Pajak Reksa Dana : PPh Final Agar Diterapkan

Rabu 25 Mei 2016 11:14Administratordibaca 2339 kaliSemua Kategori

bisnis 036

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana.

Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.


Utamanya, lanjut Edward, PPh yang dikenakan atas penghasilan dividen, penghasilan selisih kurs, dan penghasilan dari hasil investasi di luar negeri.


"Bagi reksa dana masih berlaku aturan pajak nonfinal. Artinya, ada beban dan perlakuan yang tidak merata terhadap investor reksa dana," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (23/5).


Dengan tarif pajak nonfinal, lanjut Edward, investor reksa dana dapat menghindari PPh dengan melepaskan kepemilikan unit sebelum masa pelaporan dan perhitungan pajak.


Di sisi lain, investor reksa dana yang memegang unit penyertaan saat masa pelaporan dan perhitungan pajak diwajibkan menanggung beban PPh.


"Tentu hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi para investor reksa dana. Dengan pengenaan pajak final, masalah ini akan terselesaikan karena pajak akan dibebankan kepada para investor reksa dana akan sama," kata Edward.


Salah satu produk reksa dana yang berisiko terbebani pajak berganda adalah reksa dana saham syariah offshore. Pasalnya, portofolio reksa dana ini mayoritas merupakan efek saham di luar negeri dan berdenominasi dolar AS.


Edward mengatakan sebagai produk yang diinvestasikan di luar negeri, aturan perpajakan reksa dana jenis ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan reksa dana domestik. Apalagi ada perbedaan mata uang dan pasar saham dalam transaksi investasi produk ini.


Akibatnya, pungutan pajak penghasilan yang dikenakan atas imbal hasil investasi ini pun ditarik sebanyak dua kali (double tax). "Kalau saham kan sudah PPh final. Nah reksa danaoffshore masih ada komplikasi soal pajaknya," kata Edward.


Head of Operation and Business Development Panin Asset Management Rudiyanto menilai aturan perpajakan untuk reksa dana berdenominasi rupiah sudah bagus. Sementara itu, aturan pajak untuk reksa dana offshore diakui sangat tergantung pada perjanjian tax treaty antara pemerintah Indonesia dengan negara lain.


"Khusus untuk reksa dana syariah offshore itu memang perlu tax treaty yang lebih luas lagi. Kalau tidak memang jadi disinsentif karena pajak berganda. Tetapi untuk reksa dana lokal, sistem pajaknya sudah lumayan bagus," ujarnya, Senin (23/5).


Menurutnya, saat ini pajak final sudah ditetapkan pada reksa dana transaksi saham, obligasi, dan deposito. Namun, pajak progresif masih diterapkan pada pajak penghasilan badan, dalam hal ini perusahaan manajer investasi.


"Yang sedang dikaji itu soal joint cost allocation. Sudah ada pembicaraan insentif dengan pihak-pihak terkait. Semoga segera ada kabar baik," imbuhnya.


Terkait wacana penghapusan pajak atas instrumen obligasi pemerintah yang menampung dana repatriasi tax amnesty, Rudiyanto mengungkap hal tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap industri reksa dana.


Dampak positif akan dirasakan oleh reksa dana yang mengantongi obligasi pemerintah sebagai portofolio mayoritasnya.


Di sisi lain, reksa dana terproteksi diproyeksi kehilangan daya tarik. Pasalnya, investor akan menikmati tarif pajak yang sama rendah apabila membeli obligasi pemerintah secara langsung.


BENAHI ADMINISTRASI


Edward juga mengharapkan pemerintah segera membenahi administrasi pajak agar instrumen investasi Indonesia menarik bagi para pemilik dana, termasuk investor yang memarkir dananya di luar negeri dan hendak memanfaatkan kebijakan tax amnesty.


Dia menuturkan sejumlah investor memilih untuk berinvestasi di luar negeri agar terhindar dari rumitnya administrasi pajak di Indonesia.


Di luar negeri, kata Edward, investor membayar pajak dengan ketentuan yang jelas, tidak membayar pajak penghasilan atas keuntungan selisih kurs, serta dana yang disimpan dapat dengan mudah ditarik untuk mendanai kegiatan bisnis.


"Sementara itu, aturan pajak investasi di dalam negeri masih berpotensi memberikan disinsentif bagi para investor," ungkapnya.


Edward mencontohkan, investor surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat menikmati insentif pajak ditanggung pemerintah. Namun, insentif tersebut tidak diterima oleh investor obligasi valas yang diterbitkan BUMN.


"Investor obligasi valas BUMN justru dikenakan pajak berlapis. Aturan pajak itu berpotensi membuat investor enggan membeli obligasi korporasi," ujarnya.


Tak hanya obligasi valas BUMN, instrumen investasi yang dibeli di luar negeri pun berisiko menanggung pajak ganda. Transaksi pembelian instrumen investasi dikenakan pajak di luar negeri, lantas dipungut pajak di dalam negeri ketika instrumen tersebut masuk ke dalam portofolio aset di Indonesia dan memberikan penghasilan investasi.


Pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan dengan menerapkan perjanjian pajak atau tax treaty yang dijalin pemerintah dengan sejumlah negara. Dengan tax treaty, pembayaran pajak di luar negeri dapat menjadi kredit pajak di dalam negeri.


"Kenyataannya, tidak mudah mendapatkan fasilitas tax treaty tersebut," paparnya.


Edward menambahkan pembenahan administrasi pajak ini harus dilakukan agar berinvestasi di dalam negeri menjadi sama atau lebih menarik dibanding dengan berinvestasi di luar negeri. Apalagi pemerintah segera menggulirkan kebijakan tax amnesty yang payung hukumnya sedang dimatangkan bersama DPR.


Menurutnya, pemerintah perlu menegaskan bahwa pemanfaatan kebijakan tax amnesty akan lebih menguntungkan ketimbang berhadapan dengan penegakan hukum yang akan diberlakukan pada masa datang.


"Keyakinan para wajib pajak dapat tumbuh antara lain jika pemerintah juga mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti menyediakan insentif pajak menarik, kejelasan prosedur dan administrasi pajak, terutama pajak investasi," tegasnya. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 24 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak FinalBAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak Final

PT Bahana TCW Investment Management mengusulkan agar pajak investasi produk reksa dana dijadikan pajak final. Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengatakan saat ini, penghasilan dividen, termasuk juga penghasilan dari selisih kurs, penghasilan dari hasil investasi di luar negeri, dari instrumen investasi selain saham dan obligasi domestik (jadi berlaku bagi reksa danaselengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Pengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa DanaPengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa Dana

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa upaya pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah akan memberikan dampak positif bagi produk investasi di pasar modal seperti reksa dana. "Tax amnesty akan mendorong pendapatan pajak naik, saya yakin uang yang masuk itu tidak semuanya ditempatkan di bank tetapi di pasar modal salah satunya melalui produk reksa dana. Saya percaya reksa dana akan bagusselengkapnya

Reksa Dana Kembali BergairahReksa Dana Kembali Bergairah

Kinerja reksa dana saham kembali kinclong seiring dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terdongkrak bergulirnya amnesti pajak dan aliran dana keemerging market akibat Brexit. Berdasarkan data Infovesta Utama, kinerja reksa dana saham yang dicerminkan lewat Infovesta Equity Fund Index mencapai 3,86% sepanjang Juli 2016. Kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Juselengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya



 
TAGS # :