Pemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak Gagal

Selasa 23 Ags 2016 10:28Administratordibaca 123 kaliSemua Kategori

antara 195

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target.

"Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.

Pemerintah menargetkan dana repatriasi amnesti pajak Rp1.000 triliun, deklarasi Rp4.000 triliun, dan uang tebusan Rp165 triliun. Badan usaha milik negara (BUMN) siap menampung dana-dana repatriasi yang masuk melalui kebijakan amnesti pajak.

Bahkan, BUMN menyediakan ruang untuk menampung dana tersebut cukup besar, hingga Rp300 triliun. "Amnesti pajak ini, tidak bisa lagi kita tunda. Dan kita berupaya maksimal agar tercapai targetnya, dan nantinya dapat membiayai berbagai program pembangunan, utamanya infrastruktur," tutur Rini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan,"Kami tetap optimis tercapai. Jika pun sekarang belum tampak hasil capaiannya, kan ini baru diluncurkan. Pengusaha juga masih mendata aset-asetnya," katanya.

Robert menambahkan diperkirakan pertengahan September sudah banyak yang mendaftarkan mengingat bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi para wajib pajak untuk mendeklarasikan asetnya karena tarif yang dipatok masih sangat kecil. "Diskonnya besar banget, dari 30 persen (tarif normal) menjadi 2 persen (tarif tax amnesty) sampai September," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. "Kita harus optimis laah. Kalau pemerintah tidak optimis, ragu-ragu, bagaimana pelaku dunia usaha bisa yakin untuk menarik dananya ke Indonesia, atau investor menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Muliaman memastikan saat ini berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan dibandingkan banyak negara lain. "Kalau kita ditanya mau tanam uang bagusnya di mana, ya Indonesia," katanya.

"Semisal, pasar surat utang negara (SUN). Imbal hasil pada kebanyakan negara cenderung kecil, bahkan negatif. Hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang cukup parah di negar-negara tersebut. Misalnya Brasil, Turki, dan Afrika Selatan," ungkap Muliaman.

Ia menambahkan, "Kalau beli SUN di beberapa negara emerging market itu negatif, kalau Indonesia itu return-nya cukup besar.

Sementara itu Direktur Bank BRI dan Koordinator Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Asnawi Syam mengatakan ada beberapa proyek yang siap untuk menampung dana berupa investasi langsung.

Di antaranya proyek Tol Trans Jawa dengan nilai sebesar Rp6 triliun di bawah PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Kemudian proyek refinery milik PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Investasi langsung misalnya terdapat proyek Pertamina berupa refinery di Balikpapan dengan nilai proyek sebesar 5 miliar dolar AS. Kesempatan investasi juga diberikan kepada investor UMKM berupa join venture holtikultura estate yang mencakup tanaman buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan paket investasi dimulai dari 100 hingga 500 ha," paparnya.

Khusus untuk pasar modal, ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN yang akan ditawarkan dengan skema Initial Public Offering (IPO) sampai Rights Issue. Misalnya rencana IPO anak usaha dari PT Hutama Karya (Persero) yaitu HK Realtindo dengan perkiraan penawaran saham Rp1,4 triliun.

Asmawi menambahkan, sebanyak 26 BUMN juga akan menerbitkan obligasi dengan sebesar Rp 60 triliun. Misalnya PT Angkasa Pura I tahun ini akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun dan PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS.

"PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS," ujar Asmawi.

Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama BNI 1946 Ahmad Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Direktur BTN Maryono.

Sumber : antaranews.com (Hong Kong, 22 Agustus 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 TriliunAmnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak Tercapai

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakAgar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib Pajak

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :