Pajak Reksa Dana : PPh Final Agar Diterapkan

Rabu 25 Mei 2016 11:14Administratordibaca 3452 kaliSemua Kategori

bisnis 036

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana.

Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.


Utamanya, lanjut Edward, PPh yang dikenakan atas penghasilan dividen, penghasilan selisih kurs, dan penghasilan dari hasil investasi di luar negeri.


"Bagi reksa dana masih berlaku aturan pajak nonfinal. Artinya, ada beban dan perlakuan yang tidak merata terhadap investor reksa dana," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (23/5).


Dengan tarif pajak nonfinal, lanjut Edward, investor reksa dana dapat menghindari PPh dengan melepaskan kepemilikan unit sebelum masa pelaporan dan perhitungan pajak.


Di sisi lain, investor reksa dana yang memegang unit penyertaan saat masa pelaporan dan perhitungan pajak diwajibkan menanggung beban PPh.


"Tentu hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi para investor reksa dana. Dengan pengenaan pajak final, masalah ini akan terselesaikan karena pajak akan dibebankan kepada para investor reksa dana akan sama," kata Edward.


Salah satu produk reksa dana yang berisiko terbebani pajak berganda adalah reksa dana saham syariah offshore. Pasalnya, portofolio reksa dana ini mayoritas merupakan efek saham di luar negeri dan berdenominasi dolar AS.


Edward mengatakan sebagai produk yang diinvestasikan di luar negeri, aturan perpajakan reksa dana jenis ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan reksa dana domestik. Apalagi ada perbedaan mata uang dan pasar saham dalam transaksi investasi produk ini.


Akibatnya, pungutan pajak penghasilan yang dikenakan atas imbal hasil investasi ini pun ditarik sebanyak dua kali (double tax). "Kalau saham kan sudah PPh final. Nah reksa danaoffshore masih ada komplikasi soal pajaknya," kata Edward.


Head of Operation and Business Development Panin Asset Management Rudiyanto menilai aturan perpajakan untuk reksa dana berdenominasi rupiah sudah bagus. Sementara itu, aturan pajak untuk reksa dana offshore diakui sangat tergantung pada perjanjian tax treaty antara pemerintah Indonesia dengan negara lain.


"Khusus untuk reksa dana syariah offshore itu memang perlu tax treaty yang lebih luas lagi. Kalau tidak memang jadi disinsentif karena pajak berganda. Tetapi untuk reksa dana lokal, sistem pajaknya sudah lumayan bagus," ujarnya, Senin (23/5).


Menurutnya, saat ini pajak final sudah ditetapkan pada reksa dana transaksi saham, obligasi, dan deposito. Namun, pajak progresif masih diterapkan pada pajak penghasilan badan, dalam hal ini perusahaan manajer investasi.


"Yang sedang dikaji itu soal joint cost allocation. Sudah ada pembicaraan insentif dengan pihak-pihak terkait. Semoga segera ada kabar baik," imbuhnya.


Terkait wacana penghapusan pajak atas instrumen obligasi pemerintah yang menampung dana repatriasi tax amnesty, Rudiyanto mengungkap hal tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap industri reksa dana.


Dampak positif akan dirasakan oleh reksa dana yang mengantongi obligasi pemerintah sebagai portofolio mayoritasnya.


Di sisi lain, reksa dana terproteksi diproyeksi kehilangan daya tarik. Pasalnya, investor akan menikmati tarif pajak yang sama rendah apabila membeli obligasi pemerintah secara langsung.


BENAHI ADMINISTRASI


Edward juga mengharapkan pemerintah segera membenahi administrasi pajak agar instrumen investasi Indonesia menarik bagi para pemilik dana, termasuk investor yang memarkir dananya di luar negeri dan hendak memanfaatkan kebijakan tax amnesty.


Dia menuturkan sejumlah investor memilih untuk berinvestasi di luar negeri agar terhindar dari rumitnya administrasi pajak di Indonesia.


Di luar negeri, kata Edward, investor membayar pajak dengan ketentuan yang jelas, tidak membayar pajak penghasilan atas keuntungan selisih kurs, serta dana yang disimpan dapat dengan mudah ditarik untuk mendanai kegiatan bisnis.


"Sementara itu, aturan pajak investasi di dalam negeri masih berpotensi memberikan disinsentif bagi para investor," ungkapnya.


Edward mencontohkan, investor surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat menikmati insentif pajak ditanggung pemerintah. Namun, insentif tersebut tidak diterima oleh investor obligasi valas yang diterbitkan BUMN.


"Investor obligasi valas BUMN justru dikenakan pajak berlapis. Aturan pajak itu berpotensi membuat investor enggan membeli obligasi korporasi," ujarnya.


Tak hanya obligasi valas BUMN, instrumen investasi yang dibeli di luar negeri pun berisiko menanggung pajak ganda. Transaksi pembelian instrumen investasi dikenakan pajak di luar negeri, lantas dipungut pajak di dalam negeri ketika instrumen tersebut masuk ke dalam portofolio aset di Indonesia dan memberikan penghasilan investasi.


Pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan dengan menerapkan perjanjian pajak atau tax treaty yang dijalin pemerintah dengan sejumlah negara. Dengan tax treaty, pembayaran pajak di luar negeri dapat menjadi kredit pajak di dalam negeri.


"Kenyataannya, tidak mudah mendapatkan fasilitas tax treaty tersebut," paparnya.


Edward menambahkan pembenahan administrasi pajak ini harus dilakukan agar berinvestasi di dalam negeri menjadi sama atau lebih menarik dibanding dengan berinvestasi di luar negeri. Apalagi pemerintah segera menggulirkan kebijakan tax amnesty yang payung hukumnya sedang dimatangkan bersama DPR.


Menurutnya, pemerintah perlu menegaskan bahwa pemanfaatan kebijakan tax amnesty akan lebih menguntungkan ketimbang berhadapan dengan penegakan hukum yang akan diberlakukan pada masa datang.


"Keyakinan para wajib pajak dapat tumbuh antara lain jika pemerintah juga mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti menyediakan insentif pajak menarik, kejelasan prosedur dan administrasi pajak, terutama pajak investasi," tegasnya. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 24 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

BAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak FinalBAHANA TCW: Pajak Investasi Reksa Dana Disarankan Jadi Pajak Final

PT Bahana TCW Investment Management mengusulkan agar pajak investasi produk reksa dana dijadikan pajak final. Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengatakan saat ini, penghasilan dividen, termasuk juga penghasilan dari selisih kurs, penghasilan dari hasil investasi di luar negeri, dari instrumen investasi selain saham dan obligasi domestik (jadi berlaku bagi reksa danaselengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Pengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa DanaPengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa Dana

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa upaya pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah akan memberikan dampak positif bagi produk investasi di pasar modal seperti reksa dana. "Tax amnesty akan mendorong pendapatan pajak naik, saya yakin uang yang masuk itu tidak semuanya ditempatkan di bank tetapi di pasar modal salah satunya melalui produk reksa dana. Saya percaya reksa dana akan bagusselengkapnya

Reksa Dana Kembali BergairahReksa Dana Kembali Bergairah

Kinerja reksa dana saham kembali kinclong seiring dengan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terdongkrak bergulirnya amnesti pajak dan aliran dana keemerging market akibat Brexit. Berdasarkan data Infovesta Utama, kinerja reksa dana saham yang dicerminkan lewat Infovesta Equity Fund Index mencapai 3,86% sepanjang Juli 2016. Kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Juselengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun DepanJurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.424 Triliun Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memaksimalkan data pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) untuk mengejar penerimaan di tahun 2018.selengkapnya

Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah Merosot

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Pajak BPHTB Semarang Lampaui TargetPajak BPHTB Semarang Lampaui Target

Perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp336 miliar pada 2017.selengkapnya

Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan Online

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Sebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lainSebab tax ratio Indonesia rendah dari negara lain

Tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang masih di bawah 11% (dalam artian sempit) terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang rendah yang juga disebabkan oleh sejumlah hal.selengkapnya

Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJS

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya



 
TAGS # :