Pelaku Properti Tanggapi `Tax Amnesty`

Ahad 17 Jul 2016 08:44Administratordibaca 810 kaliSemua Kategori

pixabay 003

Undang-undang mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) oleh DPR akhir Juni 2016 lalu ternyata masih menjadi perbincangan hangat di kalangan agen properti.

Pengampunan pajak diyakini bisa mendorong perbaikan ekonomi nasional. Pengampunan pajak terutama akan mendorong orang-orang yang sebelumnya menghindari pajak dengan menyimpan dana di luar negeri, bertobat dan membawa dananya ke dalam negeri.


Para pengamat menilai kebijakan ini bisa mendatangkan pemasukan hingga ratusan triliun Rupiah. Sementara menurut Bank Indonesia, tax amnesty bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,3%.


Dana dari luar yang masuk ke bank-bank nasional, yang kemudian akan menginvestasikannya ke berbagai sektor di dalam negeri, termasuk sektor properti.


Menurut Aleviery Akbar, associate director residential sales & leasing Colliers, International mengatakan, adanya pengampunan pajak akan membuat pertumbuhan properti di Indonesia menjadi menarik.


“Tentu saja, secara makro akan mempengaruhi stabilitas harga, dan menarik orang berani pinjam (beli KPR) dengan bank,” katanya.


Ia juga menjelaskan bagaimana, nantinya pihak bank akan memberikan kemudahan bagi konsumen dengan menurunkan suku bunga KPR dan aturan besaran uang muka untuk rumah pertama.


Kata Aleviery, ini peluang yang baik untuk pengembang, karena permintaan rumah akan meningkat, meskipun dampaknya tidak bisa dirasakan tahun ini.


Meski demikian, agen properti Ongki Sutanto, principle agen dari Unity21 Property mengungkapkan sudut pandang yang berbeda. Saat ini, menurutnya, bisnis properti di Indonesia masih dipengaruhi oleh para spekulan atau investor.


“Mereka saat ini sudah terlanjur membeli banyak properti yang mau tidak mau harus mereka lepas (dijual). Bagi investor kendati permintaan properti akan meningkat, namun perlu diingat, para investor ini rata-rata memiliki properti yang lama dan bukan baru,” ujar Ongki dikutip dari laman Rumah.com, Jumat (15/7/2016).


Menurut Ongki, bank lebih memudahkan proses pengajuan kredit rumah untuk properti baru dibandingkan untuk properti lama. Akibatnya, stok rumah investasi masih tetap menumpuk.


“Jika pencari properti meningkat, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat melepas (menjual) properti. Tapi, sayang, kenyataannya pihak bank lebih tertarik bekerja sama dengan pengembang proyek rumah baru dibandingkan rumah second,” kata Ongki.


“Kenyataannya investor properti lebih banyak mengoleksi rumah second (bekas),” ia menambahkan.


Ongki menyesali pelayanan pihak bank yang ‘pilih kasih’ sehingga properti milik investor ini lama terjual.


Salah satu kendala yang kerap terjadi di lapangan adalah lama waktu persetujuan pihak bank kepada konsumen untuk membeli rumah. Padahal, uang muka sudah terbayar lunas.


“Saya percaya, dengan turunnya suku bunga dan ketentuan uang muka, diharapkan akan membuat bisnis properti ini bergairah. Namun, perlu diingat sekali lagi, properti di Indonesia tidak akan terlepas dari spekulan tadi. Jadi, jika tidak ada perubahan dalam pelayanan pihak bank ditakutkan tidak akan ada perubahan yang siginifikan,” katanya.


Hal senada juga diiyakan oleh Chandra Wiranata, principle agen Uniland Property mengatakan adanya pegampunan pajak yang berlaku pekan depan akan tidak efektif bila tidak ada pembenahan secara fasilitas yang diberikan oleh bank.


“Kemudahan suku bunga yang turun 6% – 9% sebagai dampak penunjang adanya pengampunan pajak ini, akan sia-sia bila bank masih memperlakukan tidak adil antara properti baru dan properti lama. Jika sudah begitu, properti yang dimiliki investor akan sulit terjual,” tambah Chandra.


“Sebenarnya mereka belum mengetahui persis, bagaimana undang-undang ini bisa benar-benar menguntungkan di tahun mendatang,” ujar Chandra.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 16 Juli 2016)
Foto : pixabay




BERITA TERKAIT
 

Sektor Properti Diyakini Akan Kembali BoomingSektor Properti Diyakini Akan Kembali Booming

Program dana tax amnesty atau pengampunan pajak diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor properti dan pariwisata. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.selengkapnya

Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan Properti

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan Bergairah

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.selengkapnya

Ini Cerita Peserta TA di Sektor PropertiIni Cerita Peserta TA di Sektor Properti

Setelah UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty dijalankan, tak sedikit juga yang menuai tuahnya salah satunya sektor properti. Ignatius Untung, Country General Manager Rumah123 menuturkan terjadi dampak yang signifikan pada pengakuan harta di bidang properti. "Ada orang-orang yang tadinya melakukan jual beli warisan yang sebelumnya tidak pernah diakui sekarang menjadi diakui," kata Ignatius kepadselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :