Pemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak Gagal

Selasa 23 Ags 2016 10:28Administratordibaca 188 kaliSemua Kategori

antara 195

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target.

"Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.

Pemerintah menargetkan dana repatriasi amnesti pajak Rp1.000 triliun, deklarasi Rp4.000 triliun, dan uang tebusan Rp165 triliun. Badan usaha milik negara (BUMN) siap menampung dana-dana repatriasi yang masuk melalui kebijakan amnesti pajak.

Bahkan, BUMN menyediakan ruang untuk menampung dana tersebut cukup besar, hingga Rp300 triliun. "Amnesti pajak ini, tidak bisa lagi kita tunda. Dan kita berupaya maksimal agar tercapai targetnya, dan nantinya dapat membiayai berbagai program pembangunan, utamanya infrastruktur," tutur Rini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan,"Kami tetap optimis tercapai. Jika pun sekarang belum tampak hasil capaiannya, kan ini baru diluncurkan. Pengusaha juga masih mendata aset-asetnya," katanya.

Robert menambahkan diperkirakan pertengahan September sudah banyak yang mendaftarkan mengingat bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi para wajib pajak untuk mendeklarasikan asetnya karena tarif yang dipatok masih sangat kecil. "Diskonnya besar banget, dari 30 persen (tarif normal) menjadi 2 persen (tarif tax amnesty) sampai September," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. "Kita harus optimis laah. Kalau pemerintah tidak optimis, ragu-ragu, bagaimana pelaku dunia usaha bisa yakin untuk menarik dananya ke Indonesia, atau investor menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Muliaman memastikan saat ini berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan dibandingkan banyak negara lain. "Kalau kita ditanya mau tanam uang bagusnya di mana, ya Indonesia," katanya.

"Semisal, pasar surat utang negara (SUN). Imbal hasil pada kebanyakan negara cenderung kecil, bahkan negatif. Hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang cukup parah di negar-negara tersebut. Misalnya Brasil, Turki, dan Afrika Selatan," ungkap Muliaman.

Ia menambahkan, "Kalau beli SUN di beberapa negara emerging market itu negatif, kalau Indonesia itu return-nya cukup besar.

Sementara itu Direktur Bank BRI dan Koordinator Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Asnawi Syam mengatakan ada beberapa proyek yang siap untuk menampung dana berupa investasi langsung.

Di antaranya proyek Tol Trans Jawa dengan nilai sebesar Rp6 triliun di bawah PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Kemudian proyek refinery milik PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Investasi langsung misalnya terdapat proyek Pertamina berupa refinery di Balikpapan dengan nilai proyek sebesar 5 miliar dolar AS. Kesempatan investasi juga diberikan kepada investor UMKM berupa join venture holtikultura estate yang mencakup tanaman buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan paket investasi dimulai dari 100 hingga 500 ha," paparnya.

Khusus untuk pasar modal, ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN yang akan ditawarkan dengan skema Initial Public Offering (IPO) sampai Rights Issue. Misalnya rencana IPO anak usaha dari PT Hutama Karya (Persero) yaitu HK Realtindo dengan perkiraan penawaran saham Rp1,4 triliun.

Asmawi menambahkan, sebanyak 26 BUMN juga akan menerbitkan obligasi dengan sebesar Rp 60 triliun. Misalnya PT Angkasa Pura I tahun ini akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun dan PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS.

"PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS," ujar Asmawi.

Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama BNI 1946 Ahmad Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Direktur BTN Maryono.

Sumber : antaranews.com (Hong Kong, 22 Agustus 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 TriliunAmnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Target Jangka Pendek dan Panjang Dirjen Pajak yang Baru, Robert PakpahanTarget Jangka Pendek dan Panjang Dirjen Pajak yang Baru, Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menargetkan dalam waktu dekat untuk fokus memaksimalkan penerimaan pajak tahun 2017.selengkapnya

Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak Tercapai

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakAgar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib Pajak

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya

Pajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahPajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran Rupiah

Raffi Ahmad termasuk salah satu selebritas yang gemar mengoleksi mobil-mobil mewah. Mobil bernilai miliaran rupiah yang ia miliki di antaranya Lamborghini, Maserati, juga Rolls Royce.selengkapnya

Bekraf tunggu arahan bea masuk barang tak berwujudBekraf tunggu arahan bea masuk barang tak berwujud

Badan Ekonomi Kreatif menunggu arahan selanjutnya dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian akan rencana bea masuk barang-barang digital. Rencana ini pun masih tahap pembicaraan dan menunggu hasil dari WTO di Buenos Aires.selengkapnya

Pebisnis bioskop tunggu aturan cukai digitalPebisnis bioskop tunggu aturan cukai digital

Rencana pengenaan bea masuk ke produk digital menjadi pro kontra bagi pelaku usaha kreatif. Khususnya para pengusaha bioskop tanah air. Sebab, salah satu produk industri kreatif yang bakal terkena cukai adalah film impor.selengkapnya

Penyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanPenyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Selain penerimaan negara yang meningkat, penyederhanaan ini juga berdampak positif pada persaingan industri yang lebih adil.selengkapnya

Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSPajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya.selengkapnya

Januari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceJanuari 2018, BPS mulai sisir data e-commerce

Ketiadaan data soal transaksi online kerap menyulitkan pemerintah susun kebijakan ekonomi digital. Padahal di sisi lain, kebutuhan regulasi soal tata kelola ekonomi digital sangat dibutuhkan saat ini.selengkapnya



 
TAGS # :