Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax Amnesty

Jumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

katadata 103

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah belum bisa memperpanjang masa tax amnesty periode pertama. Namun, Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan setuju untuk memberikan kelonggaran seperti usulannya yang lain.


“Jadi kalau untuk deklarasi atau repatriasi tetap harus bayar tebusan juga, tapi adminsitrasinya menyusul, sampai Desember diperbolehkan, tadi respons Menteri Keuangan setuju,” kata Rosan, usai makan malam dengan Jokowi di Istana Negara, Kamis (22/9).

Seperti diketahui, sebelumnya para pengusaha mengajukan dua opsi usulan bagi pemerintah terkait pelaksanaan program tax amnesty. Opsi pertama adalah memperpanjang masa periode pertama, dari yang awalnya akan selesai akhir bulan ini menjadi akhir tahun.


Jika usulan ini sulit dilakukan, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi kedua, yakni dengan melonggarkan ketentuan periode pertama. Pengusaha bisa mendaftar pada periode pertama, tapi proses administrasinya menyusul di periode kedua. 


Usulan ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi ditolak. Para pengusaha ini pun mengadu dan menyampaikan usulan ini kepada Jokowi, Kamis Siang, sebelum agenda makan malam tersebut. Jokowi berjanji akan segera menindaklanjuti usulan ini.


Selang beberapa jam kemudian, dalam agenda makan malam di Istana Negara, usulan pengusaha ini kembali  dibahas bersama Kementerian Keuangan. Pemerintah akhirnya menyetujui usulan yang kedua.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan para pengusaha sebenarnya mengeluhkan kesulitan menyiapkan proses administrasi untuk bisa ikut tax amnesty pada periode pertama. Oleh karena itu, tidak perlu memperpanjang masa periode pertama, karena prosesnya akan sangat panjang.


Kementerian Keuangan memberikan penekanan bahwa yang paling penting diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan. Jika dilakukan pada periode pertama, akan mendapatkan tarif yang lebih rendah.


Sementara untuk persyaratan administrasi dan dokumen pendukung, masih bisa menyusul kemudian. Menteri Keuangan akan mengeluarkan peraturan (PMK) yang bisa mengatur proses administrasi diperpanjang hingga akhir tahun. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU).


“Yang paling penting, sesuai semangat UU, mereka (wajib pajak) melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan dulu. Persyaratan lainnya bisa menyusul,” kata Sri Mulyani.


Sri mengaku belum bisa memastikan kapan PMK ini akan diterbitkan. Kementerian Keuangan telah menunjuk tim untuk menyusun draf aturan berdasarkan keputusan yang telah dibuat dihadapan Presiden Jokowi dan para pengusaha tadi malam.


Rosan mengakui selama ini memang proses administrasi yang memberatkan para pengusaha untuk mengikuti tax amnesty. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dan tidak mungkin bisa mengejar hingga batas waktu periode pertama berakhir.


Pengusaha sangat berminat ikut tax amnesty, terutama pada periode pertama yang tarifnya rendah. Dengan diperpanjangnya administrasi tax amnesty ini, Rosan optimistis akan semakin banyak pengusaha yang mengikuti program ini.


Menurut Rosan, pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia sudah punya rencana untuk mendaftar tax amnesty, secara serentak. "Kami mengimbau tanggal 27 (September) ini bersama-sama deklarasi meskipun sudah banyak juga yang deklarasi," ucap Rosan.

Sumber : katadata.co.id (23 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tidak Akan Perpanjang Periode Pertama Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu periode tarif terendah Amnesti Pajak sehingga tetap berakhir pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti Pajak

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Belum Berencana Perpanjang Periode Pertama Tax Amnesty

Pemerintah belum berniat memperpanjang periode pertama pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) kendati realisasi dana tebusan masih minim.selengkapnya

Sri Mulyani Pertimbangkan Perpanjang Periode Pertama Tax AmnestySri Mulyani Pertimbangkan Perpanjang Periode Pertama Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mempertimbangkan perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak Tax Amnesty, melihat tingginya ketertarikan masyarakat akan tarif murah yang ditawarkan pada periode pertama. Sayangnya, tarif tersebut hanya berlaku hingga akhir bulan ini.selengkapnya

Pemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax Amnesty

Pemerintah memberi sinyal tertutupnya ruang untuk perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen. Penegasan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pemerintah Beri Sinyal tak Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah Beri Sinyal tak Perpanjang Periode Pertama Amnesti Pajak

Pemerintah memberikan sinyal untuk tidak memperpanjang periode pertama pengampunan pajak yang berakhir pada 30 September. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan belum ada bahasan tentang perpanjangan periode pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :