Panglima TNI Minta Prajurit Dukung Program Tax Amnesty

Kamis 22 Sep 2016 12:21Administratordibaca 89 kaliSemua Kategori

tribunnews 126

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo meminta seluruh prajuritnya, wajib mendukung dan menyukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty).

"Karena sudah menjadi program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi kita, maka upaya pemerintah harus berhasil agar roda ekonomi bergerak dan mengurangi beban masyarakat kecil," kata Gatot di hadapan 130 perwira tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/9/2016).

Panglima TNI juga mengatakan, situasi nasional kita saat ini sangat tergantung pada situasi Internasional, dimana krisis ekonomi dan depresi ekonomi dapat meningkatkan kejahatan secara kualitas maupun kuantitas.


"Kondisi ekonomi kita baik, maka pendapatan negara bertambah dan anggaran untuk TNI pun membaik," katanya.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat ini persaingan global tidak bisa dipungkiri, dimana negara-negara saling bersaing karena krisis ekonomi menimbulkan berbagai kesulitan, maka otomatis akan berdampak pada ekspor dan impor.


"Bagaimanapun juga pajak harus memenuhi target, karena 74 persen uang yang diambil oleh negara adalah untuk pembiayaan APBN," kata Gatot.

"Tax Amnesty adalah untuk mewujudkan keadilan, selama ini pembayar pajak aktif diperlakukan tidak adil, karena sebagian pengusaha dan pelaku ekonomi yang penghasilannya besar tidak membayar pajak, pembayar pajak aktif kebanyakan dari masyarakat menengah kebawah," tambahnya.


Program pengampunan pajak yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan kebaikan dari pemerintah dan memberikan peluang mulai dari tahap I, tahap II dan tahap III.


"Undang-Undang Tax Amnesty menjaga kerahasiaan objek pajak yang dipegang, bahkan bagi yang membocorkan dikenakan sanksi hukuman lima tahun penjara," kata Panglima TNI.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Ken Dwijugiasteadi, menyatakan bahwasanya Tax Amnesty bertujuan untuk mengembalikan modal kekuatan ekonomi kita sendiri dengan dibiayai oleh kita sendiri, serta untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi baru yang dipikul oleh kita semua.

"Investasi dapat menyerap tenaga kerja, kalau tenaga kerja terserap berarti ada daya beli, nanti akan memunculkan permintaan-permintaan barang dan jasa baru, artinya ekonomi semua bergulir lagi dan dampaknya kedepan ekonomi kita akan lebih maju dari negara-negara di Asia," kata Dirjen Pajak.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 22 September 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` Legal

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

Panglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi NegeriPanglima TNI: Invisible Hand Ingin Memanfaatkan Kondisi Negeri

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap ancaman dari luar, yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).selengkapnya

Pengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalPengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-Nasional

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah UUD. Bukan hanya karena di balik rencana ini terlihat mau melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut tuntas, sehingga jelas masa saja aset nasional yang harus dikembalikan.selengkapnya

Panglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPPanglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJP

Jenderal Gatot menuturkan tujuan kedatangannya kali ini untuk menggali kemampuan bangsa dalam meningkatkan pendapatan pajak ditengah kondisi ekonomi global yang tengah dilanda kesulitan.selengkapnya

Panglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen PajakPanglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen Pajak

Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo memberikan wawasan kebangsaan terkait tantangan yang dihadapi Indonesia dan global kepada seluruh kepala Kanwil dan KKP pajak seluruh Indonesia.selengkapnya

Beri Pengarahan Pegawai Dirjen Pajak, Panglima TNI Sebut Pajak Komponen Vital Ketahanan BangsaBeri Pengarahan Pegawai Dirjen Pajak, Panglima TNI Sebut Pajak Komponen Vital Ketahanan Bangsa

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pengarahan dihadapan 646 peserta Rapat Pimpinan Nasional ke-10 Direktrorat Jenderal Pajak tahun 2016, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan Target

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenRealisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 Persen

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya



 
TAGS # :