Pemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax Amnesty

Kamis 26 Mei 2016 18:02Administratordibaca 327 kaliSemua Kategori

katadata 018

Pemerintah mengajukan revisi besaran tarif tebusan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Disisi lain, Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum satu suara perihal besaran tarif yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut. Sebab, sebelumnya berbagai kalangan menilai besaran tarif tebusan yang tercantum dalam rancangan beleid itu terlalu kecil.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno mengaku telah menerima usulan baru tarif tebusan amnesti pajak dari pemerintah. “Nanti akan kami bahas karena sekarang (pembahasannya) belum sampai ke sana,” katanya kepada Katadata, Kamis (26/5). Namun, dia belum bersedia mengungkapkan usulan baru besaran dan skema tarif tersebut.


Menurut Supriyatno, pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR sejak Senin lalu (23/5) memasuki tahap konsinyering, yaitu pembahasan yang melibatkan pihak-pihak terkait di pemerintahan seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Ada tiga pokok utama pembahasan, yaitu pengertian tax amnesty, acuan atau benchmarking kebijakan itu dengan negara lain, dan pengelompokan data (clustering).

Pada pembahasan klaster tersebut, terbagi lagi menjadi lima kelompok. Yaitu, mengenai ruang lingkup tax amnesty, subyek dan obyek pajak, tarif tebusan, tata cara mengikuti tax amnesty, fasilitas konsekuensi dan sanksi, serta perlakuan atas harta repatriasi.


Saat ini, menurut Supriyatno, Komisi XI DPR baru membahas ruang lingkup pengampunan pajak, berikut subyek dan obyek kebijakan tersebut. Sementara besaran tarif tebusan baru akan mulai dibahas Senin pekan depan.


Ia menyatakan, pembahasan besaran tarif di internal DPR berlangsung alot karena sejauh ini setiap fraksi memiliki usulan yang berbeda-beda. Karena itu, masing-masing fraksi tengah berkoordinasi secara internal untuk menyatukan suaranya. “Setiap fraksi beda-beda. Jadi konsultasi ke masing-masing fraksi, berapa tarif kompetitif yang akan masuk dalam RUU ini,” kata Supriyatno.        


Ia menambahkan, DPR tidak ingin terburu-buru membahas beleid pengampunan pajak meskipun kebijakan tersebut sangat diharapkan pemerintah untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Meski begitu, Supriyatno mengakui ada upaya mengejar penyelesaian RUU ini pada Juli mendatang, karena rencananya penerapan tax amnesty hanya berlaku enam bulan hingga akhir tahun ini.


Berdasarkan salinan RUU Pengampunan Pajak yang dimiliki Katadata, pemerintah mengusulkan tarif tebusan sebesar 1 persen, 2 persen, dan 3 persen dari aset bersih yang dilaporkan jika bersedia membawa masuk (repatriasi) asetnya ke dalam negeri. Sedangkan besaran 2 persen, 4 persen, dan 6 persen diberlakuykan bagi wajib pajak yang sekadar melaporkan (deklarasi) asetnya di luar negeri.


Namun, berbagai pihak menilai besaran tarif tebusan tersebut terlalu kecil. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pernah menyatakan, besaran tarif tebusan itu terlalu kecil. Dia mengacu kepada tarif tebusan yang biasa digunakan oleh banyak negara pengusung tax amnesty adalah lima persen hingga 10 persen.


Jika tarif tebusannya rendah, menurut dia, kebijakan itu akan merugikan negara. Alasannya, jika dana repatriasi itu ditempatkan di Surat Utang Negara (SUN) maka wajib pajak bakal meraup rata-rata imbal hasil (yield) SUN saat ini berkisar 8-9 persen. Alhasil, pemerintah akan menderita kerugian karena ada selisih sekitar tiga sampai delapan persen yang ditanggung negara dalam bentuk beban bunga utang.


Di sisi lain, memasuki masa konsinyering, pemerintah mengganti Ketua Panja Tax Amnesty yaitu Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Menurut Supriyatno, pergantian ini hal biasa dan bertujuan memperkuat pembahasan serta menjembatani aspirasi lembaga lain di pemerintahan.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pergantian ketua panja wakil pemerintah itu dengan pertimbangan ada banyak persoalan hukum yang dikaji dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak. “Jadi harus ada orang yang paham hukum juga,” katanya seusai menghadiri Sidang Paripurna DPR megenai tanggapan parlemen terhadap usulan asumsi makro APBN 2017 di Gedung MPR/DPR.


Sebelumnya, Bambang memperkirakan, potensi wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak dengan mengumumkan asetnya di luar negeri sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 4.000 triliun. “Kalau saya ambil (aset yang dideklarasi) Rp 4.000 triliun (target) konservatif, padahal seharusnya (bisa) Rp 11.000 triliun,” katanya. Jika mengacu kepada rata-rata besaran tarif tebusan deklarasi aset kekayaan sebesar 4 persen, maka potensi penerimaan negara sebesar Rp 160 triliun.


Sedangkan potensi dana yang dideklarasikan dan direpatriasikan ke dalam negeri sebesar Rp 1.000 triliun. Jika dihitung dengan rata-rata besaran tarif tebusan repatriasi 2 persen, maka potensi penerimaan negara sebesar Rp 20 triliun.


Jadi, kebijakan pengampunan pajak itu diharapkan menghasilkan penerimaan negara hingga Rp 180 triliun. Namun, Bambang berencana memasukkan target penerimaan kebijakan itu sebesar Rp 165 triliun ke dalam APBN Perubahan 2016.

Sumber : katadata.co.id (26 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Besaran Tarif Tebusan jadi Penentu Keberhasilan Pengampunan PajakBesaran Tarif Tebusan jadi Penentu Keberhasilan Pengampunan Pajak

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang masih digodok pemerintah dan DPR diharapkan bisa menarik dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri masuk ke Indonesia atau biasa disebut repatriasi modal. Namun, repatriasi modal sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax Amnesty

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan Panja

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat Karya

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya



 
TAGS # :