Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax Amnesty

Rabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 109 kaliSemua Kategori

katadata 125

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya. 

Alasannya, pemohon, yang mengaku mewakili masyarakat miskin, sebetulnya tidak dirugikan dengan undang-undang tersebut. "(UU Pengampunan Pajak) jelas-jelas tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi siapa pun,” kata Sri saat memberikan keterangan mewakili pemerintah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Menurut Sri Mulyani, Mahkamah menetapkan lima syarat kumulatif terkait kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemohon uji material. Namun, dari lima syarat tersebut, hanya satu yang terpenuhi, yaitu persamaan dan jaminan kepastian hukum. Adapun empat syarat lainnya terkait kerugian yang dialami para pemohon dianggap tak terpenuhi.

Pemerintah berargumen, dalil adanya kerugian berupa diskriminasi dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak berdasar. Alasannya, aturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali untuk wajib pajak yang sedang dalam masa persidangan dengan kelengkapan berkas perkara yang mencukupi. 


Selain itu, pemerintah juga menepis argumen bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak merugikan masyarakat miskin. Sri menjelaskan, anggapan ini juga tidak benar karena tax amnesty justru memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksud yaitu aliran dana repatriasi yang akan menggerakkan perekonomian, dana tebusan yang dapat digunakan untuk pembangunan, dan terjaminnya penerimaan pajak secara berkelanjutan karena kebijakan tax amnesty menciptakan basis pajak baru.


“Dengan meningkatnya pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian, akan tercipta lapangan kerja baru, tingkat suku bunga yang dapat dikurangi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Sri.


Dia meyakinkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dilandasi dengan pertimbangan mendalam. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia sangat rendah. Pada 2012, rasionya baru 11,89 persen, di bawah Malaysia sebesar 15,6 persen, Singapura 13,85 persen, Filipina 12,89 persen, serta Thailand 15,45 persen. Rendahnya tax ratio di antaranya disebabkan oleh banyaknya wajib pajak di dalam maupun di luar negeri yang belum melaporkan hartanya.

Sri mengutip studi lembaga konsultan internasional, dari total Rp 3.250 triliun harta orang-orang sangat kaya asal Indonesia, sebesar Rp 2.600 triliun di antaranya disimpan di Singapura. Selebihnya, dana tersebut tersimpan di berbagai negara termasuk Hongkong, Macau, Labuan, Luxemburg, Swiss, Panama, dan negara-negara surga pajak lainnya. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan dana-dana tersebut pulang ke Tanah Air. 


Selain itu, basis perpajakan nasional juga bisa meningkat sebab data aset atau harta yang diungkapkan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan di masa mendatang. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.


Keterangan Sri Mulyani tersebut didukung oleh Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng. Menurutnya, para pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas dalam menggugat. DPR memandang kebijakan tax amnesty justru akan memberi keuntungan bagi masyarakat dan negara.

"DPR tidak sepakat dengan dalil pemohon. Tax amnesty ini juga tidak hanya diberlakukan di Indonesia, tetapi di 38 negara lainnya. Ini merupakan hak yang bisa digunakan termasuk oleh pemohon. Maka, keterangan pemohon hendaknya dapat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Mekeng.

Senada dengan Sri, Melchias menjelaskan bahwa selain dapat mendorong pemulangan harta dari luar negeri (repatriasi), kebijakan tax amnesty bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan sehingga ke depan penerimaan negara semakin meningkat dan mendorong pembangunan nasional.

Sumber : katadata.co.id (20 Septmber 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

UJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing PemohonUJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing Pemohon

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dalam sidang tersebut hakim konstitusi mempermasalahkan legal standing salah satu pemohon yakni Partai Buruh.selengkapnya

Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumMenkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan Hukum

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :