Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016

Kamis 14 Jan 2016 10:37Administratordibaca 2324 kaliSemua Kategori

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali.

Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeu mengungkapkan, meskipun melampaui targetnya pada tahun 2015, penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi secara nominal masih terlalu rendah. “Penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu terus terang masih sangat kecil. Meskipun tahun ini (2015) melampaui target, tetapi secara jumlah masih terlalu kecil,” katanya.

Menkeu menerangkan, penggalian potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, volatilitas penerimaan pajak dapat diminimalkan. “Kalau kita terlalu tergantung pada PPh (Pajak Penghasilan) Badan, penerimaan pajak itu akan  menjadi volatile, karena kalau pertumbuhan ekonomi bagus, penerimaan PPh Badan naik, kalau ekonomi lagi jelek penerimaan PPH Badan turun,” tambahnya.

Selain itu, pada tahun ini, pemerintah juga akan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memaparkan, menurut statistik, di Indonesia saat ini tercatat ada 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Namun, baru 27 juta diantaranya yang telah memiliki NPWP.

“Kita ingin kedisiplinan dari warga negara kita untuk punya NPWP, sehingga lebih mudah di-track kalau ada transaksi-transaksi tertentu,” kata Menkeu.(nv)

Sumber : pajak.go.id (12 Januari 2016)




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Pajak Orang Pribadi untuk Tutup `Kebolongan` Tax AmnestyPenerimaan Pajak Orang Pribadi untuk Tutup `Kebolongan` Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan sepanjang 2016 akan fokus dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP). Fokus tersebut diharapkan sangat memberikan kontribusi maksimal terhadap target penerimaan pajak.selengkapnya

Wajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu OrangWajib Pajak Pribadi yang Taat Hanya 900 Ribu Orang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggenjot raihan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Mereka mencatat dari 25 juta penduduk Indonesia yang terdaftar, WPOP yang sadar pajak hanya 900 ribu orang. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari 900 ribu tersebut pajak yang didapat hanya Rp9 triliun dari potensi penerimaan WPOPselengkapnya

Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

DPR Ingatkan Pemerintah Tetap Fokus pada Penerimaan Pajak RutinDPR Ingatkan Pemerintah Tetap Fokus pada Penerimaan Pajak Rutin

Pemerintah diingatkan untuk tidak lengah setelah periode pertama program amnesti pajak berakhir pada akhir September ini. Terlebih, setelah raihan amnesti pajak dinilai cukup memuaskan dengan deklarasi harta yang menyentuh Rp 3 ribu triliun.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017Menteri Sri Mulyani fokus kejar kepatuhan wajib pajak penuhi target penerimaan 2017

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

DJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun IniDJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun Ini

Masih ingat dengan rencana penggantian wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak? Rencana besar transformasi kelembagaan ini terus diperjuangkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki Pemerintah

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

Asal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceAsal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-Commerce

Asosiasi e-Commerce Indonesia ( idEA) mengatakan rencana pengumpulan data e-commerce atau e-dagang oleh pemerintah Indonesia punya manfaat positif, asalkan data milik individu perusahaan tidak bocor ke mana-mana.selengkapnya

Pemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti PajakPemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti Pajak

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) yang dikirim melalui transmisi elektronik dari luar negeri ke Indonesia. Barang digital ini misalnya buku elektronik dan perangkat lunak atau software. Namun, peneliti perpajakan menekankan perlu ada tarif berbeda untuk beragam barang digital.selengkapnya

Sektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajak

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam membayar pajak, Dataklik, memperkenalkan Klik46, aplikasi kasir online dan PPh untuk UMKM.selengkapnya

Pajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin KederPajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin Keder

Penjualan mobil mewah, termasuk supercar, merosot tajam sepanjang 2017. Hal itu diakui Presiden Direktur Prestige Motorcars, Rudy Salim, selaku importir mobil mewah.selengkapnya

IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan Pajak

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya



 
TAGS # :