Pemerintah lebih optimistis mengejar target pajak tahun ini. Diperkirakan, perolehan pajak bisa mencapai 95% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yakni Rp 1.424 triliun.
Bukan tanpa alasan pemerintah cukup pede. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak periode Januari-November 2018 telah mencapai Rp 1.136,6 triliun atau memenuhi 79,8% dari target APBN 2018.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tumbuh 15,3% year on year (yoy). Tahun lalu, penerimaan pajak yang tercatat Ditjen Pajak hanya tumbuh 2,6% yoy.
“Penerimaan pajak kita tumbuh dengan cukup menggembirakan. Terutama Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang didukung oleh harga minyak yang bagus dan pelemahan kurs rupiah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Annual Media Briefing Kemkeu, Kamis (15/11).
Dalam rinciannya, realisasi penerimaan PPh Migas mencapai Rp 59,8 triliun atau 156,7% melampaui target APBN 2018. Penerimaan PPh Migas mencatat pertumbuhan 26,7% yoy.
Sementara, penerimaan pajak non-migas hingga November sebesar Rp 1.076,8 triliun atau 77,7% dari target APBN. Terdiri dari, PPh non-migas sebesar Rp 591,6 triliun atau 72,4% dari target.
Juga, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang per November lalu sebesar Rp 459,9 triliun atau mencapai 84,9% dari target. Sementara, penerimaan PBB yaitu Rp 18,7 triliun atau 107,8% melampaui perkiraan anggaran. Penerimaan pajak lainnya sebesar Rp 6,6 triliun atau 67,8% dari target.
Di kesempatan yang berbeda, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan kepada Kontan.co.id masih akan menghitung kembali secara tepat berapa besar penerimaan pajak yang bisa direalisasikan sepanjang 2018.
Namun, ia masih konsisten memproyeksi penerimaan pajak akan memenuhi target 95% dari APBN dalam sisa minggu-minggu terakhir menuju pengujung tahun ini.
Kendati begitu, Sri Mulyani mengaku senang melihat penerimaan pendapatan negara sepanjang tahun ini.
“Penerimaan kita cukup kuat, setiap bulan defisit kita jauh lebih kecil dari yang diestimasi dalam anggaran kita. Penerimaan juga selalu tumbuh jauh lebih kuat dibanding belanja,” ujarnya.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 07 Desember 2018)
Foto : Kontan
Penerimaan pajak tertekan pelemahan harga minyak dan kurs rupiahSepanjang Januari-Februari 2020 penerimaan pajak masih loyo, hanya mengumpulkan Rp 152,9 triliun atau turun 4,9% year on year (yoy). Pelemahan harga minyak dan kurs rupiah digadang menjadi salah satu penyebab penerimaan utama negara tersebut mengalami kontraksi.selengkapnya
Dirjen Pajak Robert Pakpahan Mengaku Kesulitan Isi SPT Sendiri. Ini AlasannyaDirektur Jendral Pajak Robert Pakpahan mengakui dirinya kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sampai-sampai meminta bantuan dari orang lain.selengkapnya
Per 6 September 2018, Penerimaan Pajak DKI Lebih Rendah Dibanding Periode Sama 2017BPRD DKI mencatat realisasi penerimaan pajak per 6 September 2018 mencapai 61,14% atau setara dengan Rp23,3 triliun.selengkapnya
Gubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakGubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya
Viral foto door to door kepatuhan pajak, Dirjen Pajak sebut bukan program SPNViral foto yang menunjukkan beberapa orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak yang terlihat di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya
Berbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitKementerian Keuangan segera mengeluarkan aturan terkait dengan relaksasi ketentuan pengembalian PPN.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
