Pemerintah Endus Upaya Singapura Soal Amnesti Pajak

Ahad 18 Sep 2016 14:23Administratordibaca 218 kaliSemua Kategori

republika 132

Istana Kepresidenan langsung bersikap terkait pemberitaan amnesti pajak (tax amnesty), yang diduga dijegal polisi Singapura.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim Pemerintah Singapura tak akan menghambat program pengampunan pajak Indonesia. Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo telah mengantongi komitmen tersebut langsung dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.


Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Perdana Menteri Lee pada gelaran KTT ASEAN di Laos beberapa waktu lalu. Pramono menyatakan, saat itu, Lee berkomitmen untuk mendukung kebijakan perpajakan, yang berpotensi memindahkan triliunan simpanan warga Indonesia di Singapura. 


"Pada saat kita bertemu di Laos, kebetulan juga ada menteri keuangannya (Singapura). Mereka juga menyampaikan, perdana menterinya juga menyampaikan, mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/9). 


Karena itu, Pramono mengimbau warga Indonesia, yang menyimpan dana di Singapura, untuk tidak ragu mengikuti program pengampunan pajak. Sebab, menurut Pramono, hukum yang berlaku terkait pengampunan pajak adalah hukum Indonesia. 


Sebelumnya, Reutersdan the Strait Times mengabarkan tiga bank di Singapura melaporkan para penyimpan uang asal Indonesia, yang mengikuti program pengampunan pajak. Sumber dari bank-bank swasta yang dikutip kedua media tersebut menyatakan, pelaporan itu dilakukan guna menelusuri transaksi mencurigakan. 


Program pengampunan pajak dilancarkan pemerintahan Joko Widodo sejak Juli lalu, dengan tujuan utama menarik uang WNI yang disimpan di luar negeri. Hingga awal September lalu, menurut keterangan pihak Kementerian Keuangan, Singapura memang menjadi sumberutama dana yang direpatriasi.


Hingga 5 September 2016, dana yang dipindahkan dari Singapura ke Indonesia melalui program pengampunan pajak mencapai Rp 6,27 triliun, dengan nilai harta yang dideklarasikan sebesar Rp 30,44 triliun.


Jumlah itu mencakupi 85 persen dana di luar negeri yang dideklarasikan, menyusul program pengampunan pajak. Dana dari Singapura jauh melampaui sumber dana repatriasi dari Australia sebanyak Rp 124,72 miliar, yang menempati urutan kedua asal dana repatriasi. 


Pramono menuturkan, secara keseluruhan uang tebusan dari program pengampunan pajak sudah mencapai angka lebih dari Rp 22 triliun. Pemerintah me yakini, angka itu akan bertam bah menjadi sekitar Rp 30 triliun pada pekan ini. 


Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyadari sejak awal, langkah pemerintah untuk membuka peluang peng ampunan pajak akan memicu upaya penjegalan dari negara lain. Alasannya, amnesti pajak berpotensi menarik dana besar-besaran, yang sebelumnya mengendap lama di bank-bank di luar negeri, termasuk Singapura. 


"Semua orang sudah tahu, ada upaya dari mereka untuk meng hambat. Cuma selama ini, ya tidak ada yang mengaku," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. 


Darmin menilai alasan praduga soal transaksi mencurigakan yang digunakan bank-bank Singapura tidak rasional. Sebab, saat dana tersebut masuk ke bank-bank tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan. "Waktu keluar malah ribut. Itu tidak konsisten," ujarnya. 


Darmin menambahkan, hingga saat ini, belum ada pembahasan resmi dengan Pemerintah Singapura terkait hal ini.Namun, ia enggan berspekulasi, apakah Singapura sengaja melakukan ini atau tidak. 


Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, nasabah perbankan asal Indonesia di Singapura tidak perlu khawatir mengikuti pengampunan pajak. Sri Mulyani menegaskan, keikutsertaan peserta amnesti pajak atau kegiatan menarik dana di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri, dalam bentuk repatriasi tidak akan memiliki celah untuk dilapor kan sebagai tindakan kriminal. 


Ia menyadari Singapura, begitu pula Indonesia, mengikuti rezim Financial Action Task Force (FATF), yang mewajibkan perbankan melaporkan indikasi kegiatan ilegal dalam transaksi perbankan. Namun, hal itu tak berlaku dalam konteks kebijakan pengampunan pajak. Data nasabah juga tidak bisa diberi kan kepada kepolisian. 

"Saya sudah mengatakan, saya sudah berikan jaminan untuk mengikuti TA. Anda tidak akan dianggap melakukan tindakan ilegal, kecuali kriminal.


Itu urusannya lain," ujar Sri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9). Sri mengatakan, akan mendatangi negara-negara yang dilaporkan menghalangi wajib pajak asal Indonesia mengikuti pengampunan pajak.


Di lain pihak, Otoritas Moneter Singapura (MAS) tak menyangkal, sejumlah bank melapor kan transaksi mencurigakan terkait dana-dana yang diikutkan pengampunan pajak. "Bank wajib mematuhi standar Financial Action Task Force. Jika memang ada transaksi mencurigakan, wajib melaporkan transaksi tersebut," tulis keterangan resmi MAS yang dikutip the Strait Times, Kamis (15/9).


MAS menekankan, pelaporan tersebut tak mesti berujung pada kriminalisasi. Penyelidikan baru akan dimulai jika memang ditemukan alasan ada pelanggaran pidana hukum dalam transaksi tersebut. Penyelidikan juga akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia.


Selain itu, MAS menyatakan, tetap mendukung program amnesti pajak Indonesia. "Harapannya, agar laporan transaksi yang mencurigakan tersebut, bisa membantu Indonesia dalam program amnesti pajak. Hal ini tidak menyurutkan klien untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak," ujar juru bicara MAS.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :