Pemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak Gagal

Selasa 23 Ags 2016 10:28Administratordibaca 129 kaliSemua Kategori

antara 195

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target.

"Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.

Pemerintah menargetkan dana repatriasi amnesti pajak Rp1.000 triliun, deklarasi Rp4.000 triliun, dan uang tebusan Rp165 triliun. Badan usaha milik negara (BUMN) siap menampung dana-dana repatriasi yang masuk melalui kebijakan amnesti pajak.

Bahkan, BUMN menyediakan ruang untuk menampung dana tersebut cukup besar, hingga Rp300 triliun. "Amnesti pajak ini, tidak bisa lagi kita tunda. Dan kita berupaya maksimal agar tercapai targetnya, dan nantinya dapat membiayai berbagai program pembangunan, utamanya infrastruktur," tutur Rini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan,"Kami tetap optimis tercapai. Jika pun sekarang belum tampak hasil capaiannya, kan ini baru diluncurkan. Pengusaha juga masih mendata aset-asetnya," katanya.

Robert menambahkan diperkirakan pertengahan September sudah banyak yang mendaftarkan mengingat bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi para wajib pajak untuk mendeklarasikan asetnya karena tarif yang dipatok masih sangat kecil. "Diskonnya besar banget, dari 30 persen (tarif normal) menjadi 2 persen (tarif tax amnesty) sampai September," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. "Kita harus optimis laah. Kalau pemerintah tidak optimis, ragu-ragu, bagaimana pelaku dunia usaha bisa yakin untuk menarik dananya ke Indonesia, atau investor menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Muliaman memastikan saat ini berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan dibandingkan banyak negara lain. "Kalau kita ditanya mau tanam uang bagusnya di mana, ya Indonesia," katanya.

"Semisal, pasar surat utang negara (SUN). Imbal hasil pada kebanyakan negara cenderung kecil, bahkan negatif. Hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang cukup parah di negar-negara tersebut. Misalnya Brasil, Turki, dan Afrika Selatan," ungkap Muliaman.

Ia menambahkan, "Kalau beli SUN di beberapa negara emerging market itu negatif, kalau Indonesia itu return-nya cukup besar.

Sementara itu Direktur Bank BRI dan Koordinator Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Asnawi Syam mengatakan ada beberapa proyek yang siap untuk menampung dana berupa investasi langsung.

Di antaranya proyek Tol Trans Jawa dengan nilai sebesar Rp6 triliun di bawah PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Kemudian proyek refinery milik PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Investasi langsung misalnya terdapat proyek Pertamina berupa refinery di Balikpapan dengan nilai proyek sebesar 5 miliar dolar AS. Kesempatan investasi juga diberikan kepada investor UMKM berupa join venture holtikultura estate yang mencakup tanaman buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan paket investasi dimulai dari 100 hingga 500 ha," paparnya.

Khusus untuk pasar modal, ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN yang akan ditawarkan dengan skema Initial Public Offering (IPO) sampai Rights Issue. Misalnya rencana IPO anak usaha dari PT Hutama Karya (Persero) yaitu HK Realtindo dengan perkiraan penawaran saham Rp1,4 triliun.

Asmawi menambahkan, sebanyak 26 BUMN juga akan menerbitkan obligasi dengan sebesar Rp 60 triliun. Misalnya PT Angkasa Pura I tahun ini akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun dan PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS.

"PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS," ujar Asmawi.

Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama BNI 1946 Ahmad Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Direktur BTN Maryono.

Sumber : antaranews.com (Hong Kong, 22 Agustus 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 TriliunAmnesti Pajak, BUMN Target Kelola Dana Repatriasi Rp 300 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak Tercapai

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Agar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib PajakAgar Makin Banyak yang Ikut Tax Amnesty, BUMN Disarankan Tawarkan Proyek ke Wajib Pajak

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat Karya

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya



 
TAGS # :