Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor Migas

Kamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

katadata 066

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, investasi di bidang infrastruktur migas tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, perlu adanya keterlibatan pihak swasta dalam membangun infrastruktur migas ini.


Selain itu, investasi di bidang ketenagalistrikan merupakan salah satu jenis investasi yang membutuhkan dana sangat besat. Sudirman mengatakan, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1.100 triliun untuk membiayai program kelistrikan nasional termasuk program pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Dengan ketersediaan dana, megaprogram tersebut dapat segera berjalan untuk menggairahkan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu opsi sumber investasinya adalah dari dana repatriasi. Namun, menurut Sudirman, pemerintah masih belum memutuskan secara spesifik proyek infrastruktur migas atau proyek energi. 


"Tentu saja apapun yang berpotensi menjadi daya tarik bagi investor ini. Kami tidak mengidentifikasi apakah migas, listrik, merupakan bagian yang akan diarahkan menjadi sasaran bagi repatriasi," ujar Sudirman seusai rapat pembahasan investasi di sektor migas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/7).

Investasi Migas


Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja menuturkan, dana repatriasi hasil program tax amnesty ini diharapkan dapat lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur migas di Indonesia. "Infrastruktur banyak terbangun. Baik infrastruktur BBM (bahan bakar minyak), gas, dan hulu migas. Kami berharap ke sana, jumlahnya besar," ujarnya.

Ia menambahkan, terdapat ratusan proyek di sektor migas dengan kebutuhan investasi sebesar US$ 46 miliar. Semua proyek itu semestinya bisa menampung dana repatriasi. Berbagai proyek dari hulu sampai hilir menunggu dana segar agar proyek tersebut bisa berjalan. Namun, Wiratmaja menambahkan, pembangunan pipa dan eksplorasi di hulu migas menjadi prioritasnya.


Sekadar informasi, di sektor hulu migas, ada empat proyek migas saat ini dengan kebutuhan nilai investasi sekitar US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 532 triliun. Yaitu Proyek Masela di Laut Arafura, Proyek IDD (laut dalam di Selat Makassar), Proyek Train 3 Tangguh di Papua dan Proyek Jangkrik di Kalimantan Timur.


Selain itu, pemerintah memiliki sejumlah proyek infrastruktur migas. Di antaranya, membangun fasilitas cadangan penyangga BBM nasional dengan investasi sekitar US$ 17,25 miliar atau Rp 224 triliun. Untuk membangun cadangan penyangga 30 hari, fasilitas tersebut harus bisa menampung 45 juta barel BBM. Pembangunan cadangan penyangga ini untuk menjaga ketahanan energi nasional.


Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) juga membutuhkan investasi untukmembangun jaringan pipa BBM dan gas. Pertamina berencana membangun jaringan pipa BBM di Jawa dengan kebutuhan investasi hampir Rp 6 triliun. Selain itu, berencana membangun kilang minyak di Tuban, Bontang, dan beberapa lokasi lainnya dengan kebutuhan investasi lebih US$ 10 miliar. Adapun PGN berencana membangun jaringan pipa gas sepanjang 1.680 kilometer. 

Sumber : katadata.co.id (20 Juli 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Investor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan InvestasiInvestor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan Investasi

Investor menginginkan adanya aturan dari yang memuat insentif tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak) untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Ini karena selama ini aturan yang ada, termasuk yang akan terbit tidak mengakomodir industri hulu migas.selengkapnya

Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif Pajak

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiPUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana Repatriasi

Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya

SKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax HolidaySKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax Holiday

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan tidak ada pemberian insentif libur pajak (tax holiday) di sektor hulu migas. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang diterbitkan beberapa waktu lalu.selengkapnya

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasPemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).selengkapnya

Pengurangan Pajak Dinilai Bisa Gairahkan Investasi Hulu MigasPengurangan Pajak Dinilai Bisa Gairahkan Investasi Hulu Migas

Pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menyambut positif rencana pemerintah memberikan keringanan pajak pada skema kontrak gross split. Jika kebijakan itu benar-benar direalisasikan, mereka menilai bisa menggairahkan iklim investasi hulu migasselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak Karbon

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

APPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanAPPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri Pembiayaan

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno meminta agar pemerintah tidak menghapus sektor jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan pengenaan PPN. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil pembiayaan kredit di bank.selengkapnya

TEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAKTEGAKKAN ATURAN, BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN DUA KONTAINER KULIT TERNAK

Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pemusnahan atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang milik negara (BMN) pada tanggal 7-8 September 2021. Pemusnahan yang dilakukan di lahan terbuka seluas 0,9 hektare di kabupaten Mojokerto ini dihadiri oleh instansi terkait dan juga PT Sinergi Jelma Anugerah.selengkapnya

Crypto bakal kena pajak, investor bisa kabur ke bursa luar negeriCrypto bakal kena pajak, investor bisa kabur ke bursa luar negeri

Kepopuleran crypto memicu pemerintah berencana mengekuarkan regulasi. Pemerintah melalui Bappebti dikabarkan tengah menggodok penetapan pajak aset digital.selengkapnya



 
TAGS # :