Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDM

Sabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 352 kaliSemua Kategori

okezone 135

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.

Seperti diberitakan realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2016 baru mencapai sekitar 26 persen dari target. Sejumlah kalangan mememperkirakan penerimaan pajak tahun ini akan gagal mencapai target seperti tahun sebelumnya.


Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memperkirakan shortfall alias kekurangan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 300 triliun. Masalahnya, ketika pembangunan berjalan, biaya pembangunan tersebut harus dibayarkan secara bertahap, yang dikuatirkan adalah ketika saatnya membayar apakah tersedia dananya atau tidak.


Sementara tax amnesty sendiri, menurut HT tidak menyelesaikan masalah. Sebab dari potensi dana yang masuk sebesar Rp2.000 triliun, yang bisa digunakan oleh negara hanya bagian dendannya saja yang sebesar 2-4 persen. Dengan perhitungan denda 4 persen saja dana yang tercapai baru Rp 80 triliun. “Jauh dibawah shortfall yang sebesar Rp 300 triliun,” kata Hary dalam diskusi ekonomi bersam Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).


Pembangunan infrastruktur, lanjut HT, seharusnya sejalan dengan kesiapan sumber daya manusiannya. Sehingga kegunaan dari infrastruktur tersebut bisa maksimal. Dalam pandangannya dana untuk pembangunan sesungguhnya bisa digunakan untuk membangun masyarakat. Seperti membangun UMKM, nelayan, petani atau meningkatkan produktivitas buruh. Sehingga bisa produktif


Membangun masyarakat, lanjut HT harus dilakukan dengan totalitas. Selain akses terhadap pendanaan murah mereka juga harus diberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan. Tak cukup disitu mereka juga membutuhkan proteksi.


"Kita bukan negara barat, tatanan anatomi masyarakatnya berbeda. Kita harus realistis, kita ini masih tertinggal, belum siap untuk pasar bebas. UMKM yang 50 juta lebih itu modalnya pas-pasan, sekolahnya pas-pasan. Dengan dibukannya pasar bebas mereka akan tergilas," kata dia


Dengan membangun masyarakat yang produktif basis pembayar pajak juga akan bertumbuh semakin besar. Sebagai gambaran saat ini dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, pembayar pajak kurang dari 2 juta orang.


“Artinya kelompok masyarakat produktif sedikit. Basis pembayar pajak harus tumbuh, semakin besar. Ini hanya bisa terjadi kalau ada keberpihakan terhadap masyarakat yang belum mapan,” tegas HT.


Dia menuturkan hal tersebut lah yang menjadi perjuangan Partai Perindo yaitu membangun masyarakat yang belum mapan menjadi mapan. Sehingga basis pembayar pajak akan semakin besar. Dengan cara seperti itu Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju. Dengan menjadi negara maju, kesehatan masyarakat, pendidikan


Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, HT juga mengatakan pemerintah harus segera mengupayakan agar investasi bisa segera masuk. Sehingga lapangan kerja tercipta, produktif.


Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ibu Enny Sri Hartati sepakat dengan yang dikatakan oleh Hary. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi segera. Untuk menarik investasi tersebut dibutuhkan kepercayaan. Sementara hal tersebut harus berkejaran dengan waktu.


“Pemerintah harus betul-betul serius dalam menfasilitasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha agar sama-sama memperkuat ekonomi kita ini yang dibuthkan untuk memperkuat ekonomi kita supaya segera kembali dari keterpurukan,” Kata dia


Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurutnya belum efektif dan jauh dengan realisasinya. “Saran saya, tadi belajar dan mungkin bisa belajar dengan pak Hary Tanoe,“ pungkasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 1 Juli 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar Google

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

Hary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis PajakHary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis Pajak

Seperti tahun sebelumnya, penerimaan pajak Indonesia tahun ini diperkirakan akan kembali meleset. Indonesia harus membangun masyarakatnya untuk memperbesar basis pajak, agar kekurangan penerimaan pajak tak selalu berulang, bahan bakar pembangunan pun bisa maksimal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :