Pendiri Alfamart Ajak Pengusaha Lain Ikut Tax Amnesty

Sabtu 1 Okt 2016 12:42Administratordibaca 249 kaliSemua Kategori

liputan6 218

Pendiri sekaligus pemilik jaringan ritel Alfamart Djoko Susanto mengimbau kepada seluruh pengusaha baik skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun besar untuk ikut Program Pengampunan Pajak (tax amnesty).

"Pengusaha yang tidak ikut tax amnesty adalah pengusaha gile (red-gila)," ujar Djoko saat di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Menurutnya, program tax amnesty merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh membayar pajak.


"Ini kesempatan yang langka dan belum tentu ada lagi. Makanya saya ikut tax amnesty, jadi bisa tidur tenang dan nyenyak karena ke depan mau beli mobil, rumah, datanya online ke kantor pajak," kata Djoko.

Lebih jauh Djoko mengaku sudah mendeklarasikan dan merepatriasi hartanya di luar negeri meskipun dalam jumlah kecil. Dana repatriasi tersebut rencananya akan ditempatkan di perusahaan miliknya untuk pengembangan bisnis.

"Perusahaan saya kan lokal jadi deklarasi saja, penghasilan pun dalam bentuk rupiah murni. Kalau pribadi ada lah repatriasi sedikit," dia mengungkapkan.

Menurut Djoko, dari 12 ribu gerai Alfamart di seluruh Indonesia sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak di 300 Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Jumlah gerai franchise ada lebih dari 3.000 sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

UMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikUMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih Baik

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menguntungkan. Sebab akan berpengaruh langsung kepada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Amnesti Pajak, Sudah Ada Niat Baik Tapi Belum Ada Pengusaha Kaltim MengajukanAmnesti Pajak, Sudah Ada Niat Baik Tapi Belum Ada Pengusaha Kaltim Mengajukan

Hingga saat ini, belum ada wajib pajak di Kalimantan Timur dan Utara yang memanfaatkan fasilitas pada tax amnesty, namun Kanwil DJP Kaltimra telah mencatat sejumlah wajib pajak yang mulai berkonsultasi mengenai aturan kebijakan baru itu.selengkapnya

Dirut BEI Prediksi Ada 40 Ribu Pengusaha UMKM Ikut Tax AmnestyDirut BEI Prediksi Ada 40 Ribu Pengusaha UMKM Ikut Tax Amnesty

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio memprediksikan pengampunan pajak untuk periode ke-2, dari Oktober 2016 hingga Desember 2016, akan lebih banyak diikuti dari sebelumnya.selengkapnya

Datangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax AmnestyDatangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengajak para wajib pajak dari berbagai profesi dan bidang usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Kali ini, yang dibidik adalah para pemilik gerai ritel dan pemegang lisensi merek premium.selengkapnya

Ke Kantor Pajak, Pengusaha Johnny Dharmawan Belum Ikut Tax AmnestyKe Kantor Pajak, Pengusaha Johnny Dharmawan Belum Ikut Tax Amnesty

Salah satu pengusaha besar yang juga mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Dharmawan hari ini terlihat mendatangi kantor Ditjen Pajak Pusat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :