Pemprov DKI Jakarta menindak tegas penunggak pajak dengan melakukan penyegelan. Salah satunya showroom bajaj di Jakarta Barat yang menunggak Rp1,2 miliar selama dua tahun.
Kasudin Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Barat Hendarto mengatakan, sejak dua tahun lalu telah berkirim surat ke showroom yang berada di Jalan Gajah Mada, Tamansari ini, tapi tak mendapatkan tanggapan.
”Rp1,2 miliar belum termasuk dendanya karena kami fokus ke tunggakannya dulu. Untuk dendanya bisa dikalikan 2% setiap bulannya,” ujar Hendarto di Jakarta Barat kemarin.
Dia berharap langkah tegas ini membuat para pengemplang pajak menjadi patuh. Mereka kemudian menunaikan kewajibannya dan membayar pajak. Apabila dalam waktu 2x24 jam mereka tak juga membayar, instansinya akan menyita aset untuk memenuhi tunggakan.
"Jika wajib pajak memiliki niat baik, silakan datang ke kantor untuk diselesaikan sesuai cara-cara berlaku,” tegasnya.
Selain showroom bajaj, Sudin Badan Pajak dan Retribusi juga menindak penunggak pajak di dua lokasi, yakni restoran di kawasan Mall Taman Anggrek dan sebuah rumah di Kebon Jeruk. Meski tak merinci jumlahnya, waktu tunggakan yang dilakukan keduanya tak jauh berbeda dengan showroom.
”Total tunggakan di tiga lokasi mencapai Rp2,03 miliar,” ucap Hendarto.
Saat petugas memasang spanduk penyegelan sempat di - protes seorang karyawan wanita di showroom bajaj. Lia menyampaikan kekesalannya kepada petugas dari Kecamatan Tamansari yang hadir dalam penyegelan tersebut.
”Kita kan sudah pernah bayar waktu itu soal tunggakan yang sampai Rp50 juta. Kita nyicil bayarnya, tapi kenapa malah waktu itu dibilang enggak boleh nyicil,” katanya.
Dia berdalih belum membayar pajak karena kondisi ekonomi yang kian susah. Bisnis bajaj yang digeluti perusahaannya tidak seramai dulu. Apalagi harus bersaing dengan bisnis serupa yang berjualan secara daring. Kondisi demikian diperparah dengan sejumlah konsumen yang takut ke showroom lantaran tidak ada parkiran dan diderek petugas Dinas Perhubungan, ini yang membuat tokonya sepi. Tak hanya penunggak pajak kendaraan, Pemprov DKI juga memburu penunggak pajak dari sektor pajak bumi dan ba ngunan (PBB) serta pajak reklame.
”Semua wilayah sudah diminta untuk melaku kan penagihan pajak,” kata Kepala Badan Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin.
Dia mencatat, hingga kemarin tercatat Rp16,8 triliun berhasil didapat BPRD dari target Rp44,1 tri liun atau 38,2%. Sementara penerimaan pajak pada 2018 ditargetkan hanya Rp38,1 triliun. Jumlah itu dari beberapa jenis pajak, seperti pajak kendaraan, PBB, dan reklame.
Hingga akhir Juni 2019 beberapa pajak dikumpulkan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp613 miliar, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBBPP) Rp816,5 miliar, serta pajak reklame Rp469 miliar. Untuk rencana penerimaan PKB tahun 2019 Rp8,8 triliun, BBNKB Rp5,4 triliun, serta PBBKB Rp1,2 triliun. Kemudian target PBBPP Rp9,6 triliun dan pajak reklame Rp1 triliun.
”Kami optimistis bisa menyelesaikan sesuai target,” kata Faisal.
Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Eling Hartono mencatat hingga 30 Juni lalu pendapatan PKB dan BBNKB Jakarta Barat Rp1,6 triliun atau 51,81% dari target Rp3,1 triliun.
Perinciannya, PKB sebesar Rp1,02 triliun atau 52,28% dari total Rp1,9 triliun dan BBNKB Rp597 miliar atau 51,02% dari total Rp1,1 triliun. Demi menggenjot pajak, instansinya telah menggelar sosialisasi ke sejumlah titik di antaranya pusat perbelanjaan, gedung swasta, hingga jalanan.
Sumber : okezone.com (Jakarta, 24 Juli 2019)
Foto : Okezone
Dari Ferrari hingga Bentley, 21 mobil mewah menunggak pajak di Jakarta BaratKepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ‎ Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan, ada 21 kendaraan mewah di Jakarta Barat yang menunggak pajak.selengkapnya
Tunggakan pajak kendaraan di DKI Jakarta capai Rp 1,6 triliunGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka Rp 1,6 triliun. Angka ini sekitar 18% dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta yakni Rp 8,6 triliun.selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta targetkan penerimaan pajak Rp 9,6 triliun tahun iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,6 triliun di tahun 2019. Angka ini naik sekitar 21,8% dari target tahun 2018 Rp 7,5 triliun.selengkapnya
Pajak DWP untuk Pemprov Jakarta Bisa Capai Rp 10 MiliarPendapatan pajak dari "Djakarta Warehouse Project" (DWP) 2019 diprediksi mencapai sebesar Rp 10 miliar.selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya
Samsat Jakarta Barat buru 16 mobil mewah penunggak pajakKepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Eling Hartono, menyebut ada 16 mobil mewah yang masih menunggak pembayaran pajaknya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
