BerandaBeritaPemerintah Targetkan Penerimaan Cukai Vape di 2018 Capai Rp 70 Miliar

Pemerintah Targetkan Penerimaan Cukai Vape di 2018 Capai Rp 70 Miliar

Rabu 3 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

LIPUTAN6 1228



Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan cukai dari vape pada tahun ini sebesar Rp 70 miliar. Hingga akhir bulan September 2018, penerimaan cukai mencapai Rp 35 miliar.

"Kami dapat Rp 35 miliar sampai akhir bulan kemarin, dibandingkan cukai rokok memang relatif lebih kecil, karena memang volume vape relatif kecil. Tetapi, jangan dilihat Rp 35 miliarnya tapi kepatuhannya," tutur Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Gedung Direktorat Bea Cukai Marunda, Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018).


Heru optimistis, penerimaan cukai vape dapat menyentuh Rp 70 miliar hingga akhir tahun ini. "Potensi penerimaan cukai vape untuk tahun ini Rp 70 miliar. Kami sudah 35 miliar nih, kami yakini ini bisa lebih dari itu," ujarnya.

Heru menambahkan, meski tinggal tiga bulan lagi yakni Oktober hingga Desember, penerimaan cukai justru menunjukan tren lonjakan di akhir-akhir periode. "Karena di akhir-akhir biasanya karakter penerimaan cukai itu melonjak," jelas dia.

Adapun sebagai informasi, hingga 1 Oktober 2018, penerimaan bea dan cukai RI sudah mencapai 64,51 persen. "Realisasi total penerimaan bea dan cukai kita sudah 64,51 persen sampai 1 Oktober kemarin," pungkasnya.

Penerimaan Bea Cukai Rp 92,88 Triliun hingga Akhir Juli 2018

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea cukai hingga 31 Juli 2018 mencapai Rp 92,88 triliun. Angka ini tumbuh 16,39 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp 79,80 triliun, atau naik Rp 15,08 triliun.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, secara rinci pertumbuhan tersebut disumbang oleh penerimaan bea masuk sebesar Rp 21,42 triliun, penerimaan cukai Rp 67,55 triliun, kemudian bea keluar Rp 3,91 triliun.

Apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan bea masuk hanya sebesar Rp 28,69 triliun, penerimaan cukai Rp 67,55 triliun, kemudian bea keluar Rp 3,91 triliun. 

"Pertumbuhan positif yang dialami bea cukai ini terjadi di seluruh sektor penerimaan. Capaian penerimaan meningkat, lebih dari tahun lalu diseluruh komponen," ujarnya saat Konferensi Pers pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Tanggerang, Kamis (23/8/2018).

Heru mengatakan, sejumlah faktor utama yang berperan terhadap kenaikan penerimaan bea cukai tersebut juga didorong melalui perdagangan internasional, kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai yang termasuk melalui program penguatan reformasi, Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dan Pemberian Ekspor Barang Tertentu (PEBT), dan Program Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) serta program upaya ekstra (extra efforts) salah satunya adalah joint program dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Kebijakan PIBT, PEBT, dan PCBT yang merupakan bagian dari program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai serta sinergi dengan berbagai instansi khususnya DJP juga turut memberikan dampak positif pada peningkatan penerimaan negara yang dikumpulkan oleh bea cukai," kata Heru.


Sumber : liputan6.com (Jakarta, 02 Oktober 2018)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun TerakhirPenerimaan Bea Cukai Semester I Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh Tertinggi Dalam 3 TahunPenerimaan Bea Cukai Tumbuh Tertinggi Dalam 3 Tahun

Kinerja penerimaan Bea Cukai periode Januari hingga 31 Juli 2018 mencapai pertumbuhan tertinggi dibanding periode yang sama (year on year) dalam tiga tahun terakhir. Dibanding 2017, penerimaan Bea Cukai hingga Juli tahun 2018 melonjak sebesar 16,39%.selengkapnya

Penguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifPenguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil Positif

Memasuki tahun kedua, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah banyak membuahkan hasil.selengkapnya

Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarShortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran Membesar

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri Mulyani

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan Mei

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :


penerimaan (19) penerimaan cukai (9) penerimaan bea (7) program (5) oktober (4) penerimaan cukai vape (3) jenderal bea cukai (3) penerimaan bea cukai (3) cukai rp triliun (3) jenderal bea (3) kementerian keuangan (3) hingga akhir (3) direktorat (3) kementerian (3) keuangan (3) mencapai (3) dibandingkan (3) periode (3) persen (3) bea cukai kementerian (2) cukai kementerian keuangan (2) rp miliar hingga (2) miliar hingga akhir (2) direktur jenderal bea (2) penerimaan bea dan (2) periode yang sama (2) penerimaan bea masuk (2) sebesar rp triliun (2) rp triliun penerimaan (2) triliun penerimaan cukai (2) penerimaan cukai rp (2) rp triliun kemudian (2) triliun kemudian bea (2) kemudian bea keluar (2) keluar rp triliun (2) kepabeanan dan cukai (2) program penguatan reformasi (2) direktorat jenderal (2) cukai kementerian (2) miliar hingga (2) akhir bulan (2) mencapai rp (2) miliar kami (2) direktur jenderal (2) heru pambudi (2) di akhir-akhir (2) periode yang (2) triliun penerimaan (2) triliun kemudian (2) kemudian bea (2) kepabeanan dan (2) program penguatan (2)