Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDM

Sabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

okezone 135

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.

Seperti diberitakan realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2016 baru mencapai sekitar 26 persen dari target. Sejumlah kalangan mememperkirakan penerimaan pajak tahun ini akan gagal mencapai target seperti tahun sebelumnya.


Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memperkirakan shortfall alias kekurangan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 300 triliun. Masalahnya, ketika pembangunan berjalan, biaya pembangunan tersebut harus dibayarkan secara bertahap, yang dikuatirkan adalah ketika saatnya membayar apakah tersedia dananya atau tidak.


Sementara tax amnesty sendiri, menurut HT tidak menyelesaikan masalah. Sebab dari potensi dana yang masuk sebesar Rp2.000 triliun, yang bisa digunakan oleh negara hanya bagian dendannya saja yang sebesar 2-4 persen. Dengan perhitungan denda 4 persen saja dana yang tercapai baru Rp 80 triliun. “Jauh dibawah shortfall yang sebesar Rp 300 triliun,” kata Hary dalam diskusi ekonomi bersam Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).


Pembangunan infrastruktur, lanjut HT, seharusnya sejalan dengan kesiapan sumber daya manusiannya. Sehingga kegunaan dari infrastruktur tersebut bisa maksimal. Dalam pandangannya dana untuk pembangunan sesungguhnya bisa digunakan untuk membangun masyarakat. Seperti membangun UMKM, nelayan, petani atau meningkatkan produktivitas buruh. Sehingga bisa produktif


Membangun masyarakat, lanjut HT harus dilakukan dengan totalitas. Selain akses terhadap pendanaan murah mereka juga harus diberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan. Tak cukup disitu mereka juga membutuhkan proteksi.


"Kita bukan negara barat, tatanan anatomi masyarakatnya berbeda. Kita harus realistis, kita ini masih tertinggal, belum siap untuk pasar bebas. UMKM yang 50 juta lebih itu modalnya pas-pasan, sekolahnya pas-pasan. Dengan dibukannya pasar bebas mereka akan tergilas," kata dia


Dengan membangun masyarakat yang produktif basis pembayar pajak juga akan bertumbuh semakin besar. Sebagai gambaran saat ini dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, pembayar pajak kurang dari 2 juta orang.


“Artinya kelompok masyarakat produktif sedikit. Basis pembayar pajak harus tumbuh, semakin besar. Ini hanya bisa terjadi kalau ada keberpihakan terhadap masyarakat yang belum mapan,” tegas HT.


Dia menuturkan hal tersebut lah yang menjadi perjuangan Partai Perindo yaitu membangun masyarakat yang belum mapan menjadi mapan. Sehingga basis pembayar pajak akan semakin besar. Dengan cara seperti itu Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju. Dengan menjadi negara maju, kesehatan masyarakat, pendidikan


Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, HT juga mengatakan pemerintah harus segera mengupayakan agar investasi bisa segera masuk. Sehingga lapangan kerja tercipta, produktif.


Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ibu Enny Sri Hartati sepakat dengan yang dikatakan oleh Hary. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi segera. Untuk menarik investasi tersebut dibutuhkan kepercayaan. Sementara hal tersebut harus berkejaran dengan waktu.


“Pemerintah harus betul-betul serius dalam menfasilitasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha agar sama-sama memperkuat ekonomi kita ini yang dibuthkan untuk memperkuat ekonomi kita supaya segera kembali dari keterpurukan,” Kata dia


Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menurutnya belum efektif dan jauh dengan realisasinya. “Saran saya, tadi belajar dan mungkin bisa belajar dengan pak Hary Tanoe,“ pungkasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 1 Juli 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Kemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitKemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikit

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat ada Rp 32,7 triliun piutang pajak yang dikeluarkan dari neraca tahun anggaran 2017 dan ditetapkan sebagai hapus buku. Namun tetap bisa ditagih.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

Hary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis PajakHary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis Pajak

Seperti tahun sebelumnya, penerimaan pajak Indonesia tahun ini diperkirakan akan kembali meleset. Indonesia harus membangun masyarakatnya untuk memperbesar basis pajak, agar kekurangan penerimaan pajak tak selalu berulang, bahan bakar pembangunan pun bisa maksimal.selengkapnya

Jastip Lebih Rp 7 Juta/Orang, Ini Daftar Pajak yang Harus DilunasiJastip Lebih Rp 7 Juta/Orang, Ini Daftar Pajak yang Harus Dilunasi

Jastip Lebih Rp 7 Juta/Orang, Ini Daftar Pajak yang Harus Dilunasiselengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :