Pajak Progresif Mentok, GIMNI: Prancis Masih Akan Cari Cara Lain

Rabu 22 Jun 2016 09:37Administratordibaca 120 kaliSemua Kategori

bisnis 060

Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya.

Namun demikian, para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap minyak kelapa sawit mentah atau CPO.


Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan pihaknya mendapat informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Paris perihal pembatalan poin pajak progresif terhadap salah satu komoditi andalan Indonesia itu.


"Saya kira mereka belum confident, karena bukan hanya Indonesia yang menolak. Negara yang dulu dijajah Prancis seperti Afrika mereka protesnya juga keras, jadi akan sulit bagi mereka untuk mengenakan itu," kata Sahat kepada Bisnis, Selasa (21/6/2016).


Sebelumnya, Sahat menilai bahwa rencana pengenaan pajak progresif ini adalah salah satu langkah pemerintah setempat untuk menjaga agar produk pertaniannya tetap lebih bersaing dibandingkan dengan produk CPO asal negara-negara berkembang.


Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menuturkan kendati sudah poin yang memberatkan CPO sudah dikeluarkan, pihaknya menilai Prancis belum menyerah.


"Tapi belum mati. Kami harus melihat perkembangannya dulu seperti apa. Kalaupun ada pajak yang bukan pajak progresif itu seperti apa, kami akan lihat dulu," kata Fadhil.


Bulan lalu, senat Prancis menghapus usulan pajak progresif CPO dari rancangan undang-undang Biodiversitas. Pasalnya Prancis mendapat tekanan kuat dari sejumlah negara produsen kelapa sawit dunia, termasuk Indonesia.


Para produsen menganggap ketentuan itu adalah serangan terhadap kelompok negara berkembang. Di sisi lain, para senator menilai pajak tersebut berpotensi melawan hukum perdagangan internasional dan lebih tepat jika dimasukkan ke dalam RUU keuangan.


Sebelumnya Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menilai lobi pemerintah Indonesia terbilang cukup efektif. "Saya lumayan optimistis bahwa upaya melobi ke national assembly maupun ke pemerintah cukup berhasil," tuturnya.


Sebelum akhirnya menghapus ketentuan pajak progresif, parlemen Prancis sebenarnya sudah merelaksasi ketentuan pajak dalam RUU tersebut.


Awalnya, Prancis berencana membebankan pajak progresif pada minyak kelapa swit mentah (CPO) dengan besaran 300 euro dan akan meningkat hingga 900 euro pada periode 2017 dan meningkat 200 euro setiap tahun hingg 2020.


Namun akhirnya, parlemen memangkas besaran awal pajak tambahan progresif atas minyak sawit dalam makanan, dari semula 300 euro/ton menjadi 30 euro/ton hingga menjadi 90 euro/ton pada 2020.


Kendati demikian, Lembong menegaskan hal itu tak berarti CPO terbebas dari pajak. Dia berasumsi parlemen Prancis tetap akan mengenakan tambahan pajak tetapi dengan nilai yang relatif moderat dan bisa diterima oleh pelaku usaha dalam negeri.


Adapun, selama ini Prancis membutuhkan sekitar 50.000 ton—150.000 ton minyak kelapa sawit dan turunannya setiap tahun. Kebutuhan tersebut dipasok oleh sejumlah produsen utama, seperti Indonesia dan Malaysia. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Senat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPOSenat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPO

Upaya Pemerintah Prancis menjegal masuknya produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negaranya dengan menerapkan pajak progresif akan diputuskan Juli 2016. Berdasarkan kabar terbaru, Senat Prancis telah mengugurkan usulan pengenaan pajak progresif untuk crude palm oil (CPO).selengkapnya

Pengusaha Senang Pajak CPO Progresif Prancis BatalPengusaha Senang Pajak CPO Progresif Prancis Batal

Pelaku usaha kelapa sawit dalam negeri menyambut gembira keputusan Parlemen Prancis menghapus pajak progresif pada minyak sawit dalam teks draft RUU Biodiversity. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk tidak menghambat masuknya minyak sawit.selengkapnya

Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPO

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

Prancis Batal Terapkan Pajak Progresif CPOPrancis Batal Terapkan Pajak Progresif CPO

Parlemen Prancis atau Assemble Nationale memperkuat keputusan Senat untuk menghapus pajak progresif yang akan diberlakukan pada minyak sawit atau CPO dalam teks draft RUU Biodiversity Prancis. Keputusan penghapusan ini dibuat pada 20 Juli 2016 setelah melalui beberapa kali pembahasan intensif dan pemungutan suara di Senat dan Parlemen.selengkapnya

Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruPrancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan Baru

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

Indonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisIndonesia Tolak Rencana Pajak Sawit Prancis

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Hari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi SouvenirHari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi Souvenir

Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggelar aksi simpatik di kawasan Gendengan dan bundaran Pasar Gede, Solo, Jumat (9/12). Aksi tersebut digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

KPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJPKPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJP

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wahono Saputro, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 9 Desember 2016.selengkapnya

Ronaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajakRonaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajak

Cristiano Ronaldo tidak mengkhawatirkan tuduhan bahwa dia menyembunyikan jutaan euro di surga pajak, mengutip pepatah Latin yang artinya "dia yang tidak berutang apa pun, tidak takut apa pun."selengkapnya

Selamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniSelamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan Ini

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan masih beratnya tantangan ekonomi di tahun depan. Namun jangan takut, semua ada solusinya.selengkapnya

Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya



 
TAGS # :