Pelaku Properti Tanggapi `Tax Amnesty`

Ahad 17 Jul 2016 08:44Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

pixabay 003

Undang-undang mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) oleh DPR akhir Juni 2016 lalu ternyata masih menjadi perbincangan hangat di kalangan agen properti.

Pengampunan pajak diyakini bisa mendorong perbaikan ekonomi nasional. Pengampunan pajak terutama akan mendorong orang-orang yang sebelumnya menghindari pajak dengan menyimpan dana di luar negeri, bertobat dan membawa dananya ke dalam negeri.


Para pengamat menilai kebijakan ini bisa mendatangkan pemasukan hingga ratusan triliun Rupiah. Sementara menurut Bank Indonesia, tax amnesty bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,3%.


Dana dari luar yang masuk ke bank-bank nasional, yang kemudian akan menginvestasikannya ke berbagai sektor di dalam negeri, termasuk sektor properti.


Menurut Aleviery Akbar, associate director residential sales & leasing Colliers, International mengatakan, adanya pengampunan pajak akan membuat pertumbuhan properti di Indonesia menjadi menarik.


“Tentu saja, secara makro akan mempengaruhi stabilitas harga, dan menarik orang berani pinjam (beli KPR) dengan bank,” katanya.


Ia juga menjelaskan bagaimana, nantinya pihak bank akan memberikan kemudahan bagi konsumen dengan menurunkan suku bunga KPR dan aturan besaran uang muka untuk rumah pertama.


Kata Aleviery, ini peluang yang baik untuk pengembang, karena permintaan rumah akan meningkat, meskipun dampaknya tidak bisa dirasakan tahun ini.


Meski demikian, agen properti Ongki Sutanto, principle agen dari Unity21 Property mengungkapkan sudut pandang yang berbeda. Saat ini, menurutnya, bisnis properti di Indonesia masih dipengaruhi oleh para spekulan atau investor.


“Mereka saat ini sudah terlanjur membeli banyak properti yang mau tidak mau harus mereka lepas (dijual). Bagi investor kendati permintaan properti akan meningkat, namun perlu diingat, para investor ini rata-rata memiliki properti yang lama dan bukan baru,” ujar Ongki dikutip dari laman Rumah.com, Jumat (15/7/2016).


Menurut Ongki, bank lebih memudahkan proses pengajuan kredit rumah untuk properti baru dibandingkan untuk properti lama. Akibatnya, stok rumah investasi masih tetap menumpuk.


“Jika pencari properti meningkat, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat melepas (menjual) properti. Tapi, sayang, kenyataannya pihak bank lebih tertarik bekerja sama dengan pengembang proyek rumah baru dibandingkan rumah second,” kata Ongki.


“Kenyataannya investor properti lebih banyak mengoleksi rumah second (bekas),” ia menambahkan.


Ongki menyesali pelayanan pihak bank yang ‘pilih kasih’ sehingga properti milik investor ini lama terjual.


Salah satu kendala yang kerap terjadi di lapangan adalah lama waktu persetujuan pihak bank kepada konsumen untuk membeli rumah. Padahal, uang muka sudah terbayar lunas.


“Saya percaya, dengan turunnya suku bunga dan ketentuan uang muka, diharapkan akan membuat bisnis properti ini bergairah. Namun, perlu diingat sekali lagi, properti di Indonesia tidak akan terlepas dari spekulan tadi. Jadi, jika tidak ada perubahan dalam pelayanan pihak bank ditakutkan tidak akan ada perubahan yang siginifikan,” katanya.


Hal senada juga diiyakan oleh Chandra Wiranata, principle agen Uniland Property mengatakan adanya pegampunan pajak yang berlaku pekan depan akan tidak efektif bila tidak ada pembenahan secara fasilitas yang diberikan oleh bank.


“Kemudahan suku bunga yang turun 6% – 9% sebagai dampak penunjang adanya pengampunan pajak ini, akan sia-sia bila bank masih memperlakukan tidak adil antara properti baru dan properti lama. Jika sudah begitu, properti yang dimiliki investor akan sulit terjual,” tambah Chandra.


“Sebenarnya mereka belum mengetahui persis, bagaimana undang-undang ini bisa benar-benar menguntungkan di tahun mendatang,” ujar Chandra.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 16 Juli 2016)
Foto : pixabay




BERITA TERKAIT
 

Sektor Properti Diyakini Akan Kembali BoomingSektor Properti Diyakini Akan Kembali Booming

Program dana tax amnesty atau pengampunan pajak diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor properti dan pariwisata. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.selengkapnya

Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan Bergairah

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.selengkapnya

Ini Cerita Peserta TA di Sektor PropertiIni Cerita Peserta TA di Sektor Properti

Setelah UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty dijalankan, tak sedikit juga yang menuai tuahnya salah satunya sektor properti. Ignatius Untung, Country General Manager Rumah123 menuturkan terjadi dampak yang signifikan pada pengakuan harta di bidang properti. "Ada orang-orang yang tadinya melakukan jual beli warisan yang sebelumnya tidak pernah diakui sekarang menjadi diakui," kata Ignatius kepadselengkapnya

Sisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke PropertiSisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke Properti

Indonesia Property Watch‎ (IPW) melihat kebijakan amnesti pajak yang dijalankan pemerintah, dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap industri properti.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :