Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Rabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 276 kaliSemua Kategori

katadata 028

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan.

Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukan usulan tarif dan periode penerapan tax amnesty yang baru.


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak membantah adanya usulan tarif tebusan sebesar dua, tiga, dan lima persen bagi wajib pajak yang merepatriasi asetnya. Angka tersebut naik dari draf awal yang mencantumkan tarif satu, dua, dan tiga persen.

Begitu pula bagi yang hanya mendeklarasikan hartanya, yaitu tidak memindahkan harta di luar negeri ke Indonesia, tarifnya naik dari dua, empat, dan enam persen menjadi empat, enam, dan 10 persen. Namun Bambang enggan berkomentar lebih jauh perihal usulan ini, lantaran masih dibahas di Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi XI DPR.


Selain itu, dia membenarkan usulan mengenai skema atau periode penerapannya, yakni menjadi tiga bulan pertama, kedua, dan empat bulan terakhir. Skenario ini lebih lama dibanding perkiraan awal yang hanya enam bulan hingga akhir 2016 dengan dua skema tarif tebusan.

Tapi lagi-lagi dia tak banyak berbicara tentang usulan ini. “Kami timbang kanan, timbang kiri. Belum ada keputusan,” kata Bambang usai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Deregulasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.


Usulan periode tax amnesty tadi dijabarkan oleh Supriyatno, kemarin. Dia mengatakan pemerintah berharap penerapan tax amnesty menjadi 10 bulan dimulai Juli 2016 hingga April 2017. Menanggapi hal itu, Ketua Panja Tax Amnesty ini mengatakan tak keberatan. Tetapi, ia menegaskan bahwa usulan ini masih dibahas di Panja.

Sementara itu, Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama belum mau berkomentar atas rencana perubahan tersebut. Alasannya, RUU Tax Amnesty masih dibahas di Panja bersama Komisi XI DPR. Padahal pemerintah begitu ingin kebijakan ini bisa diterapkan per Juli dengan harapan menambah penerimaan sebesar Rp 165 triliun tahun ini. 


Menanggapi usulan ini, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tak sepakat jika penerapan tax amnesty hingga tahun depan. Sebab pembayar pajak menjadi tidak terburu-buru melaporkan dan menempatkan dananya di dalam negeri.


Efeknya, tak akan signifikan mendorong penerimaan tahun ini. Sebab, perilaku pembayar pajak, kata dia, akan memilih menunggu dan melihat (wait and see) hingga ada kepastian hukum guna memastikan uang mereka aman.

“Kalau mau mendorong penerimaan Rp 165 triliun di 2016, jangan diperpanjang. Kalau opsi 2017 dibuka, sebenarnya bukan karena mahal, tetapi wajib pajak jadi tidak takut atau terburu-buru ikut tax amnesty. Jadi cukup tahun ini saja, supaya tidak ribet soal APBN juga,” kata dia kepada Katadata.

Sumber : katadata.co.id (14 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax Amnesty

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

DPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestyDPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax Amnesty

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

DPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan PajakDPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," kata Donny diJakarta, Minggu (15/5).selengkapnya

Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan Panja

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Ini yang Dibahas di Panja Tax AmnestyIni yang Dibahas di Panja Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak Pengusaha

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Bidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanBidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju Balikpapan

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya



 
TAGS # :