Pemerintah Bakal Tegur Konsultan Pajak yang Pasang Tarif Tinggi

Rabu 5 Okt 2016 08:04Administratordibaca 414 kaliSemua Kategori

liputan6 226

Pemerintah akan menegur para konsultan pajak yang menerapkan tarif tinggi saat Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berlangsung. Tarif konsultan pajak yang tinggi ini dikeluhkan oleh beberapa pihak yang ingin ikut dalam program yang telah berjalan sejak Juli lalu. 

Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol akan mengingat para konsultan pajak supaya mendukung Program Pengampunan Pajak.


"Nanti coba kami ingatkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), artinya tidak bermain-main. Tapi nanti akan ingatkan kembali IKPI untuk mendukung habis program ini," kata dia usai acara Seminar Kreativitas Industri Keuangan: Peluang Tax Amnesty di Babak Kedua di Jakarta, Selasa (4/10/2016).


Sementara itu, John mengatakan program tax amnesty telah mendapat dukungan dari banyak pihak. Salah satu di antaranya ialah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dia bilang, IAI telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan guna mendukung tax amnesty.

"IAI mereka mendukung program ini. Buktinya mereka menerbitkan PSAK70 mengenai standar akuntansi keuangan untuk tujuan pelaporan komersial bilamana ikut tax amnesty. Dengan demikian perusahaan masuk bursa dan perusahaan yang wajib audit tidak akan mengalami kendala tax amnesty," kata dia.


Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Perbankan Umum, BUMN dan BUMD, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Irman A Zahiruddin menerangkan pengalamannya saat ikut tax amnesty. Dia mengatakan, saat mengikuti tax amnesty membutuhkan jasa konsultan pajak karena tidak semua prosedur bisa dikerjakan sendiri.


Dari situ, dia mengatakan telah bertemu beberapa konsultan pajak. Dia pun terkejut, lantaran ada konsultan yang mematok tarif sampai Rp 250 juta. "Saya bertemu tiga konsultan pajak itu memberikan biaya Rp 250 juta, kedua memberikan biaya Rp 120 juta, ketiga Rp 25 juta," kata dia.


Berangkat dari hal tersebut, dia meminta pemerintah supaya terus-menerus melakukan sosialisasi untuk menyukseskan tax amnesty. Dia meminta sosialisasi juga diarahkan ke konsultan pajak agar tidak membanderol harga terlalu tinggi.


Tax amnesty merupakan program negara. Sehingga, lanjut dia, semua pihak mesti berkontribusi untuk menyukseskan program tersebut.


"Menelpon customer service, layanan pajak, nggak mungkin (dilakukan sendiri) karena banyak sekali pertanyaan periode kedua. Oleh karena itu, saya imbauan untuk memberikan sosialisasi ke konsultasi pajak, meminta mereka mempack harga, karena program pemerintah yang harus disukseskan mereka. Jangan charge Rp 250 juta. Itu kan kesempatan," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 4 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Peserta Tax Amnesty Keluhkan Mahalnya Tarif Konsultan Pajak hingga Rp250 JutaPeserta Tax Amnesty Keluhkan Mahalnya Tarif Konsultan Pajak hingga Rp250 Juta

Program pengampunan pajak (tax amnesty) terus bergulir. Kini pun sudah memasuki periode II dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Ada Tax Amnesty, Tarif Konsultan Pajak MelambungAda Tax Amnesty, Tarif Konsultan Pajak Melambung

Program pengampunan pajak atau tax amnesty memberi berkah tersendiri bagi jasa konsultan pajak. Adanya program ini membuat mereka berani membanderol tarif konsultasi yang tinggi.selengkapnya

Wah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyWah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax Amnesty

Ternyata memang banyak yang mengambil untung ketiga hajat nasional bernama tax amnesty berlangsung. Tidak hanya pemerintah saja, yang mendapat durian runtuh dari penerimaan pajak yang meningkat, konsultan pajak juga merasakan hal yang sama.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :