PENERIMAAN PAJAK: Kontraksi Jadi Peringatan

Selasa 17 Mei 2016 12:32Administratordibaca 566 kaliSemua Kategori

bisnis 028

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016.

Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sekitar Rp296 triliun.


Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp171,3 triliun, lebih rendah sekitar Rp10,4 triliun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Rp181,7 triliun. Pos penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pun turun sekitar Rp14 triliun. (lihat tabel).


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berdalih sekaligus menegaskan penerimaan pajak yang masih rendah dikarenakan pemerintah masih menunggu kepastian rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.


Pasalnya, dalam masa menunggu kepastian rencana kebijakan tersebut, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak tidak bisa melakukan pemeriksaan secara masif. Apalagi dalam tax amnesty, ada penghentian pemeriksaan bagi wajib pajak (WP) ikut.


“Kami juga sifatnya menunggu. Saya sudah perintahkan ke Dirjen Pajak mulai Juni tancap gas untuk penerimaan pajak. Jadi kalau perlu pemeriksaan, pemeriksaan,” katanya ketika ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Senin (16/5).


Jalan atau tidaknya kebijakan tax amnesty, tegasnya, DJP akan tancap gas untuk mengamankan target penerimaan. Pemeriksaan penanaman modal asing (PMA) yang selama ini tidak membayar pajak maupun WP orang pribadi serta ekstensifikasi akan jalan.


Jika tax amnesty dilakukan, penghentian pemeriksaan akan dilakukan bagi WP yang memohon dan mendapat persetujuan dari pemerintah.


Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, tidak semua WP yang menyatakan keikutsertaan langsung disetujui. Bagi yang sudah keluar surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajaknya (SKP/STP), WP tersebut juga tetap harus membayar tunggakannya.


Hingga saat ini, dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memberi sinyal tetap akan mempertahankan penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.318,8 triliun. Target itu tumbuh hingga 30,4% dari realisasi tahun lalu Rp1.011,2 triliun.


BUTUH KEPASTIAN

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat memang tax amnesty menciptakan kegamangan bagi fiskus maupun WP. Oleh karena itu, kepastian lanjut atau tidaknya harus segara dibuat.


Seperti diketahui, pada masa sidang DPR yang dimulai hari ini (17/5), pemerintah dan legislatif akan kembali membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak.


Kendati demikian, lagi-lagi dia mengimbau agar pemerintah merevisi target dalam APBN 2016. Ada atau tidaknya kebijakan tax amnesty tidak akan membuat penerimaan pajak melesat signifikan.


“Pemeriksaan mulai Juni dengan jangka waktu 6 bulan dan potensi dispute, tidak banyak menolong cashflow pada 2016,” katanya.


Apalagi, pada saat yang bersamaan, realisasi PPN juga turun.  Turunnya impor, lanjutnya, menjadi cerminan daya beli masyarakat dan dampaknya ke input industri rendah. Output-nya pun juga rendah.


Dalam konteks politik sebagai sebuah kontrak, harapan sekaligus bencana bagi publik tercermin dalam APBN. Oleh karena itu, menurutnya, APBN merupakan cermin yang paling jelas untuk menilai dan menguji apakah harapan rakyat dipenuhi atau sebaliknya, justru berpotensi dikecewakan.


“APBN yang realistis penting karena itu akan mencerminkan kesungguhan membuat proyeksi jangka panjang sekaligus meletakkan dasar yang baik. Kalau sampai dua tahun situasinya enggak berubah, menurut saya kredibilitas pengelolaan fiskal pantas dipertanyakan,” jelasnya.


Juniman, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. meminta agar pemerintah realistis dalam menyusun RAPBNP 2016. Pasalnya, jika meleset lagi, ada risiko fiskal yang mengintai, terutama dari penerimaan pajak.


“Lebih dari itu, kredibilitas dari bujet sendiri yang dipertanyakan. Jika meleset terus, investor akan melihat pemerintah tidak kredibel dalam menyusun dan mengelola fiskal,” tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang Jelas

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Pemerintah optimistis target penerimaan pajak 95% dari APBN tercapaiPemerintah optimistis target penerimaan pajak 95% dari APBN tercapai

Pemerintah lebih optimistis mengejar target pajak tahun ini. Diperkirakan, perolehan pajak bisa mencapai 95% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yakni Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Target penerimaan pajak dari penindakan dan pemeriksaan naik jadi Rp 50 triliunTarget penerimaan pajak dari penindakan dan pemeriksaan naik jadi Rp 50 triliun

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan dari penindakan dan pemeriksaan sebesar Rp 50 triliun pada tahun ini. Nilai ini naik dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 45 triliun.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

Hingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBNHingga November 2019, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 72 Persen dari Target APBN

Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :