Pendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas Dipertanyakan

Rabu 22 Jun 2016 14:50Administratordibaca 218 kaliSemua Kategori

bisnis 06

Alih-alih kembali diturunkan, pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016 kembali naik tipis sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini muncul setelah pemerintah dan parlemen mengotak-atik sektor migas.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, kemarin (21/6/2016), target pendapatan negara disepakati Rp1.786,2 triliun, naik 3% dari usulan pemerintah atau hanya turun 0,6% dari target APBN induk


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan kenaikan pendapatan negara itu mayoritas diakibatkan karena adanya kenaikan penerimaan baik pajak maupun bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.


“Pendapatan negara meningkat Rp51,7 triliun yang berasal dari peningkatan perpajakan Rp12,1 triliun dan peningkatan peningkatan PNBP 39,7 triliun. Untuk PNBP kenaikannya disebabkan oleh migas,” ujarnya dalam rapat.


Dalam postur sementara, asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) disepakati US per barel, naik dari usulan awal pemerintah US per barel dan turun dari APBN induk US per barel.


Lifting minyak dan lifting gas masing-masing disepakati 820.000 barel per hari dan 1,150 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, besaran cost recovery turun dari usulan US miliar menjadi US miliar.


Sementara, untuk penerimaan bea dan cukai, pajak, dan PNBP nonmigas tidak berubah dari usulan awal pemerintah. Bambang mengklaim ini dikarenakan ada tumpuan pada rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.


Pemerintah menaruh target penerimaan pajak dari rencana kebijakan ini senilai Rp165 triliun di pos pajak penghasilan (PPh) nonmigas. Pos penerimaan ini tercatat Rp819,5 triliun, naik 14,48% dibanding APBN induk dan 48,3% dari realisasi tahun lalu Rp552,6 triliun.


Ketika ditanya realistis atau tidaknya postur sementara khususnnya terkait pendapatan negara dalam RAPBN Perubahan 2016 tersebut, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak menanggapinya dengan tegas.


“Kita berupaya. Semua tidak bisa berjalan langsung otomatis,” responsnya.


Implikasi dari perubahan beberapa asumsi makro juga berdampak pada penambahan pagu belanja negara Rp1,8 triliun secara agregat terutama dari sisi pos belanja subsidi dan transfer daerah – terutama dana bagi hasil –.


Secara total, ada tambahan penerimaan negara bersih senilai Rp49,9 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan menggunakan sekitar Rp16,6 triliun untuk mengurangi pelebaran defisit dari 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,35% terhadap PDB.


Dengan penyempitan defisit yang berakibat pada pengurangan penerbitan surat berharga negara (SBN), akan ada pengurangan pembayaran bunga utang senilai Rp0,5 triliun dan tambahan belanja Rp33,8 triliun.


Tambahan pagu belanja tersebut, menurut Bambang, akan dialokasikan untuk tambahan anggaran pendidikan Rp6,8  triliun, anggaran kesehatan Rp1,6 triliun, belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) Rp18 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp7,4 triliun.


Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan akan mengikuti usulan parlemen dalam rencana tambahan belanja tersebut yakni kebutuhan mendesak pemerintah dan kebutuhan prioritas misalnya infrastruktur daerah dan infrastruktur pusat.


Timbunan Masalah

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan dengan patokan defisit baru tersebut, akan ada pengurangan rencana penerbitan surat berharga negara (SBN).


Awalnya, dengan patokan defisit hingga 2,48% dari PDB, ada rencana tambahan penerbitan SBN senilai Rp57 triliun. Namun, dengan patokan defisit 2,35% terhadap PDB, lanjutnya, ada pengurangan rencana penerbitan hingga Rp16,6 triliun.


“Ya jadi sekitar Rp41 trilun lah. Dengan target baru ini kita akan ambil dari pasar domestik, apalagi ada tax amnesty,” katanya.


Dari sisa pemenuhan penerbitan sekitar Rp180 triliun, pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp100 triliun untuk rencana kebijakan pengampunan pajak. Sisanya, pemerintah masih akan melakukan lelang rutin.


Karena akan berada dalam pengawasan bank atau manajer investasi – sebagai gateway – ada kemungkinan dibatalkannya penerbitan SBN seri khusus. Dengan pengawasan gateway dana repatriasi bisa terus diawasi.


“Dulu adanya SBN khusus kan kita mikirnya susah ngawasi. Tapi sekarang kan ada gateawaysehingga bisa lah kalaupun pakai market,” imbuhnya.


Dengan postur sementara ini, khususnya terkait penerimaan, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai masih ada celah risiko yang besar.


Skenario APBN Perubahan nyatanya dimanfaatkan bukan sebagai emergency plan melainkan hanya justifikasi bisa direvisinya APBN. Hal ini terlihat dari tetap optimistisnya dari sisi belanja karena kekhawatiran tidak kredibelnya jika ada pemangkasan belanja.


“Di sini saya kira ada pemahaman yang kurang tepat. Dengan demikian, kalau berulang-ulang berpotensi membuat timbunan masalah yang menyebabkan APBN tidak kredibel,” tegasnya.

Sumber ; bisnis.com (Jakarta, 22 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Postur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 TriliunPostur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 Triliun

Pemerintah kembali mengubah postur pendapatan negara di RAPBN-P 2016, yaitu naik sebesar Rp51,7 triliun, dari sebelumnya Rp1.734,5 triliun menjadi Rp1.786,2 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp12,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP Rp39,7 triliun.selengkapnya

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 Triliun

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

Penerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak TurunPenerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak Turun

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan Pajak

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :