya kredibilitas pengelolaan fiskal pantas dipertanyakan,” jelasnya.


Juniman, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. meminta agar pemerintah realistis dalam menyusun RAPBNP 2016. Pasalnya, jika meleset lagi, ada risiko fiskal yang mengintai, terutama dari penerimaan pajak.


“Lebih dari itu, kredibilitas dari bujet sendiri yang dipertanyakan. Jika meleset terus, investor akan melihat pemerintah tidak kredibel dalam menyusun dan mengelola fiskal,” tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang Jelas

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Pemerintah optimistis target penerimaan pajak 95% dari APBN tercapaiPemerintah optimistis target penerimaan pajak 95% dari APBN tercapai

Pemerintah lebih optimistis mengejar target pajak tahun ini. Diperkirakan, perolehan pajak bisa mencapai 95% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yakni Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Target penerimaan pajak dari penindakan dan pemeriksaan naik jadi Rp 50 triliunTarget penerimaan pajak dari penindakan dan pemeriksaan naik jadi Rp 50 triliun

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan dari penindakan dan pemeriksaan sebesar Rp 50 triliun pada tahun ini. Nilai ini naik dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 45 triliun.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :