Penerapan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama Negara

Sabtu 3 Sep 2016 20:18Administratordibaca 226 kaliSemua Kategori

inilah 132

Anggota DPR Komisi XI Kardaya Warnika menilai pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para konglomerat mempertaruhkan nama negara karena tidak luput dari pantauan negara-negara lain.

"Karena kalau tidak berhasil maka orang akan bilang bahwa dikasih pengampunan saja ngak datang, apalagi tidak dikasih pengampunan," ujar Kardaya dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Kardaya mengimbau pemerintah bertindak serius dalam merealisasikan tax amnesty karena kebijakan itu untuk menata perekonomian di Indonesia.

"Pemerintah menyampaikan kita dalam keadaan krisis. Target bukan pajak dan penerimaan bukan pajak juga tidak sesuai dengan yang diharapkan," pungkasnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya

Dalam suatu sistem pemerintahan dalam negara, membayar pajak secara rutin merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganya. Dana hasil pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk kepentingan dan menyejahterakan masyarakat secara umum, seperti misalnya pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain.selengkapnya

Inilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyInilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty

Inilah poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewahselengkapnya

Pemerintah Sudah Prediksi Negara Lain Jegal Pengampunan PajakPemerintah Sudah Prediksi Negara Lain Jegal Pengampunan Pajak

Pemerintah menyatakan sudah memprediksi ada upaya untuk menghambat kebijakan pengampunan pajak oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan adanya aset tak tercatat di luar negeri. Dugaan ini semakin santer setelah pemberitaan adanya instruksi dari Pemerintah Singapura kepada perbankan di sana agar melaporkan nasabahnya yang diketahui ikut pengampunan pajak dengan menarik dana besar-besaraselengkapnya

Target Tax Amnesty Harus Tercapai, Negara di PertaruhkanTarget Tax Amnesty Harus Tercapai, Negara di Pertaruhkan

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kebijakan Tax Amnesty menjadi Pertaruhan nama Republik Indonesia. Pemerintah RI dinilai harus all out dalam menjalankan kebijakan ini atau jika gagal tentunya akan menanggung malu.selengkapnya

Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas NegaraTax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita besar dibalik program pengampunan pajak(tax amnesty). Jika perjalanan tax amnesty lancar hingga berakhir Maret 2017, maka program infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan tidak lagi mengandalkan kas negara.selengkapnya

Kalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara KitaKalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara Kita

Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berjalan sekitar 2 bulan, namun dana yang diharapkan pemerintah dari uang tebusan baru mencapai Rp 4,14 triliun atau baru 2,5 persen dari target Rp 165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :