Pasca Brexit, Inggris Berencana Pangkas Pajak Perusahaan

Sabtu 9 Jul 2016 09:17Administratordibaca 491 kaliSemua Kategori

sindonews 061

Inggris telah mengumumkan rencana untuk memotong pajak perusahaan menjadi kurang dari 15% untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan tetap tertarik berinvestasi di negara tersebut setelah Brexit atau keputusan warga Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE). Menteri keuangan Inggris George Osborne mengatakan ingin membangun apa yang disebut 'super-kompetitif ekonomi', dengan pajak yang rendah.

Dilansir Reuters, Senin (4/7/2016) guna mewujudkan super-kompetitif ekonomi, target Osborne selanjutnya pajak menjadi lebih rendah pada 2020 yang sekarang berada pada posisi 20% untuk menjadi pajak terendah untuk suatu ekonomi negara maju saat ini. Meski belum diketahui secara pasti kapan Inggris akan memberlakukan rencana tersebut, tapi bila terwujud Inggris akan mendekati pajak Irlandia sebesar 12,5% sebagai negara berkembang.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kekhawatiran perusahaan-perusahaan akan meninggalkan negeri Ratu Elizabeth -julukan Inggris- itu itu akibat ketidakpastian hubungan negara ini dengan UE ke depan. Rencana kebijakan Inggris ini langsung mendapatkan respons dari beberapa negara akibat merasa terancam pajak rendah yang bakal diberlakukan Inggris.

Menteri Transportasi Irlandia mengatakan Osborne jelas berupaya untuk memikat investor dari Irlandia. "Jika angka itu turun menjadi 12,5% di Inggris, hal itu akan mengancam kita. Ini berarti harus ada penyesuain lagi dan membuat diri kita (Irlandia) lebih menarik," ucap Shane Ross.

Sementara Belanda mengatakan akan meninjau tarif pajak mereka untuk memastikan tetap menarik buat kalangan investor. "Ini adalah sesuatu yang kita pikirkan untuk masa depan," jelas juru bicara kementerian Paul van der Zanden.

"Di satu sisi kita ingin melawan penghindaran pajak dan di sisi lain kita perlu melihat iklim investasi kami," jelas seorang juru bicara untuk Jerman, sedangkan Departemen Keuangan mengatakan rencana untuk memotong pajak korporasi harus adil. "Jelas bahwa tujuan pemerintah (Jerman) untuk menangani masalah pajak adalah dengan cara yang adil di satu pasar," ucap Martin Jaeger. 

Sumber : sindonews.com (4 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Pengamat: Tiru Inggris untuk Tarik Pajak GooglePengamat: Tiru Inggris untuk Tarik Pajak Google

Google tercatat sebagai salah satu perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia. Tunggakan perusahaan internet asal Amerika Serikat tersebut ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.selengkapnya

Brexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 MiliarBrexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 Miliar

Pemerintah Inggris mengaku terancam untuk menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran puluhan miliar dolar AS jika para voters Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pekan depan (Brexit). Melansir CNN Money, Kepala Departemen Keuangan Inggris, Kanselir George Osborne mengatakan dia berpikir perlu untuk membuat anggaran darurat untuk mengisi "lubang hitam" dari sekira 30 miliar pondsterlingselengkapnya

Cegah Investor Lari, Inggris akan Potong PajakCegah Investor Lari, Inggris akan Potong Pajak

Pemerintah Inggris berupaya mencegah investor hengkang dari dalam negeri, setelah keputusan Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Salah satunya dengan memangkas pungutan pajak bagi perusahaan.selengkapnya

Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan Lokal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%

Pemerintah masih melakukan kajian mengenai rencana penurunan tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentuselengkapnya

2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari Negara2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari Negara

Kedua perusahaan yang bakal mendapatkan fasilitas pajak itu adalah PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT Permata Hijau Palm Oleo. "Jangan dibiarkan berlarut-larut dan mengganggu permohonan tax allowance untuk perusahaan tapi harus dibicarakan," ujar Menko Darmin di Kantonya, Jumat Malam (07/10/2016).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya



 
TAGS # :