Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara Perpajakan

Kamis 9 Jun 2016 09:32Administratordibaca 232 kaliSemua Kategori

liputan6 011

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke tingkat panitia kerja (panja). Dengan itu, artinya pemerintah dan DPR serius untuk menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang KUP.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, RUU KUP mengacu pada beberapa kebijakan pokok. Di antaranya, perubahan terminologi wajib pajak, peningkatan pelayanan perpajakan, pengenaan sanksi dan sistem pengawasan. RUU ini juga mengacu poin lain yakni pendekatan hukum serta pengelolaan administrasi perpajakan.


"Dalam RUU ini terminologi wajib pajak diubah menjadi pembayar pajak dengan maksud memberikan penghargaan dan kebanggaan masyarakat yang berperan serta dalam membayar pajak. Dan diharapkan masyarakat menjadi lebih patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan," kata dia di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2016).


Bambang mengatakan, terkait pelayanan perpajakan dilakukan dengan membangun sistem pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.


Bambang menambahkan, dalam RUU juga akan menerapkan sanski yang mendidik dan berkeadilan. Artinya, akan ada sanksi yang rendah bagi pembayar pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhannya.


"Pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap pembayar pajak yang sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan membayar pajaknya dibandingkan dengan sanksi pembayar akibat penetapan otoritas perpajakan," jelas dia.


Kemudian, terkait dengan sistem pengawasan pemerintah menyatakan memperkuat basis pajak. Selain itu, Bambang mengatakan dalam RUU ini akan mengatur pula perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan informasi perpajakan.

‎‎
"Diatur pula perlindungan hukum yang memberikan data informasi kepada otoritas perpajakan," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 8 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RI

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Ini Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax AmnestyIni Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax Amnesty

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai perlu dilengkapi dengan dasar hukum lainnya yakni RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan jika belum ada perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan yang memadai, maka RUU Pengampunan Pajak hanya terfokus pada manfaat jangka pendek.selengkapnya

Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 Hari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

RUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanRUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan

Ketua DPR RI Ade Komarudin membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/07/2016).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib Pajak

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

Ini Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMNIni Kisah Menkeu tentang Sumber PMN untuk BUMN

Seharusnya dalam acara tersebut Menkeu, Sri didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, namun dengan alasan yang tidak jelas Menteri Rini tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.selengkapnya

Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

Menkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMNMenkeu Sedih BUMN Ogah Ikut TA Tapi Ngarep PMN

Hal tersebut dikatakan oleh Menkeu Sri saat acara sosialisasi tax amnesty bagi jajaran direksi dan komisaris BUMN, di Gedung Pertamina Jakarta Rabu (30/11/2016).selengkapnya

Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax Amnesty

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :