Pajak Penghasilan untuk Sukuk akan Dihapus

Rabu 18 Mei 2016 15:22Administratordibaca 2304 kaliSemua Kategori

kontan 035

Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk mendorong perkembangan instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah, yaitu sukuk.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif ini akan dicantumkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).


Jika saat ini investor sukuk ritel harus membayar PPh final sebesar 15%, maka dengan revisi tersebut, tarif pajaknya akan dipangkas bahkan bisa dibebaskan. "Instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk harus didorong," kata Suahasil dalam pertemuan Islamic Development Bank (IDB), Selasa (17/5).


Penghapusan PPh final untuk surat berharga syariah ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permintaan ini didasarkan atas perkembangan sukuk yang terkesan jalan di tempat. Meski dari sisi nilai meningkat, namun perkembangan itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan surat utang konvensional.


Menurut Deputi Komisioner OJK Sarjito, untuk mengembangkan sukuk salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan insentif pajak. Sebab itu OJK telah berkoordinasi dengan Kemkeu agar memangkas atau menghapuskan PPh atas sukuk. "Insentif pajak ini akan membuat sukuk lebih menarik bagi investor," katanya, Selasa (17/5).


Gairahkan industri

Langkah ini juga bagian dari rencana pemerintah menghapus PPh diskonto obligasi pemerintah. Harian KONTAN, pada Jumat (13/5) melaporkan adanya rencana pemerintah menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo. Langkah itu juga akan dilakukan seiring revisi UU PPh.


Seorang petinggi Kementerian Keuangan (Kemkeu) kepada KONTAN mengungkapkan, pembebasan pajak ini akan berlaku atas bunga obligasi pemerintah berdenominasi rupiah maupun valuta asing. "Agar obligasi pemerintah makin menarik," kata sumber KONTAN yang tak mau disebut namanya, Kamis (12/5).


UU PPh yang berlaku saat ini menyebutkan penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara dikenakan PPh bersifat final. Aturan turunan UU PPh, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2009 tentang PPh atas bunga obligasi, menetapkan dua tarif PPh final bunga obligasi, yakni:


Pertama, sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Kedua, sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap.


Sementara tarif PPh final bunga obligasi yang menjadi aset dasar reksadana diterapkan bertahap:

Satu, sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010.

Dua, 5% untuk 2011 sampai 2013.

Tiga, 15% untuk 2014 dan seterusnya.


Pembebasan PPh atas sukuk negara ini dipercaya ikut menggairahkan industri obligasi syariah. Hingga 4 Maret 2016 outstanding sukuk korporasi mencapai US$ 0,72 juta, jauh di bawah obligasi korporasi US$ 19,64 juta.


Menurut Suahasil, revisi UU PPh akan diajukan pada akhir tahun 2016. Diharapkan pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat bisa mulai dilakukan pada tahun 2017.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 18 Mei 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Asuransi Syariah Sambut Positif Insentif SukukAsuransi Syariah Sambut Positif Insentif Sukuk

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah dinilai dapat mendongkrak porsi investasi sukuk Asuransi Syariah. Jika saat ini porsi sukuk yang diterbitkan syariah perusahaan asuransi baru sekitar 7% untuk Asuransi Syariah jiwa dan 6,6% untuk asuransi umum, diharapkan porsinya bisa meningkat 10% hingga 20% dari total perolehan investasi.selengkapnya

Penurunan suku bunga dan insentif pajak akan dorong emiten terbitkan obligasiPenurunan suku bunga dan insentif pajak akan dorong emiten terbitkan obligasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penurunan suku bunga dan insentif pajak untuk kupon obligasi sebesar 5% akan memberikan angin segar bagi produk obligasi.selengkapnya

Pajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiPajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggi

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Hal ini dilakukan lantaran bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.selengkapnya

Kemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga ObligasiKemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga Obligasi

Pemerintah berupaya memperdalam pasar keuangan dengan menyederhanakan tarif pajak bunga obligasi. Kebijakan tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

Ada Insentif, Asuransi Buru Sukuk NegaraAda Insentif, Asuransi Buru Sukuk Negara

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah alias sukuk disambut para pelaku bisnis asuransi syariah. Insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) final atas imbal hasil investasi di sukuk dapat mendongkrak porsi investasi sukuk di industri asuransi syariah.selengkapnya

OJK proyeksikan obligasi bakal populer dengan tren suku bunga dan insentif pajakOJK proyeksikan obligasi bakal populer dengan tren suku bunga dan insentif pajak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penurunan suku bunga dan insentif pajak untuk kupon obligasi sebesar 5% akan memberikan angin segar bagi produk obligasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :