Pemerintah berkomitmen menyelesaikan reformasi perpajakan seraya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan revisi undang-undang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Paket kebijakan perpajakan menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Selasa (27/11/2018). Berikut laporannya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah masih terus melakukan reformasi perpajakan, baik secara kebijakan maupun operasional.
“Kami membuat berbagai macam jenis peraturan, baik dalam bentuk peraturan menteri keuangan maupun peraturan pemerintah . Bentuk PMK bisa lebih cepat, namun PP perlu harmonisasi,” ungkapnya kepada Bisnis, seusai memberikan pidato dalam Bisnis Indonesia Business Challenges 2018 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Dia merinci, saat ini, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengurangi beban pajak pembeli maupun penjual di sektor properti. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan fasilitas tax holiday, yang diperluas hingga ke sektor industri pengolahan agribisnis dan ekonomi digital.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang menyiapkan revisi PMK No. 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang intinya menambah insentif mini tax holiday dan kawasan ekonomi khusus.
“Revisi sudah selesai dan tinggal menanti pengundangannya oleh Kemenkumham agar segera dapat diberlakukan,” tambahnya.
Suahasil menambahkan peminat pengampunan pajak atau tax holiday sudah mencapai sembilan proyek dengan komitmen senilai Rp162 triliun. “Nominal proyek ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2011 yang hanya lima proyek. Jadi skema baru mulai dimengerti dan menarik,” tuturnya.
Pemerintah pun, katanya, tengah merumuskan peraturan hulu migas, prinsip keekonomian hulu migas, dan skema gross split yang baru, harmonisasi PP pajak alat angkut berat, pertambangan, dan batu bara.
Insentif lainnya yang masih antre dalam pengesahan, yaitu pendirian usaha baru atau spin off yang memiliki kerja sama investasi asing langsung dan perancangan PP devisa hasil ekspor sumber daya alam yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid XVI.
“Reformasi yang tanpa mengubah UU, seperti PP, PMK atau Perdirjen pajak jalan terus. Kalaupun UU PPh dan UU PPN ini mendekati Pemilu, reformasi pajak tetap berjalan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan revisi tiga UU perpajakan, yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU PPN, dan UU PPh masih terus berlangsung. (Bisnis, 26 November 2018)
TAGIH JANJI
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani mengatakan pengusaha masih berharap pemerintah segera menurunkan PPh badan menjadi 17%. Berdasarkan UU No. 36/2008 tentang PPh, tarif pajak yang dikenakan terhadap badan usaha sebesar 25%.
Haryadi mengatakan kebijakan PPh badan berkaitan erat dengan daya saing ekonomi dalam negeri.
“Dengan pajak yang lebih rendah, kami harapkan dana ini dapat diputar bagi perusahaan karena pajak merupakan redistribusi pendapatan,” ujarnya, kemarin.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pernah menyinggung janji untuk menurunkan pajak PPh badan menjadi 17% untuk memperkuat daya saing Indonesia di antara negara-negara lain.
Negeri jiran Singapura, salah satunya, telah memberlakukan PPh badan 17% sejak lama. Sayangnya, realisasi revisi aturan PPh badan hingga saat ini masih belum pasti.
Adapun, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan sejauh ini pembahasan RUU KUP masih menunggu jadwal pembahasan pada masa sidang periode November-Desember oleh anggota Panitia Kerja Komisi XI. Masa sidang DPR di periode akhir 2018, yaitu pada 21 November hingga 13 Desember 2018
“Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi sudah masuk dan tinggal menunggu pembahasan,” kataya, kemarin.
Suahasil Nazara menjelaskan saat ini beleid sudah berada di tangan DPR dan menjadi bagian dari wewenang parlemen untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Komisi XI DPR tengah membuat daftar inventarisasi masalah guna menangkap seluruh aspirasi masyarakat.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 27 November 2018)
Foto : Bisnis
Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa paket insentif investasi yang tengah dirancang pemerintah akan segera diselesaikan paling lama akhir bulan ini.selengkapnya
Pengumuman bagi Warga Negara Asing (WNA), ke depan pemerintah akan menarik pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang didapat dari Indonesia.selengkapnya
Pemerintah tengah menyelesaikan kebijakan pengurangan pajak lewat tax allowance. Diskon pajak itu bahkan bisa diberikan sampai 80%, tergantung besaran investasi yang ditanamkan.selengkapnya
Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya
Pemerintah kembali menebar insentif bagi pelaku industri. Kali ini, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau tax holiday. Berlaku mulai pekan ini, pemerintah memperluas sektor industri yang berhak bebas pajak serta mempercepat waktu pemberian insentif.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya