Palsukan Faktur Pajak, Anton Tedja Rugikan Negara Rp 15 Miliar

Kamis 17 Mar 2016 07:36Administratordibaca 1072 kaliSemua Kategori

republika 008

Pengusaha Anton Tedja telah merugikan negara hingga 15 Miliar. Kerugian tersebut diduga karena pengusaha tersebut telah menggunakan faktur pajak palsu.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima pelimpahan dari ditjen pajak atas nama tersangka Anton Tedja," ujar Kepala Humas Kejati DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Waluyo, Anton Tedja telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar. Anton Tedja juga telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam faktur pajak tersebut terdapat beberapa nama perusahaan, di antaranya PT. Intan Grahatama Putra, PT. Ccipta Dinamis Utama, PT Kartika Griya Muda Perkasa, PT Zurya Inti Cemerlang Jaya, PT Bintang Sukses Bersama, PT Galang Inti Karya, PT Putra Mulia Lestari, PT Abigail Putra Harapan, CV Bumi Raya, PT Citra Guna Sakti, PT Jaya Tama Megah Perkasa, PT Kahuripan Sukses Sejati, PT Motifatama, PT Kajatindo Primacitra, dan PT Perkakas Multi Guna 

"Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan Rp15 miliar," ujarnya.

Kemudian atas perbuatannya tersangka terancam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan ke dua UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 16 Maret 2016)
Foto : antara/wahyu putro




BERITA TERKAIT
 

DJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke KejaksaanDJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke Kejaksaan

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan penerbitan faktur bodong senilai Rp 1,2 triliun sekaligus harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penjahat perpajakan itu akan menjalani sidang atas kasus TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

Pajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatPajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali Lipat

Penerimaan pajak air tanah yang dibayarkan oleh pengelola gedung-gedung bertingkat di DKI Jakarta bakal melonjak tajam. Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengungkapkan, terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak air tanah hingga 1.500 persen atau 15 kali lipat dari penerimaan di periode pemerintahan sebelumnya. Bahkan, capaian ini dicapai dalam kurun waktu 2-3 bulaselengkapnya

Ini Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangIni Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian Uang

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyita berbagai aset atau harta Amie Hamid, tersangka tindak pidana penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif senilai Rp 26,87 miliar.selengkapnya

Kasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliunKasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliun

Selain menindak penerbit faktur pajak ilegal, selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menindak penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, potensi kerugian negara dari kasus itu sejak tahun 2016-2017 mencapai Rp 1 triliun.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak Bermotor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya

Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa Sepi

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?

Selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di toko online media sosial seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiTemui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Singapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 PersenSingapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 Persen

Menteri Keuangan Singapura Heng See Keat mengumumkan kenaikan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah rencana menaikkan pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).selengkapnya

AKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin MeningkatAKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin Meningkat

Pemerintah meyakini implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bakal menambah daya gedor pemerintah dalam memperbaiki peforma penerimaan.selengkapnya

Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-Commerce

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio Pajak

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya



 
TAGS # :