Pemerintah Kota Manado akan menertibkan sistem pemungutan pajak untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, seiring dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat.
Kepala Bidang Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Ricky Pesik menuturkan, pihaknya berencana memasang alat perekam transaksi di objek pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan di Manado.
Menurutnya, masih ada pelaporan dan penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan omzet objek pajak tersebut. Daerah lain seperti Jakarta, Bandung, dan Denpasar sudah menggunakan alat perekam transaksi untuk memantau kegiatan bisnis objek pajak.
“Kalau kita lihat daerah lain sudah menggunakan alat perekam transaksi, kan nanti kita bisa lihat transaksinya seperti apa, omzetnya berapa, jadi tidak lagi ada alasan yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penyetoran yang lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa penyediaan alat tersebut akan membutuhkan anggaran cukup besar. Menurutnya, Pemkot Manado berencana bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan alat tersebut.
Pada 2018, total pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel, restoran, dan hiburan masing-masing mencapai Rp38,87 miliar, Rp84,24 miliar, dan Rp14,14 miliar. Realisasi penerimaan ini terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, khususnya dari China ke Manado, setelah adanya rute penerbangan langsung pada 2016. Secara kumulatif, jumlah wisatawan pada akhir 2018 meningkat 527,27% dibandingkan dengan jumlah pada akhir 2015.
Realisasi penerimaan tiga jenis pajak itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2015. Pajak hotel dan restoran masing-masing meningkat 114,04% dan 77,49%. Adapun, pajak hiburan meningkat paling rendah, sebesar 56,58%.
Menurutnya, karakteristik wisman China yang datang ke Manado memang lebih banyak berwisata di area wisata alam. Dengan karakteristik itu, mereka tidak telalu banyak mengunjungi dan berbelanja di di tempat hiburan.
Di sisi lain, wisman China yang datang ke Manado lebih banyak menggunakan paket dari jasa agensi wisata. Hal ini membuat mereka tidak terlalu banyak berkegiatan di luar jadwal dari paket yang mereka ambil. Sehingga, kegiatan makan dan minum juga lebih banyak dipusatkan di jarungan agensi itu.
“Begitu yang kami dengar sehingga mereka juga tidak terlalu banyak pengeluarannya di tempat makan selain hotel. Kalaupun di restoran biasanya jaringan mereka, dan tidak semua di Manado, ada juga yang masuk Minahasa Utara misalnya,” jelasnya.
Dia mengatakan pihaknya juga akan menelusuri transaksi agensi pariwisata kepada jaringan hotel yang bekerja sama dengan mereka. Dia mengatakan, beberapa hotel menawarkan tarif yang lebih murah untuk turis China sehingga potensi setoran pajak berkurang.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Selain perekam transksi untuk hotel dan restoran, Pemkot Manado juga tengah merapikan tata kelola Pajak Bumi Bangunan (PBB). Menurutnya, sejak kewenangan diserahkan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah masih banyak data yang semrawut.
“Bukan hanya di Manado, di daerah lain juga keluhannya sama. Jadi piutang ini masih belum jelas mana yang masih dapat ditagih dan yang tidak. Ini akan kami hitung dulu, baru kemudian ambil langkah selanjutnya apakah akan diputihkan atau seperti apa,” jelasnya.
Di sisi lain, dia mengatakan Pemkot Manado juga perlu menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dia mengatakan bahwa NJOP yang berlaku saat ini jauh lebih rendah daripada harga yang ditransaksikan oleh masyarakat.
“Saat ini penerimaan kita dari BPHTB
Sumber : bisnis.com (Manado, 11 Agustus 2019)
Foto : Bisnis
Penerimaan Pajak Hotel di Manado Mendekati TargetPenerimaan Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, dari pajak hotel sudah Rp17,90 miliar atau 73,07 persen dari Rp24,50 miliar total target 2018 .selengkapnya
Januari-Februari 2018, Realisasi Pajak Reklame Manado Rp1,52 MiliarBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Manado menyatakan pajak reklame menyumbangkan Rp1,52 miliar pendapatan asli daerah selama Januari dan Februari 2018.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Ini Dia Hotel dan Restoran yang Tak Mau Bayar Pajak...Sebanyak lima objek pajak yang terdiri dari tempat hiburan, hotel, dan restoran di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dipasangi stiker sebagai tanda belum membayar pajak daerah.selengkapnya
Apartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongHong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya
Sidoarjo akan Pasang Alat Perekam Transaksi untuk PajakPemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur akan memasang alat perekam transaksi objek pajak. Pemasangan alat tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
