Pemberian Insentif Fiskal akan Gerus Penerimaan Pajak

Kamis 28 Jun 2018 14:25Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

BISNIS 1544



Potensi penerimaan pajak tahun ini akan sedikit tergerus gencarnya insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah.

Insentif-insentif yang sampai saat ini sudah ditebar adalah pelonggaran sektor dan syarat tax holiday, pemotongan pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, termasuk juga insentif berupa kemudahan restitusi pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Robert Pakpahan mengatakan, pemberian insentif fiskal memang akan menekan kinerja penerimaan pajak.

Khusus untuk penurunan PPh Final UKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen diperkirakan akan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun pada tahun ini

"Karena tarifnya turun, itu akan berkurang jumlah-nya (penerimaan) kurang lebih Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun di 2018," jelas Robert, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sementara itu, insentif berupa percepatan pengajuan restitusi juga akan mengurangi penerimaan pajak. Dalam insentif ini, wajib pajak bahan usaha yang patuh akan mendapatkan restitusi PPh maksimal tiga bulan, sedangkan PPN selama sebulan.

Untuk restitusi kecil, seperti PPh orang perorangan maksimal 15 hari, PPh badan sebulan, PPN selama sebulan. Lalu batas pembayaran restitusi untuk pengusaha kenapa pajak (PKP) berisiko rendah untuk PPN hanya sebulan.

Itulah sebabnya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, restitusi pada periode Januari-April 2018 tumbuh hingga 8,17 persen (yoy). Hal itu turut menyebabkan pertumbuhan PPN dalam negeri sedikit melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari sisi PPN Dalam Negeri tumbuh 12,12 persen terjaga di Januari - Mei 2018 . Namun, tahun lalu lebih besar, yakni 13,41 persen," jelas Menkeu.

Namun begitu, Robert masih meyakini, dampak negatif akibat insentif fiskal ke sisi penerimaan pajak hanya bersifat sementara. Penurunan tarif PPh final tidak akan berdampak negatif dalam jangka menengah panjang. Sebab, WP akan segera menyesuaikan dengan tarif tersebut.

"Kalau jangka menengah ke panjang, karena tujuan ini adalah mengurangi beban pajak pelaku UKM, harusnya beban yang berkurang itu dipakai untuk melakukan usaha yang lebih menggerakkan ekonomi," jelas Robert.

Apalagi dengan adanya penurunan PPh final, diharapkan basis pajak WP UKM bisa bertambah 50 persen hingga akhir tahun ini. Hal ini nantinya akan menggerakan ekonomi karena rasio pajak bisa naik. Sebab hingga tahun lalu, basis PPh Final UKM hanya 1,5 juta wajib pajak. "Harusnya basis pajaknya nambah, UKM porsinya di PDB itu lebih dari 50 persen," papar Robert.

Demikian juga bagi penerima tax holiday maupun restitusi pajak. Pebisnis yang merasakan insentif tersebut akan memiliki dana lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya sehingga mendorong perekonomian nasional.

Pakar pajak dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, tekanan target pajak tahun ini masih cukup besar. Dalam situasi tersebut, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen yang diandalkan. "Dirjen Pajak punya kewenangan untuk pemeriksaan, manfaatkan," ujar Yustinus.

Apalagi probabilitas keterperiksaan pajak di Indonesia masih rendah. Catatan CITA, angka audit coverage ratio (ACR) tahun 2017 hanya 0,45 persen dari total 1.964.331 WP Orang Pribadi Non-Karyawan dan 2,88 persen dari total 1.188.516 WP Badan. Menurut International Moneter Fund (IMF), standar ACR yang ideal untuk menjadi pendorong kepatuhan WP, yakni sebesar 3-5 persen.

Kemkeu mencatat, penerimaan pajak hingga Mei 2018 sebesar Rp 484,5 triliun, tumbuh 14,13 persen yoy. Angka ini sama dengan 34,02 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.



Sumber : bisnis.com (Jakarta, 28 Juni 2018)
Foto : Bisnis




BERITA TERKAIT
 

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari TargetPenerimaan Pajak 2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari Target

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memprediksi penerimaan pajak untuk tahun 2018 mencapai 92 persen dari target APBN.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Penerimaan Cukai Hingga Juni Rp66 Triliun, Baru 40 Persen dari Target 2019Penerimaan Cukai Hingga Juni Rp66 Triliun, Baru 40 Persen dari Target 2019

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai mencapai sebesar Rp66,70 triliun sampai dengan semester I- 2019. Angka ini baru 40,30 persen dari target penerimaan cukai pada APBN tahun 2019. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 30,89 persen dibandingkan capaian tahun lalu.selengkapnya

Dirjen Targetkan Penerimaan Pajak 95 Persen Hingga Akhir TahunDirjen Targetkan Penerimaan Pajak 95 Persen Hingga Akhir Tahun

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai 95 persen. Sedangkan untuk keseluruhan pendapatan negara, kata Robert bisa mencapai 100 persen.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2020 Ditargetkan Tumbuh 9 Persen hingga 12 PersenPenerimaan Pajak 2020 Ditargetkan Tumbuh 9 Persen hingga 12 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis penerimaan pajak pada 2020 mampu tumbuh sebesar 9%-12% dari target Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2019.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :