Pemerintah Siapkan Rencana Alternatif

Ahad 28 Ags 2016 22:10Administratordibaca 263 kaliSemua Kategori

antara 140

Pemerintah tengah meyiapkan rencana alternatif (backup plan) untuk mengantisippasi bila target penerimaan program amnesti pajak tidak tercapai. Dari target tebusan amnesti pajak yang ditetapkan Rp 165 triliun untuk tahun ini, hingga Jumat (26/8) malam baru terealisasi Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ia akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ketiga September mendatang untuk membahas strategi mengamankan APBN 2016 kalau target amnesti pajak meleset. "Saya akan sampaikan ke Pak Presiden pada minggu ketiga September," katanya di Jakarta, Jumat (26/8).


Saat ini pemerintah tengah berfokus menjalankan kebijakan pengampunan pajak (amnesti pajak/tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Namun, Sri Mulyani mengakui, pegawai pajak kewalahan dalam melakukan pelayanan kebijakan itu. Penyebabnya, waktu yang terlalu singkat bagi para pegawai pajak untuk memahami peraturan-peraturan terkait amnesti pajak.


Di satu sisi, pegawai pajak harus memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan baru diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli lalu. Sedangkan kebijakan itu sudah efektif dijalankan pada 18 Juli 2016.


Di sisi lain, ada sejumlah aturan teknis berupa peraturan menteri keuangan (PMK) yang baru terbit ketika program amnesti pajak telah berjalan. Sekadar informasi, awalnya pemerintah merilis PMK Nomor 118/2016 tentang pelaksanaan UU Pengampunan Pajak dan PMK 119/2016 tentang tata cara repatriasi dan penempatan dananya pada instrumen investasi di pasar keuangan.


Sekitar dua pekan berselang, muncul lagi dua PMK, yaitu PMK Nomor 122/2016 tentang repatriasi dan penempatan dananya pada investasi di luar pasar keuangan dan PMK Nomor 123/2016 yang merevisi PMK Nomor 119/2016. Bahkan, pemerintah berencana merilis satu PMK lagi tentang perusahaan cangkang (SPV) pada pekan depan.


Menurut Sri Mulyani, petugas pajak membutuhkan waktu untuk memahami berbagai aturan tersebut. "Jadi memang ini suatu waktu yang sangat kritis, kami akui tim pajak kewalahan," tambah dia.


Ia pun berpandangan, semestinya reformasi di bidang perpajakan dilakukan terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan pengampunan pajak. Tujuannya agar tidak ada kesan terlalu terburu-buru. "Pemikiran kami reformasi perpajakan didahulukan baru tax amnesty, tapi sudah terjadi," kata dia.


Saat ini, menurut Sri, yang bisa dilakukan Kementerian Keuangan adalah tetap bekerja keras mencapai target pajak sambil melakukan reformasi di sistem perpajakan. Setelah melihat jalannya program amnesti pajak selama hampir 1,5 bulan ini, Sri Mulyani menyatakan akan menemui beberapa kepala kantor wilayah pajak dalam waktu dekat ini untuk menanyakan komitmen mereka dalam mengejar target pajak dari program tersebut.


Dari pertemuan dengan para kepala kantor wilayah pajak itu, kata Sri Mulyani, dapat diperkirakan pencapaian target amnesti pajak. Kalau diperkirakan target itu sulit tercapai, ia berencana menemui Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah menjelaskan skenario terbaik untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 kalau target amnesti pajak meleset.


"Karena ini tugas yang sangat menantang, saya tidak bilang ini mudah," kata dia. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan pajak dari tebusan amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun.


Sementara itu, hingga Jumat (26/7) malam, papan pengumuman di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menyebutkan, realisasi tebusan pajak dalam rangka amnesti pajak baru sebesar Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target. Ini diperoleh dari deklarasi dalam negeri yang sebesar Rp 68,5 triliun, deklarasi luar negeri Rp 12 triliun, dan repatriasi Rp 4,1 triliun.


Mulai Frustrasi

Sebelumnya, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa menyerahkan pelaksanaan program amnesti pajak hanya kepada birokrasi yang selama ini menangani sektor perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Untuk kesuksesan program ini, pemerintah harus membentuk tim yang memiliki keanggotaan lintas sektoral maupun lembaga mengingat program ini memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebutkan mulai adanya tanda-tanda frustrasi DJP dalam pelaksanaan program amnesti pajak. Ini terlihat dari fokus program ini yang semula ditujukan untuk menarik dana-dana wajib pajak (WP) kakap, terutama di luar negeri, menjadi meluas ke WP UMKM. “Bahkan kini mulai menimbulkan ketakutan dan kegelisahan,” ujar Yustinus.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 28 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :