Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan rapat pleno di Pesantren Kempek, Cirebon, Sabtu-Senin 23-25 Juli 2016.
Rapat pleno yang dihadiri keseluruhan pengurus harian NU dari Mustasyar, Syuriyah, A'wan, Tanfidziyah, pimpinan lembaga, dan badan otonom saat ini mengusung tema "Meneguhkan Islam Nusantara Menuju Kemandirian Ekonomi Warga"
Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Maksum Machfoed menyatakan, selain tujuan rapat pleno dimanfaatkan untuk evaluasi program kerja, juga akan dibahas seputar isu aktual berkaitan dengan tema perekonmian.
Salah satunya, ujar Kiai Maksum, menyangkut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan pemerintah.
"Saat munas/kombes tahun-tahun lalu kita berbicara tentang pajak sampai muncul sikap dan itu menakutkan sekali, kalau pemakaian pajak ini tidak semestinya kita harus boikot pajak itu. Lalu tata aturan dijalankan pemerintah dengan KPK yang lebih galak," kata Maksum, Sabtu (23/7/2016), malam, di Arena Rapat Pleno PBNU.
"Nah sekarang meskipun ini tingkat pleno di bawah Munas/Kombes, kita akan memberikan sikap salah satunya soal tax amnesty, kira-kira kerasa, kalau nggak keras nggak NU tapi konstruktif," tandasnya.
Dikatakan, tax amnesty sengaja menjadi perhatian penting dalam rapat pleno PBNU kali ini karena menyangkut masa depan bangsa dan negara. Selama ini, lanjutnya, forum silahturahmi para kiai NU seperti rapat pleno selalu memberikan solusi atas persoalan ditengah-tengah masyarakat.
"Namun kami pastikan tidak ada pesanan (tanpa muatan politis) apapun dalam rapat ini," terangnya.
Dijelaskan, selain tax amnesty, sejumlah isu krusial lain juga akan dibahas antaralain pangan, koperasi, vaksin palsu, dan lainnya.
Direncanakan sejumlah pejabat negara dan pakar ekonomi akan hadir menjadi pembicara seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
"Jadi nanti kita dengarkan bersama bagaimana paparan dari pemerintah dan pakar mengenai persoalan ekonomi terkini," pungkasnya.
Dari pantauan di lokasi, Pesantren Kempek sebagai arena penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU nampak telah dipersiapkan dengan baik. Terdapat panggung dengan tenda yang cukup besar akan digunakan untuk acara pembukaan pada Minggu (24/7/2016) sekitar pukul 09.00 WIB.
Sepanjang jalan mulai memasuki gapura pesantren diwarnai atribut NU. Selain itu juga terdapat tulisan ucapan selamat datang pada para pejabat negara seperti Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan lainnya.
Mengawali rangkaian acara, pada malam ini sekitar pukul 20.30 WIB para peserta Rapat Pleno dipimpin Ketua Umum PBNU KHS aid Aqil Siradj melaksakan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati.
Sumber : tribunnews, 24 Juli 2016)
Foto : istimewa
Bahasan Rumusan Hukum Pengampunan Pajak Rapat Pleno PBNU AlotRapat pleno PBNU melalui forum bahtsul masail "gagal" merumuskan hukum pengampunan pajak (tax amnesty) hingga rapat yang digelar di Pesantren KHAS, Kempek, Cirebon itu ditutup Senin.selengkapnya
Pleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonRapat pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang dibuka Mensos Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah, Minggu, akan membahas berbagai persoalan aktual termasuk Amnesti Pajak dan game Pokemon Go.selengkapnya
Hari Ini, RUU Tax Amnesty Akan Dibahas di Rapat BamusWakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan segera dilaporkan oleh Komisi XI. Menurutnya, hari ini Komisi XI akan melaporkan RUU Tax Amnesty itu ke rapat badan musyawarah (Bamus) terkait proses pembahasan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah akan naikkan tarif cukai rokok tahun 2022, ini kata PBNUMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. Tapi, besaran tarifnya belum disepakati, sebab pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan fiskal tersebut terhadap beberapa aspek pertimbangan.selengkapnya
Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya
Darmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali mengundang beberapa pejabat negara ke kantornya. Kali ini, dirinya memimpin rapat koordinator (rakor) mengenai e-commerce.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
