Penerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak Turun

Sabtu 11 Jun 2016 08:24Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

republika 047

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8 triliun atau sebesar 32,7 persen dari pagu APBN sebesar Rp 2.095,7 triliun.

"Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara negara tersebut, realisasi defisit APBN mencapai Rp 189,1 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB (produk domestik bruto)‎. Ini masih mengacu pada APBN, belum APBNP (Perubahan)," kata Luky dalam jumpa pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (10/6).

Menurut Luky, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dari Januari hingga Mei mencapai sekitar Rp 406,9 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2015 yang mencapai sekitar Rp 435,3 triliun. Namun khusus penerimaan perpajakan pada Mei berhasil mencapai sebesar Rp 86,4 triliun, lebih besar dibanding Mei 2015 yang mencapai sebesar Rp 80,7 triliun.

Sedangkan realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan Mei baru menembus Rp 89,1 triliun. Pendapatan ini masih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp 98,1 triliun.

"Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas, meskipun terdapat peningkatan penerimaan dari PNBP Iainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)," ujar Luky.‎

Sementara, untuk realisasi belanja negara yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei mencapai sekitar Rp 357,4 tiliun. Nilai belanja ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2015 yang mencapai Rp 330,2 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 179,6 triliun dan belanja Nonkementerian dan lembaga  sebesar Rp 177,8 triliun.

Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi upaya percepatan realisasi belanja antara lain melalui percepatan lelang yang terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang. Di sisi lain, belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signiflkan, dari Rp 274,7 triliun pada periode Januari sampai dengan Mei 2015, menjadi Rp 328,4 triliun pada 2016. Peningkatan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurut Luky, dengan sejumlah peningkatan yang tercermin hingga Mei 2016 pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun lalu. Realisasi transfer daerah pun mengalami peningkatan cukup signifikan. Simpanan dana pemerintah daerah di perbankan yang menurun, dikarenakan telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 10 Juni 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Hingga 20 Juni, realisasi insentif pajak sudah mencapai Rp 12 triliunHingga 20 Juni, realisasi insentif pajak sudah mencapai Rp 12 triliun

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak sebanyak Rp 12 triliun sejak April hingga 20 Juni 2020. Tujuannya untuk memacu ekonomi wajib pajak (WP) karyawan dan WP Badan di tengah dampak corona virus disease 2019 (Covid-19).selengkapnya

Hingga pertengahan Agustus 2021 realisasi insentif pajak mencapai Rp 51,97 triliunHingga pertengahan Agustus 2021 realisasi insentif pajak mencapai Rp 51,97 triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi insentif pajak sudah mencapai sebesar Rp 51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021.selengkapnya

BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TBKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.selengkapnya

Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 241,27 triliun di semester IPenerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 241,27 triliun di semester I

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal kuartal III-2019 terus mengalami peningkatan. Sepanjang Januari-Juli 2019, realisasi PNBP telah mencapai Rp 241,27 triliun atau 63,78% dari target Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 atau sebesar Rp 386,3 triliun.selengkapnya

Realisasi insentif fasilitas Bea Cukai mencapai Rp 19,83 triliunRealisasi insentif fasilitas Bea Cukai mencapai Rp 19,83 triliun

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, selama masa pandemi Covid-19, Kemenkeu melalui Bea Cukai telah memberikan berbagai insentif fiskal dan prosedural guna mengembalikan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona, serta mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya



 
TAGS # :