PENERIMAAN PAJAK: Kontraksi Jadi Peringatan

Selasa 17 Mei 2016 12:32Administratordibaca 408 kaliSemua Kategori

bisnis 028

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016.

Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sekitar Rp296 triliun.


Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp171,3 triliun, lebih rendah sekitar Rp10,4 triliun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Rp181,7 triliun. Pos penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pun turun sekitar Rp14 triliun. (lihat tabel).


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berdalih sekaligus menegaskan penerimaan pajak yang masih rendah dikarenakan pemerintah masih menunggu kepastian rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.


Pasalnya, dalam masa menunggu kepastian rencana kebijakan tersebut, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak tidak bisa melakukan pemeriksaan secara masif. Apalagi dalam tax amnesty, ada penghentian pemeriksaan bagi wajib pajak (WP) ikut.


“Kami juga sifatnya menunggu. Saya sudah perintahkan ke Dirjen Pajak mulai Juni tancap gas untuk penerimaan pajak. Jadi kalau perlu pemeriksaan, pemeriksaan,” katanya ketika ditemui di sela-sela rangkaian sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank, Senin (16/5).


Jalan atau tidaknya kebijakan tax amnesty, tegasnya, DJP akan tancap gas untuk mengamankan target penerimaan. Pemeriksaan penanaman modal asing (PMA) yang selama ini tidak membayar pajak maupun WP orang pribadi serta ekstensifikasi akan jalan.


Jika tax amnesty dilakukan, penghentian pemeriksaan akan dilakukan bagi WP yang memohon dan mendapat persetujuan dari pemerintah.


Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, tidak semua WP yang menyatakan keikutsertaan langsung disetujui. Bagi yang sudah keluar surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajaknya (SKP/STP), WP tersebut juga tetap harus membayar tunggakannya.


Hingga saat ini, dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memberi sinyal tetap akan mempertahankan penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.318,8 triliun. Target itu tumbuh hingga 30,4% dari realisasi tahun lalu Rp1.011,2 triliun.


BUTUH KEPASTIAN

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat memang tax amnesty menciptakan kegamangan bagi fiskus maupun WP. Oleh karena itu, kepastian lanjut atau tidaknya harus segara dibuat.


Seperti diketahui, pada masa sidang DPR yang dimulai hari ini (17/5), pemerintah dan legislatif akan kembali membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak.


Kendati demikian, lagi-lagi dia mengimbau agar pemerintah merevisi target dalam APBN 2016. Ada atau tidaknya kebijakan tax amnesty tidak akan membuat penerimaan pajak melesat signifikan.


“Pemeriksaan mulai Juni dengan jangka waktu 6 bulan dan potensi dispute, tidak banyak menolong cashflow pada 2016,” katanya.


Apalagi, pada saat yang bersamaan, realisasi PPN juga turun.  Turunnya impor, lanjutnya, menjadi cerminan daya beli masyarakat dan dampaknya ke input industri rendah. Output-nya pun juga rendah.


Dalam konteks politik sebagai sebuah kontrak, harapan sekaligus bencana bagi publik tercermin dalam APBN. Oleh karena itu, menurutnya, APBN merupakan cermin yang paling jelas untuk menilai dan menguji apakah harapan rakyat dipenuhi atau sebaliknya, justru berpotensi dikecewakan.


“APBN yang realistis penting karena itu akan mencerminkan kesungguhan membuat proyeksi jangka panjang sekaligus meletakkan dasar yang baik. Kalau sampai dua tahun situasinya enggak berubah, menurut saya kredibilitas pengelolaan fiskal pantas dipertanyakan,” jelasnya.


Juniman, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. meminta agar pemerintah realistis dalam menyusun RAPBNP 2016. Pasalnya, jika meleset lagi, ada risiko fiskal yang mengintai, terutama dari penerimaan pajak.


“Lebih dari itu, kredibilitas dari bujet sendiri yang dipertanyakan. Jika meleset terus, investor akan melihat pemerintah tidak kredibel dalam menyusun dan mengelola fiskal,” tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 TriliunRealisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun, setara 53,5% dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), atau 49% dari target.selengkapnya

Pemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyPemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

Pemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan PajakPemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan Pajak

Pemerintah belum berencana merevisi target penerimaan anggaran negara melalui pengampunan pajak, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa. "Itu memang asumsi, jadi bisa lebih, bisa juga kurang. Target namanya. Nanti kita lihat perkembangannya saja," kata Kalla sebelum menghadiri rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :