Pemerintah Endus Upaya Singapura Soal Amnesti Pajak

Ahad 18 Sep 2016 14:23Administratordibaca 214 kaliSemua Kategori

republika 132

Istana Kepresidenan langsung bersikap terkait pemberitaan amnesti pajak (tax amnesty), yang diduga dijegal polisi Singapura.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim Pemerintah Singapura tak akan menghambat program pengampunan pajak Indonesia. Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo telah mengantongi komitmen tersebut langsung dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.


Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Perdana Menteri Lee pada gelaran KTT ASEAN di Laos beberapa waktu lalu. Pramono menyatakan, saat itu, Lee berkomitmen untuk mendukung kebijakan perpajakan, yang berpotensi memindahkan triliunan simpanan warga Indonesia di Singapura. 


"Pada saat kita bertemu di Laos, kebetulan juga ada menteri keuangannya (Singapura). Mereka juga menyampaikan, perdana menterinya juga menyampaikan, mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/9). 


Karena itu, Pramono mengimbau warga Indonesia, yang menyimpan dana di Singapura, untuk tidak ragu mengikuti program pengampunan pajak. Sebab, menurut Pramono, hukum yang berlaku terkait pengampunan pajak adalah hukum Indonesia. 


Sebelumnya, Reutersdan the Strait Times mengabarkan tiga bank di Singapura melaporkan para penyimpan uang asal Indonesia, yang mengikuti program pengampunan pajak. Sumber dari bank-bank swasta yang dikutip kedua media tersebut menyatakan, pelaporan itu dilakukan guna menelusuri transaksi mencurigakan. 


Program pengampunan pajak dilancarkan pemerintahan Joko Widodo sejak Juli lalu, dengan tujuan utama menarik uang WNI yang disimpan di luar negeri. Hingga awal September lalu, menurut keterangan pihak Kementerian Keuangan, Singapura memang menjadi sumberutama dana yang direpatriasi.


Hingga 5 September 2016, dana yang dipindahkan dari Singapura ke Indonesia melalui program pengampunan pajak mencapai Rp 6,27 triliun, dengan nilai harta yang dideklarasikan sebesar Rp 30,44 triliun.


Jumlah itu mencakupi 85 persen dana di luar negeri yang dideklarasikan, menyusul program pengampunan pajak. Dana dari Singapura jauh melampaui sumber dana repatriasi dari Australia sebanyak Rp 124,72 miliar, yang menempati urutan kedua asal dana repatriasi. 


Pramono menuturkan, secara keseluruhan uang tebusan dari program pengampunan pajak sudah mencapai angka lebih dari Rp 22 triliun. Pemerintah me yakini, angka itu akan bertam bah menjadi sekitar Rp 30 triliun pada pekan ini. 


Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyadari sejak awal, langkah pemerintah untuk membuka peluang peng ampunan pajak akan memicu upaya penjegalan dari negara lain. Alasannya, amnesti pajak berpotensi menarik dana besar-besaran, yang sebelumnya mengendap lama di bank-bank di luar negeri, termasuk Singapura. 


"Semua orang sudah tahu, ada upaya dari mereka untuk meng hambat. Cuma selama ini, ya tidak ada yang mengaku," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. 


Darmin menilai alasan praduga soal transaksi mencurigakan yang digunakan bank-bank Singapura tidak rasional. Sebab, saat dana tersebut masuk ke bank-bank tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan. "Waktu keluar malah ribut. Itu tidak konsisten," ujarnya. 


Darmin menambahkan, hingga saat ini, belum ada pembahasan resmi dengan Pemerintah Singapura terkait hal ini.Namun, ia enggan berspekulasi, apakah Singapura sengaja melakukan ini atau tidak. 


Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, nasabah perbankan asal Indonesia di Singapura tidak perlu khawatir mengikuti pengampunan pajak. Sri Mulyani menegaskan, keikutsertaan peserta amnesti pajak atau kegiatan menarik dana di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri, dalam bentuk repatriasi tidak akan memiliki celah untuk dilapor kan sebagai tindakan kriminal. 


Ia menyadari Singapura, begitu pula Indonesia, mengikuti rezim Financial Action Task Force (FATF), yang mewajibkan perbankan melaporkan indikasi kegiatan ilegal dalam transaksi perbankan. Namun, hal itu tak berlaku dalam konteks kebijakan pengampunan pajak. Data nasabah juga tidak bisa diberi kan kepada kepolisian. 

"Saya sudah mengatakan, saya sudah berikan jaminan untuk mengikuti TA. Anda tidak akan dianggap melakukan tindakan ilegal, kecuali kriminal.


Itu urusannya lain," ujar Sri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9). Sri mengatakan, akan mendatangi negara-negara yang dilaporkan menghalangi wajib pajak asal Indonesia mengikuti pengampunan pajak.


Di lain pihak, Otoritas Moneter Singapura (MAS) tak menyangkal, sejumlah bank melapor kan transaksi mencurigakan terkait dana-dana yang diikutkan pengampunan pajak. "Bank wajib mematuhi standar Financial Action Task Force. Jika memang ada transaksi mencurigakan, wajib melaporkan transaksi tersebut," tulis keterangan resmi MAS yang dikutip the Strait Times, Kamis (15/9).


MAS menekankan, pelaporan tersebut tak mesti berujung pada kriminalisasi. Penyelidikan baru akan dimulai jika memang ditemukan alasan ada pelanggaran pidana hukum dalam transaksi tersebut. Penyelidikan juga akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia.


Selain itu, MAS menyatakan, tetap mendukung program amnesti pajak Indonesia. "Harapannya, agar laporan transaksi yang mencurigakan tersebut, bisa membantu Indonesia dalam program amnesti pajak. Hal ini tidak menyurutkan klien untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak," ujar juru bicara MAS.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Dijegal Singapura, Istana: Pemerintah Siap Lindungi Wajib Pajak IndonesiaDijegal Singapura, Istana: Pemerintah Siap Lindungi Wajib Pajak Indonesia

Pemerintahan Kabinet Kerja siap melindungi para wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dananya yang selama ini di parkir di luar negeri.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :